PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 122-m-ind-per-12-2012 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN

PERMEN Nomor 122-m-ind-per-12-2012 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pemegang kewenangan dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman untuk melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah Menteri Perindustrian sebagai pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kementerian Perindustrian. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan sebagai realisasi APBN atas Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. 6. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria Belanja Bantuan Sosial serta Belanja Perjalanan. 7. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 11. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang, dengan menerbitkan surat keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab adminstrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. 12. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai peraturan perundang- undangan. 13. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 14. Alih Status Penggunaan BMN, yang selanjutnya disebut dengan Alih Status, adalah pengalihan status penggunaan BMN dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya. 15. Dioperasionalkan Pihak Lain adalah penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan oleh pihak lain untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian. 16. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/ Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. 17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 18. Instansi Lain adalah Kementerian/Lembaga/ Instansi selain Kementerian Perindustrian. 19. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

BAB II

KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN

Article 5

Correction

Pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin dilakukan atas: a. inisiatif dari Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian; atau b. permintaan dari Pemerintah Daerah, BUMN, perusahaan industri yang berbentuk badan hukum, atau Instansi Lain.

Article 6

Correction

Penerima bantuan peralatan dan/atau mesin terdiri atas: a. Pemerintah Daerah; b. BUMN; c. Perusahaan industri yang berbentuk badan hukum; atau d. Instansi Lain.

Article 7

Pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin dilakukan dengan cara: a. Hibah; b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; c. Dioperasionalkan Pihak Lain; atau d. Alih Status.

Article 8

(1) Bantuan peralatan dan/atau mesin yang dilakukan dengan cara Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Pemerintah Daerah atau industri/lembaga lain melalui Pemerintah Daerah. (2) Industri/lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kelompok usaha bersama, sentra industri kecil, atau koperasi; b. unit pelaksana teknis daerah bidang industri; c. industri kecil dan menengah; d. lembaga pendidikan; atau e. lembaga penelitian dan pengembangan. (3) Bantuan peralatan dan/atau mesin, selain diberikan kepada industri/lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada pihak lain sepanjang: a. atas persetujuan Menteri Perindustrian; dan b. disertai permohonan atau rekomendasi dari dinas yang membidangi perindustrian.

Article 9

(1) Bantuan peralatan dan/atau mesin yang dilakukan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada BUMN. (2) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BUMN bidang industri yang melakukan: a. modernisasi mesin; b. pengenalan teknologi baru; c. pengembangan produk baru; atau d. peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Article 10

(1) Bantuan peralatan dan/atau mesin yang dilakukan dengan cara Dioperasionalkan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada perusahan industri yang berbentuk badan hukum atau BUMN. (2) Perusahan industri yang berbentuk badan hukum atau BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan sepanjang melakukan: a. pengembangan industri; b. peningkatan mutu produk; c. pengembangan unit peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang industri untuk penyediaan tenaga kerja industri yang kompeten; d. pengembangan teknologi; e. pemanfaatan teknologi baru; atau f. peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Article 11

(1) Bantuan peralatan dan/atau mesin yang dilakukan dengan cara Alih Status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Instansi Lain. (2) Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan sepanjang mendukung: a. pengembangan industri; b. peningkatan mutu produk; c. penyediaan tenaga kerja industri yang kompeten; atau d. pengembangan teknologi.

Article 12

(1) Pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. tahap perencanaan pemberian bantuan, terdiri atas: 1. permohonan; 2. seleksi; 3. pengecekan dan kajian kebutuhan; 4. kesepakatan; dan 5. pembuatan kerangka acuan kegiatan (term of reference/TOR). b. tahap pengadaan; dan c. tahap penyerahan bantuan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 harus dilengkapi paling sedikit dengan kerangka acuan kegiatan dan/atau studi kelayakan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 tidak diperlukan bagi pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin atas inisiatif Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pejabat Eselon I pembina industri yang bersangkutan.

BAB Kedua

Penerima Bantuan Peralatan dan/atau Mesin

Article 6

Correction

Penerima bantuan peralatan dan/atau mesin terdiri atas: a. Pemerintah Daerah; b. BUMN; c. Perusahaan industri yang berbentuk badan hukum; atau d. Instansi Lain.

Article 7

Correction

Pemberian bantuan peralatan dan/atau mesin dilakukan dengan cara: a. Hibah; b. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; c. Dioperasionalkan Pihak Lain; atau d. Alih Status.

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN

Article 13

Correction

Peralatan dan/atau mesin yang diserahkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus berupa BMN.

Article 14

Correction

Tahapan Serah Terima bantuan peralatan dan/atau mesin terdiri atas: a. Serah Terima operasional; b. penetapan status penggunaan; dan c. Serah Terima kepemilikan.

Article 15

(1) Pelaksanaan Serah Terima operasional dilakukan berdasarkan penelitian administrasi dan teknis. (2) Penelitian administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Internal. (3) Ketentuan mengenai Tim Internal serta tata cara penelitian administrasi dan teknis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/ M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya.

Article 16

(1) Penandatanganan berita acara Serah Terima operasional dapat dilakukan, apabila berdasarkan berita acara hasil penelitian administrasi dan teknis tidak ditemukan adanya kekurangan atau kerusakan. (2) Penandatanganan berita acara Serah Terima operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani berita acara tersebut di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Article 17

Berdasarkan berita acara Serah Terima operasional, harus dibuat usulan penetapan status penggunaan kepada Kementerian Keuangan yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak dokumen pendukung diterima.

Article 18

Ketentuan lebih rinci mengenai Serah Terima operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Article 19

(1) Penetapan status penggunaan harus dilakukan terhadap seluruh BMN yang direncanakan untuk diserahkan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/ PER/4/2011. (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan bagi BMN yang berasal dari dana Dekonsentrasi atau dana Tugas Pembantuan yang pengadaannya setelah tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.

Article 20

Tata cara pengajuan usulan penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 43/M-IND/PER/4/2011 atau perubahannya.

Article 21

Serah Terima kepemilikan dapat dilaksanakan dengan syarat: a. penetapan status penggunaan sudah disetujui; dan b. untuk yang diserahkan dengan cara: 1. Hibah, setelah adanya persetujuan Hibah dari Kementerian Keuangan dan Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian; 2. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, setelah adanya PERATURAN PEMERINTAH dan Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian; 3. Dioperasionalkan Pihak Lain, setelah adanya Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk menunjang tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian dari Kementerian Keuangan dan Keputusan Penunjukan Pengoperasian; atau 4. Alih Status, setelah adanya surat persetujuan Pengalihan Status Penggunaan dari Kementerian Keuangan dan Keputusan Penghapusan dari Menteri Perindustrian.

Article 22

Ketentuan lebih rinci mengenai tata cara Serah Terima kepemilikan dan Penatausahaan bantuan peralatan dan/atau mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 122-m-ind-per-12-2012 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN/ATAU MESIN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

BAB IV

Article 23

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

Article 28