PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri

PERMEN Nomor 1 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri atau Direktur Pembina Industri atas nama Direktur Jenderal Pembina Industri terkait pemenuhan kriteria dan/atau persyaratan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB III

SURAT KETERANGAN

Article 4

Correction

Surat Keterangan memuat: a. kesesuaian bidang usaha Industri dan cakupan produk; b. pemenuhan kriteria; dan/atau c. pemenuhan persyaratan.

Article 5

Correction

Permohonan Surat Keterangan disampaikan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian sesuai dengan format dalam formulir model FM-I tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan: a. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan bukan dilakukan oleh penanggung jawab perusahaan sesuai dengan format dalam formulir model FM-II tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi penjelasan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan format dalam formulir model FM-III tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi penjelasan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan format dalam formulir model FM-IV tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. fotokopi izin prinsip serta perubahaannya atau Izin Prinsip Perluasan serta perubahannya; e. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan f. fotokopi akta pendirian perusahaan serta perubahannya dilengkapi dengan pengesahan/persetujuan dari Menteri hukum dan hak asasi manusia atau pengadilan negeri.

Article 6

(1) Unit Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara administratif menyatakan kelengkapan dokumen permohonan Surat Keterangan. (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Direktorat Pembina Industri dengan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen permohonan Surat Keterangan dan penelaahan terhadap pemenuhan kriteria dan persyaratan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Pembina Industri dapat melakukan klarifikasi terhadap permohonan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 7

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan benar dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan Surat Keterangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sesuai dengan format dalam formulir model FM-V tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dokumen permohonan dinyatakan tidak benar dan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat penolakan permohonan Surat Keterangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sesuai dengan format dalam formulir model FM-VI tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu Pada Sektor Industri

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10