PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN Nomor 08 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI

Article 4

Correction

(1) Kepada setiap Pegawai yang berhenti bekerja berdasarkan ketentuan www.djpp.kemenkumham.go.id yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diberikan Hak Imbalan Pasca Kerja. (2) Sebab-sebab Pegawai berhenti bekerja meliputi hal-hal yang berdasarkan kepada: a. Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. b. Program Pensiun Dini Sukarela (PPDS). c. Pengunduran Diri Atas Kemauan Sendiri.

Article 5

(1) Hak Imbalan Pasca Kerja diberikan kepada Pegawai yang berhenti bekerja atau terkena PHK berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. (2) Dasar Perhitungan Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Article 6

(1) PPDS adalah program pensiun dini yang dapat diikuti Pegawai yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Pelaksana Settap. (2) Kepada Pegawai yang berhenti bekerja karena mengikuti PPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Imbalan Pasca Kerja. (3) Kualifikasi dan persyaratan serta dasar perhitungan dan formulasi paket Hak Imbalan Pasca Kerja dalam pelaksanaan PPDS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Article 7

(1) Pegawai dapat berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dengan cara mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara baik-baik dan mengikuti prosedur serta diajukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran diri. (2) Kepada Pegawai yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Imbalan Pasca Kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Hak Imbalan Pasca Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang pisah dan uang penggantian hak. (4) Uang Pisah berupa uang tunai yang besarnya ditentukan dengan dasar perhitungan sebagai berikut: a. Pegawai dengan masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan senilai 1 (satu) kali imbalan kerja. b. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan senilai 2 (dua) kali imbalan kerja. c. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan senilai 3 (tiga) kali imbalan kerja. (5) Dasar perhitungan dan besaran uang penggantian hak yaitu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.

Article 8

(1) Penyelesaian pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, dan masing-masing berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan; b. kesepakatan perdata antara Pegawai dengan Pelaksana Settap untuk PPDS; atau c. surat pengunduran diri Pegawai. (2) Penyelesaian pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Pegawai yang bersangkutan memenuhi kewajiban-kewajiban yang ada sebagai berikut: a. Melunasi hutang kepada Pelaksana Settap. b. Mengembalikan barang inventaris Pelaksana Settap. c. Mengembalikan sarana peralatan kerja lainnya milik Pelaksana Settap. (3) Pemenuhan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Hak Pegawai akibat PHK oleh Pegawai yang bersangkutan atau ahli warisnya. (4) Pajak Penghasilan atas pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai ditanggung oleh Pelaksana Settap. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 9

(1) Kepala Pelaksana Settap diberikan kewenangan untuk MENETAPKAN dan melaksanakan pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (2) Kewenangan untuk MENETAPKAN dan melaksanakan pembayaran Hak Imbalan Pasca Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Peraturan Menteri Nomor 08 Tahun 2014 tentang PEMBERIAN HAK IMBALAN PASCA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

BAB IV

Article 11