Correct Article 32

(1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan: a. VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri; b. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri; c. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; dan d. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi. (2) Laporan pelaksanaan VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi: a. data Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI; b. kemampuan produksi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI meliputi kapasitas berdasarkan perizinan berusaha, kapasitas produksi hasil VKI, dan realisasi produksi; c. rekapitulasi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong dan pasokan untuk setiap pos tarif/harmonized system; dan d. analisis kebutuhan dan pasokan Tekstil dan Produk Tekstil berdasarkan hasil verifikasi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri. (3) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi: a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI; b. data Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan c. rekapitulasi total kebutuhan Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Perusahaan Industri. (4) Laporan pelaksanaan VIU terhadap API-U yang mengimpor Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi: a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI; b. data Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan c. rekapitulasi total kebutuhan dan spesifikasi teknis Tekstil dan Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system dari Perusahaan Non Industri. (5) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi: a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI; b. data Perwakilan Resmi atau pemilik merek; c. rekapitulasi total kebutuhan, negara asal, dan merek Tekstil, Produk Tekstil, Tas dan/atau Alas Kaki sebagai barang konsumsi untuk setiap jenis dan pos tarif/harmonized system; dan d. analisis tren Impor dan bisnis proses barang konsumsi. (6) Laporan pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas paling lambat tanggal 5 Oktober tiap tahunnya, untuk periode pelaksanaan VKI dan/atau VIU tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan 30 September tahun berjalan.