PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib

PERMEN Nomor 15 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Audio Video dan Elektronika Sejenis adalah produk audio video dan elektronika dengan nilai suplai pengenal tidak lebih dari 250V a.c. fase tunggal atau suplai d.c. 2. Pelaku Usaha adalah produsen, perwakilan perusahaan, dan/atau importir. 3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Audio Video dan Elektronika Sejenis. 4. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di INDONESIA yang ditunjuk oleh perusahaan atau gabungan perusahaan di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 5. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor dan/atau mengedarkan Audio Video dan Elektronika Sejenis. 6. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen. 7. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI. 8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Audio Video dan Elektronika Sejenis sesuai dengan ketentuan SNI. 9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. 10. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Audio Video dan Elektronika Sejenis yang memiliki kesamaan nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) Code dikecualikan dari ketentuan SNI wajib karena alasan teknis dan/atau keperluan khusus. 11. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2015. 12. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM. 13. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI. 14. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap barang industri yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis. 15. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 17. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian. 18. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian. 19. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 20. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian. 21. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video dan Elektronika Sejenis pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 22. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Audio Video dan Elektronika Sejenis pada Direktorat Jenderal Pembina Industri. 23. Kepala Dinas daerah Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 24. Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Article 3

Correction

(1) Memberlakukan SNI 04-6253-2003 secara wajib pada produk Audio Video dan Elektronika Sejenis dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS Code sebagai berikut: No Jenis Produk Pos Tarif/HS Code 1. Pesawat televisi dengan ukuran layar sampai dengan 42 inci, termasuk pesawat televisi CRT; 8528.72.91 Ex. 8528.72.92 Ex. 8528.72.99 2. Disc player DVD dan disc player Blu-ray, termasuk kombinasi DVD dan kombinasi dengan pemutar Blu-ray, yang berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; Ex. 8521.90.19 Ex. 8521.90.99 3. Tape mobil (head unit mobil), termasuk pemutar kaset, cakram optik, dan format audio video digital lainnya, tidak termasuk tape mobil yang terdapat dalam mobil yang diimpor secara utuh; Ex. 8527.21.00 Ex. 8527.29.00 4. Speaker aktif, berdiri sendiri dan bukan merupakan bagian atau komponen dari produk lain; dan Ex. 8518.21.10 Ex. 8518.21.90 Ex. 8518.22.10 Ex. 8518.22.90 Ex. 8518.29.90 5. Set top box untuk pesawat televisi, termasuk penerima digital untuk satelit, terrestrial, dan kabel. Ex. 8528.71.11

Article 4

Kabel senur (suplai) dan tusuk kontak untuk Audio Video dan Elektronika Sejenis harus memiliki SPPT-SNI untuk produk kabel dan tusuk kontak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

Audio Video dan Elektronika Sejenis yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. kondisi pengujian mengikuti kondisi iklim tropis; b. kelas peranti paling rendah kelas I; dan c. komponen terkait aspek keselamatan memenuhi ketentuan SNI, standar International Electrotechnical Commission (IEC), atau standar yang setara.

Article 6

(1) Pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku terhadap Audio Video dan Elektronika Sejenis hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Audio Video dan Elektronika Sejenis, apabila: a. memiliki kesamaan nomor pos tarif/HS code dengan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi memiliki spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI 04-6253-2003; atau b. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu: 1. merupakan contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI; 2. merupakan barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diperjualbelikan; atau 3. merupakan contoh uji dalam penelitian dan pengembangan produk. (3) Impor Audio Video dan Elektronika Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Article 7

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Audio Video dan Elektronika Sejenis yang sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

SERTIFIKASI PRODUK

Article 8

Correction

(1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI. (2) Dalam hal Audio Video dan Elektronika Sejenis berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT- SNI.

Article 9

Correction

SPPT-SNI diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Article 10

(1) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 04-6253-2003 dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan lingkup usaha industri Audio Video dan Elektronika Sejenis; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; f. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015; g. surat pernyataan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Audio Video dan Elektronika Sejenis sampai dengan penerbitan SPPT-SNI; dan h. dokumen pendukung lainnya, meliputi: 1. rencana dan kapasitas produksi dalam waktu 1 (satu) tahun; 2. laporan produksi Audio Video dan Elektronika Sejenis, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3. jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk mendapatkan SPPT-SNI; dan 4. LSPro yang akan melakukan sertifikasi. (3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan b. IUI atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diterjemahkan ke dalam bahasa INDONESIA oleh penerjemah tersumpah.

Article 11

(1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir. (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Angka Pengenal Importir (API), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir; d. NPWP; e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri, yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler INDONESIA di negera setempat; f. surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran Audio Video dan Elektronika Sejenis sesuai dengan ketentuan SNI 04-6253-2003 secara wajib; dan g. realisasi impor Audio Video dan Elektronika Sejenis, bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir.

Article 12

(1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan. (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; b. SIUP dan TDP; c. API; dan d. NPWP.

Article 13

Article 14

(1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 04- 6253-2003 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi. (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI. (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 04-6253-2003 dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Article 15

(1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI melalui rapat evaluasi SPPT-SNI, dengan memperhatikan: a. laporan hasil audit manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015; dan b. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU). (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro MENETAPKAN: a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI; d. pencabutan SPPT-SNI; atau e. perubahan SPPT-SNI terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir dan/atau Merek.

Article 16

(1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai: a. nama dan alamat Produsen; b. alamat pabrik; c. nama penanggung jawab perusahaan; d. nomor dan judul SNI; e. merek; f. jenis dan nama model produk (jenis produk - kode pemasaran); g. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan h. masa berlaku SPPT-SNI. (2) LSPro menerbitkan SPPT-SNI paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.

Article 17

Produsen yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit lokasi produksi yang berbeda wajib memiliki SPPT-SNI untuk setiap unit lokasi produksi.

Article 18

(1) LSPro wajib menyampaikan laporan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan diterbitkan. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilan terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan. (3) Surveilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilan khusus.

Article 19

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Article 20

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Article 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi Audio Video dan Elektronika Sejenis mengacu kepada skema sertifikasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Article 10

Correction

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Article 13

Correction

(1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi: a. pengujian kesesuaian mutu Audio Video dan Elektronika Sejenis sesuai dengan ketentuan SNI 04- 6253-2003; dan b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015. (2) Dalam pengujian kesesuaian mutu Audio Video dan Elektronika Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengambilan contoh uji dapat dilakukan berdasarkan kelompok produk sebagai berikut: a. untuk pesawat televisi, dapat memiliki ukuran layar yang berbeda, apabila memiliki: 1. rangkaian papan cetakan suplai utama sama; 2. jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; 3. rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi sama (hanya untuk jenis televisi CRT); dan 4. mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda; b. untuk DVD/Blu-ray disc player, apabila memiliki: 1. rangkaian papan cetakan suplai utama sama; dan 2. sub perakitan dasar yang sama; c. untuk tape mobil (head unit mobil), apabila memiliki: 1. rangkaian papan cetakan suplai utama sama; 2. jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan 3. mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda; d. untuk speaker aktif, apabila memiliki: 1. rangkaian papan cetakan suplai utama sama; 2. jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan 3. mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda; dan e. untuk set top box, apabila memiliki: 1. rangkaian papan cetakan suplai utama sama; 2. jenis dan sistem insulasi transformator yang sama; dan 3. mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda. (3) Pengujian kesesuaian mutu Audio Video dan Elektronika Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 04- 6253-2003 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik INDONESIA, dan ditunjuk oleh Menteri. (4) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LSPro terhadap: a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang lingkup jenis produk yang disertifikasi, dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN; atau b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Produsen yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit lokasi produksi yang berbeda wajib memiliki SPPT-SNI untuk setiap unit lokasi produksi.

Article 18

Article 19

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Article 20

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Article 21

BAB IV

PERTIMBANGAN TEKNIS

Article 22

Correction

(1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha. (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Article 23

Correction

(1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dengan sistem elektronik (online) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan portal INDONESIA National Single Window (INSW). (2) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa fotokopi dokumen sebagai berikut: a. IUI/TDI, bagi Produsen; b. SIUP dan TDP, bagi Importir; c. API, bagi Importir; d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek; e. NPWP; f. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen; g. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen; h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan; i. realisasi impor; dan j. surat pernyataan bermeterai dan bukti yang menyatakan bahwa Audio Video dan Elektronika sejenis yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan benar dari Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian. (5) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar dari UP2 Kementerian Perindustrian, di luar waktu yang diperlukan untuk melakukan verifikasi.

Article 24

(1) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon; b. nomor pos tarif/HS code; c. kegunaan; d. jumlah produk yang akan diimpor; dan e. jenis dan spesifikasi produk. (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali importasi.

Article 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Pengawasan di Pabrik

Article 34

Correction

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI. (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan b. pelaksanaan uji petik. (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan: a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu: 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya; 2. IUI atau izin usaha sejenis dengan lingkup industri Audio Video dan Elektronika Sejenis; dan 3. NPWP; dan/atau b. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib, berupa SPPT-SNI, LHU, dan/atau SHU yang diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri. (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. pemeriksaan fisik Audio Video dan Elektronika Sejenis; dan/atau b. pengujian kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Article 35

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Article 36

(1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas daerah Provinsi, dan/atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota. (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas daerah Provinsi, dan/atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan. (3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas daerah Provinsi, dan/atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 37

(1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar. (2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama- sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas daerah Provinsi, dan/atau Dinas daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Article 38

(1) Pengawasan di pasar terdiri atas: a. pemeriksaan dokumen; dan/atau b. pelaksanaan uji petik. (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap: a. SPPT-SNI; dan/atau b. Pertimbangan Teknis pengecualian pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3). (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemeriksaan fisik; dan/atau b. pengujian kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Article 39

(1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus. (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil analisis data importasi.

Article 40

(1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI dapat didampingi oleh pegawai pada Direktorat Pembina Industri. (2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri mempersiapkan dokumen pengawasan, berupa: a. surat pemberitahuan Pengawasan pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib, sesuai dengan Formulir 1; b. surat tugas Pengawasan pemberlakuan SNI 04- 6253-2003 secara wajib, sesuai dengan Formulir 2; c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3; d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4; e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5; f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6; g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan h. surat pengantar Direktur Pembina Industri kepada Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pengawasan di Pasar

Article 36

Correction

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41

(1) PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar. (2) Laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut: a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan; b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik; c. identitas Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, terhadap Pengawasan di pasar; d. jenis produk dan nomor pos tarif/HS code; dan e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib. (3) PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala Dinas daerah Provinsi dan/atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota.

Article 42

Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

BAB VII

SANKSI

Article 44

Correction

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI. (3) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Article 45

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT- SNI. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Article 46

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI 04-6253-2003, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan: a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai dengan SNI 04-6253-2003 secara wajib kepada Produsen; dan b. penarikan produk yang tidak sesuai dengan SNI 04- 6253-2003 secara wajib kepada Pelaku Usaha. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Article 47

(1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI 04- 6253-2003 secara wajib dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi. (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib oleh Pelaku Usaha; atau b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI 04-6253-2003 secara wajib oleh Pelaku Usaha. (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada a.yat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Article 48

(1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, dan/atau Pasal 18 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Article 49

(1) Audio Video dan Elektronika Sejenis hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Audio Video dan Elektronika Sejenis hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan. (3) Audio Video dan Elektronika Sejenis asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) dilarang masuk ke dalam daerah pabean INDONESIA. (4) Audio Video dan Elektronika Sejenis asal impor yang telah berada di daerah pabean INDONESIA dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan. (5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Article 53

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/ PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 381), yang khusus mengatur pemberlakuan SNI pesawat televisi CRT secara wajib; b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/ PER/2/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 213), yang khusus mengatur pemberlakuan SNI pesawat televisi CRT secara wajib; dan c. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 381) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) terhadap 3 (Tiga) Produk Industri Elektronika secara Wajib (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 213), yang khusus mengatur pemberlakuan SNI pesawat televisi CRT secara wajib, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB LAPORAN PRODUKSI AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS LAPORAN PRODUKSI PT …………………………………. No. Uraian Barang Kode HS Kapasitas Produksi (unit/tahun) Realisasi Produksi (unit) Tahun n-2 Tahun n-1 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, AIRLANGGA HARTARTO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15 TAHUN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB DAFTAR FORMULIR PENGAWASAN PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AUDIO VIDEO DAN ELEKTRONIKA SEJENIS SECARA WAJIB Formulir 1 : Surat Pemberitahuan Pengawasan Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib Formulir 2 : Surat Tugas Pengawasan Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib Formulir 3 : Label Contoh Uji Formulir 4 : Berita Acara Pengambilan Contoh Uji Formulir 5 : Data Hasil Pengawasan Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib Formulir 6 : Berita Acara Pengawasan Pemberlakuan SNI Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib Formulir 7 : Daftar Hadir Formulir 8 : Surat Pengantar Pengujian ke Laboratorium Penguji MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, AIRLANGGA HARTARTO

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Audio Video dan Elektronika Sejenis Secara Wajib

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

BAB VI

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kesatu

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kedua

Article 32

Article 33

BAB 1

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB 2

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

BAB 3

Article 36