PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 24-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Mainan adalah setiap produk atau material yang dirancang atau dengan jelas diperuntukkan penggunaannya oleh anak dengan usia 14 (empat belas) tahun kebawah untuk bermain dengan penggunaan yang normal maupun kemungkinan penggunaan yang tidak wajar sesuai dengan kebiasaan seorang anak. 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Mainan yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Mainan adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Mainan sesuai SNI. 3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji. 5. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 6. Petugas Pengawas Standar Barang dan/atau Jasa di pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib atau yang diterapkan secara sukarela oleh produsen. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian. 8. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 9. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 10. Direktur Pembina IndustriadalahDirekturIndustriTekstildan Aneka, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 11. Kepala BPKIMI adalah Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 13. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/ Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 14. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang memproduksi Mainan dan dapat memasarkan Mainan dimaksud dengan menggunakan atau tanpa menggunakan mereknya. 15. Importir adalah orang perorangan atau perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Article 4

Correction

(1) Permohonan Sertifikasi SNI sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Permohonan Sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi denganSurat PencatatanPermohonan SPPT-SNIdari Direktur Pembina Industri. (3) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangya harus menginformasikan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang akan melakukan sertifikasi yang dilengkapi dengan: a. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan langsung oleh produsen terdiri dari: 1. copy formulir permohonan SPPT-SNI yang telah diisi oleh pemohon dan dilegalisasi oleh LSPro yang bersangkutan; 2. Foto copy Izin Usaha Industri Mainan atau izin sejenis dari luar negeri; 3. Surat tanda daftar merek / Sertfikat merek dan atau Perjanjian Lisensi yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderak Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM; 4. Daftar peralatan produksi yang dimiliki guna mendukung pemenuhan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 5. Daftar jenis produk yang akan disertifikasi; b. Bagi permohonan SPPT-SNI yang dilakukan oleh produsenperwakilan produsen (Perusahaan Perwakilan atau Importir) dilengkapi: 1. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 2. Surat penunjukan dari produsen mainan kepada Perusahaan Perwakilan atau Importir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses permohonan sertifikasi dan kualitas produk hasil produksi dari produsen dimaksud yang beredar yang diwilayah INDONESIA dan; www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Dokumen perizinan perusahaan perwakilan produsen yang terdiri dari: a) Izin Usaha Industri jika perusahaan perwakilan produsen merupakan perusahaan industri; b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); c) Angka Pengenal Importir jika jika perusahaan perwakilan produsen merupakan Perusahaan Importir. (5) Surat Pencatatan Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuati nformasi: a. Nama dan alamat Produsen Pemohon SPPT-SNI; b. Nama dan alamat PerusahaanPerwakilan atau importir yang bertanggung jawab di INDONESIA bagi produk impor; c. LSPro yang akan melakukan Sertifikasi SNI sesuai dengan permohonan; dan d. Jenis produk yang akan disertifikasi.

Peraturan Menteri Nomor 24-m-ind-per-4-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MAINAN SECARA WAJIB

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14