PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PENETAPAN STRUKTUR DAN PERUBAHAN BESARAN GAJI POKOK KARYAWAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

PERMEN Nomor 12 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Pengertian dan Istilah Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang selanjutnya disebut dengan BAPERTARUM-PNS adalah suatu Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 46 tahun 1994. 2. PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS adalah suatu Organisasi yang dibentuk untuk membantu Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi dan operasional BAPERTARUM-PNS, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. 3. KARYAWAN adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS baik berstatus PNS yang dipekerjakan oleh Pemerintah maupun non PNS. 4. GAJI POKOK adalah gaji dasar dalam penentuan Take Home Pay setiap Karyawan. 5. IMBALAN KERJA adalah Penghasilan yang diterima Karyawan dalam bentuk uang dalam melaksanakan tugas yang diembannya, meliputi Gaji Pokok dan/atau Penghasilan lainnya, yang diberikan kepada Karyawan berdasarkan tingkat dan kedudukan dalam struktur Organisasi. 6. GOLONGAN adalah tingkat yang menunjukan kedudukan Karyawan dalam rangkaian struktur Organisasi. 7. GOLONGAN AWAL adalah tingkat awal seorang karyawan dalam suatu golongan dengan tingkat pendidikan dan masa kerja. 8. TUNJANGAN adalah penghargaan yang diberikan Organisasi kepada Karyawan berdasarkan tingkat dan kedudukan dalam Organisasi. 9. JABATAN adalah kedudukan bersifat struktural yang menunjukan tugas, kewajiban dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Karyawan serta memiliki sebutan yang dinyatakan dalam nama jabatan. 10. KENAIKAN GOLONGAN adalah penghargaan yang diberikan kepada Karyawan atas pengabdiannya kepada Organisasi dari golongan semula kepada golongan ruang yang setingkat lebih tinggi. 11. GOLONGAN PUNCAK adalah golongan tertinggi yang dapat dicapai seorang karyawan karena tingkat pendidikan dan jabatan.

BAB III

GAJI

Article 4

Correction

(1) Setiap Karyawan berhak atas imbalan kerja berupa Gaji Pokok dan/atau penghasilan lainnya. (2) Imbalan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Golongan ruang yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Tunjangan Representatif; b. Tunjangan Jabatan; c. Tunjangan Kinerja; d. Tunjangan Transport dan Makan; e. Tunjangan Kesehatan; f. Tunjangan Hari Raya (THR). (4) Tunjangan Representatif diberikan kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. (5) Untuk Pertimbangan tertentu Tunjangan Representatif dapat diberikan kepada Kepala Divisi dan Kepala SPI. (6) Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan BAPERTARUM-PNS. (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (6), Pemberian dan Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, Kepala Divisi dan Kepala SPI ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Article 5

(1) Seseorang yang diangkat menjadi calon Karyawan, diberikan Imbalan Kerja berupa Gaji Pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. (2) Bagi calon Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah mempunyai pengalaman kerja di Instansi lain yang sesuai dengan kompetensi di BAPERTARUM- PNS, masa kerjanya dapat dipertimbangkan menjadi masa kerja di BAPERTARUM-PNS oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. (3) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM- PNS, masa kerja diperhitungkan sesuai masa kerja PNS di Instansi Induknya dan tidak menerima Gaji Pokok. (4) D alam hal selisih Gaji Pokok PNS lebih kecil dari Gaji Pokok di BAPERTARUM-PNS maka selisih Gaji Pokok akan dibayarkan kepada yang bersangkutan. (5) Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan telah memasuki masa Pensiun dan sesuai aturan yang berlaku di BAPERTARUM-PNS bisa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun berhak atas Gaji Pokok, dengan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja terakhir sebagai PNS.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PENETAPAN STRUKTUR DAN PERUBAHAN BESARAN GAJI POKOK KARYAWAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10