PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03-m-ind-per-1-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87MINDPER102014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 03-m-ind-per-1-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND.PER/10/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Kopi Instan Secara Wajib, diubah sebagai berikut: 1. Diantara ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

Article 6

Correction

(1) Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Kopi Instan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 2983:2014 dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 1b, dengan ketentuan sebagai berikut: a. sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu: 1. pengujian kesesuaian mutu Kopi Instan sesuai dengan SNI 2983:2014; dan 2. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI 22000:2009 atau revisinya atau system manajemen lain yang diakui. b. sistem sertifikasi Tipe 1b, yaitu: 1. pengujian kesesuaian mutu Kopi Instan sesuai dengan SNI 2983:2014 yang diambil dari lot/batch produksi, bagi produksi dalam negeri; atau 2. pengujian kesesuaian mutu Kopi Instan sesuai dengan SNI 2983:2014 yang diambil dari lot produksi di setiap pengapalan (shipment) di pelabuhan muat, bagi produk asal impor; dengan ketentuan setiap lot produksi merupakan total hasil produksi selama 6 (enam) bulan, bagi produksi dalam negeri, atau total produk yang diimpor pada setiap pengapalan (shipment), bagi produk asal impor. (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Uji di dalam negeri yang telah diakreditasi sesuai ruang lingkup SNI 2983:2014 dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium Uji di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, sepanjang telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) antara KAN dengan badan akreditasi negara bersangkutan dan memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan negara tempat Laboratorium Uji dimaksud berada. (4) Audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dilakukan terhadap: a. surat pernyataan diri mengenai penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008, Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI 22000:2009 atau revisinya; atau b. sertifikat penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISo 9001:2008, Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI 22000:2009 atau revisinya atau sistem manajemen lain yang diakui oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN. (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI 2983:2014 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 03-m-ind-per-1-2016 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 87MINDPER102014 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SNI KOPI INSTAN SECARA WAJIB

Article I

Article 3

Article I

Article 3

Article 6

Article II