PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

PERMEN Nomor 39-prt-m-2015 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 904), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, Pasal 1 angka 1, angka 15, angka 16, angka 17, angka 23, dan angka 26 diubah serta setelah angka 26 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 26A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 19

Correction

(1a) Penerima bantuan harus membentuk KPB. (1) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat melaksanakan tugas dan tanggung jawab: a. menunjuk toko/penyedia bahan bangunan; b. menyusun RPD untuk setiap anggota kelompok/penerima bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah; b1. menyusun DRPB2 berdasarkan RPD; c. membuat perjanjian tertulis dengan toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk sekurang-kurangnya meliputi: 1. identitas para pihak; 2. spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh pemda setempat; 3. jenis, volume dan harga bahan bangunan yang akan dikirim dalam bentuk DRPB2; 4. waktu pengiriman bahan bangunan; dan 5. waktu pembayaran; c1. menyusun proposal BSPS; c2. memeriksa jenis dan volume bahan bangunan yang dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan DRPB2; d. melakukan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sesuai dengan RPD dalam waktu yang ditetapkan; dan e. menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada PPK. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPB didampingi oleh fasilitator serta dikendalikan oleh tim teknis kabupaten/kota. (2a) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya mempunyai: a. legalitas badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; b. tempat usaha; c. bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan KPB; dan d. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur; (2b) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditunjuk oleh KPB berdasarkan hasil musyawarah. (2c) Musyawarah penunjukan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan hasil penilaian penawaran harga terendah sekurang- kurangnya dari 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan. (2d) Penunjukan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk format survey, berita acara, dan kontrak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2e) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c1 sebagaimana tercantum pada Lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 39-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 15

Article 16

Article 19

Article 20

Article 21

Article 26

Article 28

Article 29A

Article 39

Article 43

Article 49

Article II