PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTEI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN Nomor 8 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB X

PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Article 389

(1) Pusat Pembiayaan Perumahan adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. (2) Pusat Pembiayaan Perumahan dipimpin oleh Kepala Pusat yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Article 390

BAB Kedua

Susunan Organisasi

Article 392

Correction

Pusat Pembiayaan Perumahan terdiri atas: a. Direktur Utama; b. Direktur Layanan; c. Direktur Keuangan; d. Direktur Operasi; e. Direktur Umum dan Hukum; dan f. Satuan Pemeriksaan Intern.

Article 392A

Correction

Direktur utama mempunyai tugas memimpin Pusat Pembiayaan Perumahan dalam pelaksanaan operasionalisasi kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan.

Article 392B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392A, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB); b. penyiapan dan pengajuan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); c. penyiapan dan pengajuan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM); d. koordinasi pelaksanaan RSB dan RBA; e. penyusunan rencana kebutuhaan, inventarisasi, dan penghapusan aset; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; h. penyusunan dan penetapan tata kelola internal organisasi; i. pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perumahan Rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 393

Direktur Layanan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada lembaga keuangan dan pemangku kepentingan dalam rangka penyaluran bantuan pembiayaan perumahan.

Article 394

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktur Layanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan sosialisasi dan promosi layanan pembiayaan perumahan; b. pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga; dan c. pelaksanaan verifikasi tagihan pembiayaan perumahan.

Article 395

Direktorat Layanan terdiri dari : a. Divisi Pemasaran; b. Divisi Kerjasama; dan c. Divisi Verifikasi.

Article 396

(1) Divisi Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan promosi layanan, evaluasi dan penyusunan laporan layanan pembiayaan perumahan. (2) Divisi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kerjasama dengan instansi/lembaga, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerjasama. (3) Divisi Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan verifikasi, evaluasi dan penyusunan laporan tagihan pembiayaan perumahan.

Article 397

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

Article 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana strategis bisnis; b. penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan; www.djpp.kemenkumham.go.id c. pelaksanaan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan; d. pembayaran tagihan lembaga keuangan; e. pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran; f. pelaksanaan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku; g. penyusunan laporan keuangan; dan h. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Article 399

Direktur Keuangan terdiri dari : a. Divisi Perencanaan Anggaran; b. Divisi Tata Laksana Keuangan; dan c. Divisi Akuntansi.

Article 400

(1) Divisi Perencanan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis bisnis dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran tahunan. (2) Divisi Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas melaksanakan rekonsiliasi posisi pembiayaan perumahan, pembayaran tagihan lembaga keuangan, dan pemantauan pelaksanaan penagihan angsuran. (3) Divisi Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Article 401

Direktur Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, database serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Article 402

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktur Operasi menyelenggarakan fungsi: a. pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi; b. pendayagunaan dan pemeliharaan database; dan c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 403

Direktur Operasi terdiri dari : a. Divisi Teknologi Informasi; b. Divisi Database; dan c. Divisi Pemantauan dan Evaluasi.

Article 404

(1) Divisi Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan teknologi informasi. (2) Divisi Database mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan dan pemeliharaan database. (3) Divisi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional layanan pembiayaan perumahan.

Article 405

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, hukum, kehumasan, rumah tangga dan aset.

Article 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pelaksanaan dukungan bidang hukum dan kepatuhan; c. pelaksanaan kegiatan kehumasan; d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan e. pengelolaan aset.

Article 407

Direktur Umum dan Hukum terdiri dari : a. Divisi Sumber Daya Manusia; b. Divisi Hukum; c. Divisi Humas; dan d. Divisi Rumah Tangga dan Aset.

Article 408

(1) Divisi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan www.djpp.kemenkumham.go.id pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan. (2) Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan bidang hukum dan kepatuhan. (3) Divisi Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kehumasan. (4) Divisi Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan aset. 2. Diantara Pasal 408 dan Pasal 409 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 408A dan Pasal 408B, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Article 408A

(1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut SPI, merupakan unsur pengawasan intern yang bertanggung jawab pada Direktur Utama. (2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 408B

SPI mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern di lingkungan Pusat Pembiayaan Perumahan.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2013 MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, DJAN FARIDZ Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTEI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB X

Article 389

Article 390

BAB X

Article 389

Article 390

Article 391

Article 392

Article 392A

Article 392B

Article 393

Article 394

Article 395

Article 396

Article 397

Article 398

Article 399

Article 400

Article 401

Article 402

Article 403

Article 404

Article 405

Article 406

Article 407

Article 408

Article 408A

Article 408B

Article II

BAB Kesatu

Article 389

Article 390

Article 391

BAB Kedua

Article 392

Article 392A

Article 392B

Article 393

Article 394

Article 395

Article 396

Article 397

Article 398

Article 399

Article 400

Article 401

Article 402

Article 403

Article 404

Article 405

Article 406

Article 407

Article 408

Article 408A

Article 408B

Article II