PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39-m-ind-per-11-2017 Tahun 2017 tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018

PERMEN Nomor 39-m-ind-per-11-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2018 yaitu sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Article 2

Kegiatan pada sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Article 3

Gubernur MENETAPKAN perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Article 4

Pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Pembinaan teknis atas pelaksanaan sebagian program dan kegiatan yang dibiayai dari dana dekosentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Article 6

Rincian sebagian program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2017 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Rincian sebagian program dan kegiatan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.