PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2022 tentang TATA CARA VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM RANGKA KEBUTUHAN DAN PASOKAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SEBAGAI BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG INDUSTRI

PERMEN Nomor 36 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI

Article 2

Correction

(1) Direktur Jenderal menyusun kebutuhan dan pasokan TPT berdasarkan rincian data kebutuhan dan rincian data pasokan TPT. (2) Rincian data kebutuhan dan rincian data pasokan TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi di Perusahaan Industri melalui VKI. (3) VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Perusahaan Industri yang dalam kegiatan produksinya menggunakan dan/atau menghasilkan TPT.

Article 3

(1) Dalam melaksanakan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal dapat menunjuk Lembaga Pelaksana VKI. (2) Penunjukan Lembaga Pelaksana VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Article 4

Lembaga Pelaksana VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), paling sedikit harus memiliki: a. Perizinan Berusaha di bidang jasa survei; b. pengalaman sebagai verifikator di bidang industri paling singkat 5 (lima) tahun; dan c. sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri TPT.

Article 5

(1) Perusahaan Industri yang menggunakan dan/atau menghasilkan TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mengajukan permohonan VKI melalui SIINas dengan menginput data dan/atau mengunggah dokumen berupa: a. surat permohonan VKI yang ditandatangani pimpinan perusahaan setingkat direktur; b. Perizinan Berusaha; c. izin perluasan, apabila memiliki izin perluasan; d. data tenaga kerja; e. data mesin dan peralatan produksi; f. data kemampuan produksi setiap mesin per hari; g. data produksi dan penggunaan TPT 1 (satu) tahun terakhir; h. data rata-rata penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong TPT per jenis produk; i. data pemasaran 1 (satu) tahun terakhir; j. data mengenai rencana kebutuhan dan/atau pasokan TPT 1 (satu) tahun ke depan, termasuk jenis dan nomor pos tarif/harmonized system code bahan baku dan/atau bahan penolong; k. rencana produksi 1 (satu) tahun ke depan; l. surat pernyataan memiliki gudang bahan baku, gudang bahan penolong, gudang hasil produksi, dan/atau unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri; m. bukti setor pajak 3 (tiga) tahun terakhir; n. bukti setor pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 3 (tiga) bulan terakhir; dan o. bukti setor pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir. (2) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Lembaga Pelaksana VKI melaksanakan VKI melalui: a. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan b. pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. penilaian kebenaran dokumen dan/atau data Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. penilaian kebenaran penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong terhadap hasil produksi.

Article 7

(1) Hasil VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam laporan hasil VKI yang disusun oleh Lembaga Pelaksana VKI. (2) Laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan kunjungan lapangan dan data diterima lengkap dan benar. (3) Lembaga Pelaksana VKI menyampaikan laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal melalui SIINas yang selanjutnya akan diteruskan ke sistem informasi terkait. (4) Laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (5) Ketentuan mengenai format laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

(1) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan terhadap kapasitas produksi pada Perizinan Berusaha dan/atau diversifikasi produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, harus mengajukan permohonan VKI kembali. (2) Perusahaan Industri yang melakukan perubahan terhadap nomor pos tarif/harmonized system code bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau melakukan perubahan rencana penggunaan bahan baku impor yang tidak mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, harus mengajukan permohonan perubahan data pada SIINas. (3) Berdasarkan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SIINas menyampaikan notifikasi kepada Lembaga Pelaksana VKI untuk melakukan perubahan terhadap laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). (4) Ketentuan mengenai format perubahan terhadap laporan hasil VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 9

(1) Biaya pelaksanaan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Perusahaan Industri sebagai pemohon VKI. (2) Besaran biaya pelaksanaan VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri dan Lembaga Pelaksana VKI.

BAB IV

SANKSI

Article 12

Correction

(1) Lembaga Pelaksana VKI dapat dikenai sanksi administratif apabila: a. tidak menyampaikan laporan kegiatan VKI atas pelaksanaan VKI setiap tahunnya sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1); dan b. berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana VKI dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Direktur Jenderal. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan penunjukan sebagai Lembaga Pelaksana VKI. (4) Lembaga Pelaksana VKI dapat melakukan klarifikasi atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 14 (empat belas) hari sejak peringatan tertulis dikeluarkan. (5) Apabila Lembaga Pelaksana VKI tidak melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau klarifikasi yang disampaikan tidak terbukti benar, Direktur Jenderal dapat melanjutkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam laporan hasil VKI dengan kondisi riil di lapangan, Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan tertulis; b. rekomendasi pencabutan laporan hasil VKI tahun berjalan kepada Lembaga Pelaksana VKI; dan c. tidak diterbitkan laporan hasil VKI selama 2 (dua) tahun berturut-turut. (3) Perusahaan Industri dapat melakukan klarifikasi atas pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 14 (empat belas) hari sejak peringatan tertulis dikeluarkan. (4) Apabila Perusahaan Industri tidak melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau klarifikasi yang disampaikan tidak terbukti benar, Direktur Jenderal dapat melanjutkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2022 tentang TATA CARA VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM RANGKA KEBUTUHAN DAN PASOKAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SEBAGAI BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG INDUSTRI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15