Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan da…

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kopi Instan adalah produk kopi berbentuk serbuk atau granula atau flake yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi, disangrai tanpa dicampur dengan bahan lain, digiling, diekstrak dengan air, dikeringkan dengan proses spray drying (dengan atau tanpa aglomerasi) atau freeze drying atau fluidized bed drying atau proses lainnya menjadi produk yang mudah larut dalam air. 2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA Kopi Instan, yang selanjutnya disebut SPPT- SNI Kopi Instan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kopi Instan sesuai dengan persyaratan SNI 2983:2014. 3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk. 4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Kopi Instan sesuai syarat mutu SNI. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Article 1

Article 2

Correction

(1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kopi Instan sesuai dengan persyaratan SNI 2983:2014. (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kopi Instan sesuai dengan persyaratan SNI 2983:2014. (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

Correction

(1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis. (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk: a. penerbitan SPPT-SNI Kopi Instan; dan/atau b. pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SNI 2983:2014 secara wajib.

Article 4

Correction

(1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa: 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan; 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa: 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; 2. rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji. (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan diterbitkan; b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan. (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut: a. laporan Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; b. laporan rekapitulasi Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya; dan c. laporan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 disampaikan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi diterbitkan.

Article 5

Correction

(1) Direktorat Jenderal Pembina Industri Kopi Instan melakukan: a. pembinaan terhadap industri Kopi Instan yang tidak memenuhi ketentuan SNI 2983:2014 secara wajib; dan b. pengawasan atas pemberlakuan SNI 2983:2014 secara wajib. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap: a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Article 6

Correction

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3), dicabut penunjukan sertifikasinya. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya. (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Article 7

Correction

(1) LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Kopi Instan yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Kopi Instan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. (3) SPPT-SNI Kopi Instan yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Kopi Instan.

Article 8

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/6/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/ PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional INDONESIA Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 1103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 9

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 2983:2014) SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian Jl. Cikini IV No. 15 – Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806 2 LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482 3 LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan -Kementerian Perindustrian Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan – 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830 4 LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. By Pass Soekarno Hatta KM 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357 5 LSPro Puslitkoka CCQC Jl. PB. Sudirman No. 90 – Jember, Jawa Timur Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131 6 LSPro PT. TÜV Rheinland INDONESIA Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572 7 LSPro PT. Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20 – A21, Serpong –Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355 LSPro PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 9 LSPro ABI Pro-Kementerian Perindustrian Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339 10 LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI)-Kementerian Perindustrian Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang – 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811 11 LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya – Kementerian Perindustrian Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480 12 LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) – Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp.(021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478 13 LSPro PT. Sucofindo ICS Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888 14 LSPro PT. TÜV NORD INDONESIA Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338 15 LSPro PT. Agri Mandiri Lestari Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006 16 LSPro BPSMB Jawa Tengah Jl. Pajang Kartasura KM 8, Pabelan, Surakarta 57161 Telp. (0271) 743959, 7881926 Fax. (0271) 7890182 17 LSPro PT. Qualis INDONESIA Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung, Tangerang Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489 18 LSPro PT. Penilai Standar Nasional Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 2983:2014) SECARA WAJIB. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Laboratorium Penguji Mbrio Food Laboratory Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B-17 Pulo Amin, Bogor 16143 Telp. (0274) 498008 Fax. (0274) 498008 2 Laboratorium Penguji PT. Angler Biochemlab Plaza Graha Family C-25, Surabaya 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111 3 Laboratorium Penguji PT. Aneka Coffee Industry Jl. Trosobo KM 23 Taman, Sidoarjo 61257 Telp. (031) 8971073, 8971064 Fax. (031) 8972469, 8973508, 8973252 4 Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang - Kementerian Perindustrian Jl. Perindustrian II No. 12 KM 09 Sukarami Palembang 30152 Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482 5 Laboratorium Penguji PT.Sucofindo - Laboratorium Cibitung Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166 6 Laboratorium Penguji PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 7 Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339 Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478 9 Laboratorium Penguji PT.Sucofindo - Laboratorium Surabaya Jl. Ahmad Yani 315 Surabaya 60234 Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563 10 Laboratorium Penguji PT.Saraswanti Indo Genetech Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927 11 Laboratorium Penguji PT. TÜV NORD INDONESIA Jl. Jababeka XVIIE Blok U No. 27B Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Bekasi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320 12 Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465 13 Laboratorium Penguji PT. Qualis INDONESIA Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung, Tangerang Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489 14 Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO

Peraturan Menteri Nomor 16-m-ind-per-5-2017 Tahun 2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9