PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

PERMEN Nomor 26 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Article 3

Correction

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kelas jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

Correction

Calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Article 5

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan, Tunjangan Kinerja diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan terakhirnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Article 6

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada: a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Kinerja juga tidak diberikan kepada Pegawai yang mendapatkan penugasan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian.

Article 7

Terhadap pegawai yang menjalani cuti sakit atau cuti besar Tunjangan Kinerja diberikan sebesar: a. capaian kinerja dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya bagi yang menjalani cuti sakit atau cuti besar sampai dengan 3 (tiga) bulan; b. 65% (enam puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan c. 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan.

Article 8

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja setiap bulan secara proporsional berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai dan Disiplin Pegawai. (2) Penilaian Kinerja Pegawai dan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip: a. objektif; b. terukur; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. transparan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENILAIAN

Article 16

Correction

(1) Pejabat Penilai harus melakukan penilaian Kinerja Pegawai dan penilaian Disiplin Pegawai. (2) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan, penilaian Kinerja Pegawai dan penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan Pejabat Penilai. (3) Penilaian Kinerja Pegawai dan penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi Pegawai Kementerian.

Article 17

(1) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja periodik dalam periode waktu triwulanan dengan ketentuan: a. periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan April, Mei, dan Juni pada tahun berjalan; b. periode bulan April sampai dengan bulan Juni sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan Juli, Agustus, dan September pada tahun berjalan; c. periode bulan Juli sampai dengan bulan September sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan Oktober, November, dan Desember pada tahun berjalan; dan d. periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember sebagai dasar penghitungan Tunjangan Kinerja bulan Januari, Februari, dan Maret pada tahun berikutnya. (2) Setiap Pegawai harus melaporkan hasil kerja pada periode berjalan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan pertama pada periode berikutnya. (3) Pegawai yang tidak melaporkan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan nilai 40% (empat puluh persen) untuk penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

Article 18

(1) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada tanggal 6 (enam) sampai dengan tanggal 14 (empat belas) pada bulan pertama di periode berikutnya. (2) Dalam hal Pejabat Penilai tidak melaksanakan evaluasi kinerja periodik, Pegawai yang dinilai mendapatkan nilai 75% (tujuh puluh lima persen) untuk penghitungan penilaian Kinerja Pegawai.

Article 19

Penilaian Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 18 (delapan belas) bulan berjalan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 21

Correction

(1) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, tunjangan yang dibayarkan berupa tunjangan profesi pada jenjangnya. (3) Dalam hal terjadi perubahan besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit kerja bertanggung jawab untuk menyesuaikan Tunjangan Kinerja yang dibayarkan.

Article 22

Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan Pegawai, Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang baru diberikan terhitung mulai: a. bulan berjalan apabila perubahan kelas jabatan terjadi pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas); atau b. bulan berikutnya apabila perubahan kelas jabatan terjadi setelah tanggal 15 (lima belas).

Article 23

Dalam hal terjadi perpindahan Pegawai dari instansi lain ke Kementerian, Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Article 24

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS yang diangkat menjadi PNS, diberikan terhitung mulai melaksanakan tugas.

Article 25

(1) Dalam hal Pegawai tidak mempunyai predikat kinerja periodik, Pegawai yang bersangkutan dianggap mendapatkan predikat kinerja periodik baik dengan nilai 75% (tujuh puluh lima persen). (2) Pegawai yang tidak mempunyai predikat kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. seluruh Pegawai pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan periode penilaian berikutnya; b. Pegawai dengan masa kerja di Kementerian kurang dari 3 (tiga) bulan; c. Pegawai yang mulai bekerja kembali setelah menjalani: 1. cuti di luar tanggungan negara; 2. cuti sakit 3 (tiga) bulan atau lebih; atau 3. cuti besar 3 (tiga) bulan; dan d. Pegawai alih status dari instansi lain sampai dengan periode penilaian berikutnya.

Article 26

Pembayaran Tunjangan Kinerja di bulan Desember mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.

Article 27

(1) Sekretaris Jenderal melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian. (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan hasil pemantauan pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB IX

Article 28

Article 29