PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 50-m-ind-per-6-2013 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS PERAK SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 50-m-ind-per-6-2013 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Cermin Kaca Lembaran sesuai persyaratan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium atau SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai metode uji SNI. 4. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. 5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan Perjanjian Saling Pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan Sertifikasi SMM. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 9. Surat Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pembina Industri yang menerangkan bahwa cermin kaca lembaran dalam lingkup Nomor Pos Tarif (HS Code) yang terkena pemberlakuan SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium atau SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak secara wajib tidak diberlakukan ketentuan dimaksud berdasarkan alasan yang ditetapkan. 10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 11.Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 12.Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 13.BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 14.Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 15.Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Article 6

Correction

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikecualikan pada Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak yang memiliki nomor Pos Tarif (HS Code) yang sama dengan HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan: a. contoh uji dalam rangka SPPT-SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak; b. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development); c. barang contoh dalam pameran; atau d. barang ekspor yang diimpor kembali. (2) Impor Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. (3) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. identitas perusahaan / lembaga pemohon; b. kegunaan; c. kapasitas produksi dan rencana produksi perusahaan (bagi produsen); d. jumlah produk yang akan diimpor (bagi barang impor); e. spesifikasi produk. (4) Pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan industri / lembaga yang dilengkapi: a. bukti yang dapat dipertanggung jawabkan; dan b. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak yang diimpor memiliki kesamaan Nomor Pos Tarif (HS Code) dengan Nomor Pos Tarif (HS Code) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan sebagai: 1. contoh uji dalam rangka SPPT-SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak; 2. contoh uji untuk penelitian dan pengembangan (Research and Development); 3. barang contoh dalam pameran; atau 4. barang ekspor yang diimpor kembali. (5) Dalam menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri. (6) Ketentuan dan persyaratan pemberian Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Article 7

Correction

(1) Permohonan Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri sesuai ruang lingkup: a. SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium;atau b. SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak. (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , melalui sertifikasi Tipe 5 yaitu: a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak sesuai dengan ketentuan dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); b. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008 atau revisinya. (3) Pengujian Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak dalam rangka penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sertifikasi ulang, surveilan oleh LSPro dan pengawasan oleh PPSP dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI 15-4756-1998 dan/atau SNI ISO 25537:2011 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN (seperti International Laboratory Accreditation (ILAC) atau The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)), dan negara dimaksud memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan berdasarkan: c. Surat pernyataan diri atas penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau d. Sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement (MLA)) dengan KAN. (5) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium dan/atau Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak, belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus telah diakreditasi KAN.

Peraturan Menteri Nomor 50-m-ind-per-6-2013 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS ALUMINIUM DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) CERMIN KACA LEMBARAN BERLAPIS PERAK SECARA WAJIB

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16