Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan da…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai dengan persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci sesuai metode uji SNI. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 5. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian. 6. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Article 1

Article 2

Correction

(1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap: a. Pendingin Ruangan (Air Conditioner) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009; b. Lemari Pendingin (refrigerator, electric freezer) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24:2009; dan c. Mesin Cuci (satu tabung dan dua tabung) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-7:2009. (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap: a. Pendingin Ruangan (Air Conditioner) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009; b. Lemari Pendingin (refrigerator, electric freezer) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-24:2009; dan c. Mesin Cuci (satu tabung dan dua tabung) sesuai dengan ketentuan SNI IEC 60335-2-7:2009. (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Correction

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis. (1) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib.

Article 4

Correction

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa: 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI; 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro. b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa: 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya. (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Article 5

Correction

(1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci yang tidak memenuhi ketentuan SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2- 24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI IEC 60335-2-40:2009, SNI IEC 60335-2-24:2009, dan SNI IEC 60335-2-7:2009 secara wajib. (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Article 6

Correction

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya. (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Article 7

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1169); b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 55); dan c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/2/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 293); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 8

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 75-m-ind-per-10-2016 Tahun 2016 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci Secara Wajib

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8