PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA PONDOK WISATA

PERMEN Nomor 9 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA PONDOK WISATA

Article 5

Correction

(1) Setiap Usaha Pondok Wisata, wajib memiliki Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pondok Wisata, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Pondok Wisata, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Pondok Wisata.

Article 6

(1) Sertifikasi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Pondok Wisata, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Article 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Pondok Wisata. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 14 (empat belas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 8 (delapan) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) sub unsur.

Article 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Pondok Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Article 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata.

Article 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Pondok Wisata, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Pondok Wisata, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Article 11

(1) Dalam hal Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Pondok Wisata yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Pondok Wisata. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Pondok Wisata yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata.

Article 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Pondok Wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Article 7

Correction

Article 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Pondok Wisata yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Article 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi standar usaha yang berlaku bagi Usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Pondok Wisata.

Article 10

Article 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 20

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.74/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Pondok Wisata sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104/PW.105/MPPT-89, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 21

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA PONDOK WISATA STANDAR USAHA PONDOK WISATA NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Bangunan Rumah Tinggal 1. Memiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk disewakan. 2. Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. B. Kamar Tidur 3. Kondisi yang bersih dan terawat dilengkapi dengan: a. kunci kamar; b. kaca rias; c. lemari atau tempat meletakan pakaian; d. lampu penerangan; dan e. tempat sampah. 4. Tempat tidur tertata dengan rapi dilengkapi dengan: a. bantal dengan sarungnya; dan b. sprei. C. Fasilitas Penunjang 5. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 6. Kamar mandi dilengkapi dengan: NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR a. gantungan handuk; b. tempat sampah; c. kloset duduk atau jongkok; d. tempat penampungan air; e. saluran pembuangan air yang lancar; dan f. air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap. 7. Dalam hal tersedia peralatan makan dan minum, maka berada dalam kondisi bersih dan aman bagi tamu. 8. Tersedia air minum. D. Dapur 9. Kondisi dalam keadaan bersih dan terawat. 10. Dilengkapi peralatan dapur yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik. 11. Dilengkapi bak tempat cuci yang bersih dan terawat. 12. Dilengkapi saluran pembuangan limbah yang berfungsi dengan baik. 13. Dilengkapi tempat sampah tertutup. 14. Tersedia air bersih yang diperlukan untuk membersihkan peralatan dapur serta peralatan makan dan minum. II. PELAYANAN Tata Cara 1. Pemesanan kamar. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR Pelayanan Sederhana 2. Pencatatan identitas tamu. 3. Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai. 4. Pembersihan lingkungan bangunan rumah tinggal 5. Pembersihan kamar tamu. 6. Keamanan dan kenyamanan tamu. 7. Penanganan keluhan tamu. 8. Pemberian informasi tertulis secara sederhana yang meliputi: a. harga sewa kamar; b. tempat pelayanan kesehatan terdekat; c. fasilitas umum terdekat; d. daya tarik wisata setempat; dan/atau e. nilai dan budaya lokal. III. PENGELOLAAN A. Tata Usaha 1. Area khusus dalam rumah tinggal untuk keperluan administrasi, dilengkapi fasilitas penunjang yang sederhana. 2. Pengadministrasian pencatatan data identitas tamu. B. Keamanan dan Keselamatan 3. Tersedia petunjuk tertulis untuk menghindari terjadinya kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 4. Memiliki peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR C. Sumber Daya Manusia 5. Menerapkan unsur Sapta Pesona, meliputi; aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. 6. Mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan pengelolaan yang diselenggarakan oleh unsur pemerintah. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA PONDOK WISATA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21