PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019

PERMEN Nomor 46 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Pasal 3 Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan untuk penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Pembinaan teknis atas pelaksanaan sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah. Pasal 5 Rincian sebagian program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2018 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2019 RINCIAN SEBAGIAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT NO. PELAKSANA PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. Gubernur Aceh Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.888.500.000 2. Gubernur Sumatera Utara Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.293.780.000 3. Gubernur Sumatera Barat Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.621.500.000 4. Gubernur Riau Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.069.440.000 5. Gubernur Riau Kepulauan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.988.900.000 6. Gubernur Bengkulu Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.924.600.000 7. Gubernur Kep. Bangka Belitung Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.564.900.000 8. Gubernur Jambi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.169.680.000 9. Gubernur Sumatera Selatan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.355.360.000 10. Gubernur Lampung Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.505.500.000 11. Gubernur DKI Jakarta Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.337.760.000 12. Gubernur Banten Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.100.900.000 13. Gubernur Jawa Barat Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.376.620.000 14. Gubernur Jawa Tengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.283.840.000 15. Gubernur D.I. Yogyakarta Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.219.440.000 16. Gubernur Jawa Timur Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 3.875.400.000 17. Gubernur Bali Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.084.300.000 18. Gubernur Nusa Tenggara Barat Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.857.680.000 19. Gubernur Nusa Tenggara Timur Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.884.200.000 20. Gubernur Gorontalo Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.253.140.000 21. Gubernur Kalimantan Barat Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.220.380.000 22. Gubernur Kalimantan Tengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 971.920.000 23. Gubernur Kalimantan Selatan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.738.680.000 24. Gubernur Kalimantan Timur Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.117.760.000 25. Gubernur Kalimantan Utara Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.308.460.000 26. Gubernur Sulawesi Barat Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.371.440.000 27. Gubernur Sulawesi Utara Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.440.680.000 28. Gubernur Sulawesi Tengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.932.060.000 29. Gubernur Sulawesi Selatan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.987.460.000 30. Gubernur Sulawesi Tenggara Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.897.980.000 31. Gubernur Maluku Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.808.300.000 32. Gubernur Maluku Utara Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.404.760.000 33. Gubernur Papua Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.689.220.000 34. Gubernur Papua Barat Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1.455.460.000 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO