PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 8 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 2. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. 3. Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata atau ekonomi kreatif. 4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. 9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. 10. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 11. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. 12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 13. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus. 14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. 15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATTIF

Article 2

Correction

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. pelaksanaan sertifikat standar; b. kesesuaian pelaksanaan standar; dan c. laporan kegiatan usaha. (4) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setiap tahun dan disampaikan pada minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Pelaku Usaha UMK dilakukan melalui pembinaan terkait kegiatan usaha. (6) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format A yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (7) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tim pemeriksa pusat terdiri atas unsur inspektorat utama kementerian, sekretariat kementerian, dan pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata dan ekonomi kreatif; b. tim pemeriksa provinsi terdiri atas unsur inspektorat wilayah provinsi, sekretariat wilayah provinsi, dan kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif; c. tim pemeriksa kabupaten/kota terdiri atas unsur inspektorat wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, sekretariat wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, dan kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif; d. tim pemeriksa KEK yang merupakan unsur administrator KEK; dan e. tim pemeriksa KPBPB yang merupakan unsur Kepala Badan Pengusahaan KPBPB. (8) Unsur tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengikutsertakan ahli dalam bidang industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif. (9) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Article 3

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha. (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa dapat memanggil pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan. (3) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dicatat dalam berita acara pemeriksaan. (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format B yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

(1) Tim pemeriksa menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan. (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format C yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Dalam hal hasil Pengawasan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran maka Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelaku Usaha; b. alasan pemanggilan; c. tanggal pemeriksaan; dan d. tanda tangan pejabat yang berwenang. (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format D yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan Pengawasan. (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan pertama. (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam pemanggilan kedua, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pelaku Usaha.

Article 7

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya MENETAPKAN Sanksi Administratif berdasarkan laporan pelaksanaan pemeriksaan. (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB. (3) Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan.

Article 8

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. penghentian sementara kegiatan berusaha; c. pengenaan denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali. (3) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Sanksi Administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha sesuai klasifikasi dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari penghasilan neto tahun sebelumnya untuk usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi skala menengah, dan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan neto tahun sebelumnya untuk Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan tinggi skala besar. (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada usaha yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun. (8) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Article 9

(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kesatu. (2) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua. (3) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa teguran tertulis ketiga. (4) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha. (5) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif. (6) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja belum membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa pencabutan Perizinan Berusaha. (7) Pengenaan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, mendapatkan pemberitahuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

BAB Kesatu

Pejabat yang Berwenang

Article 2

Correction

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Mekanisme Penetapan Sanksi

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

BAB III

BANDING ADMINISTRATIF

Article 10

Correction

(1) Pelaku Usaha yang dijatuhi Sanksi Administratif dapat mengajukan banding administratif kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya. (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pelaku Usaha yang keberatan terhadap Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya. (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dengan dilengkapi alasan dan/atau bukti pendukung. (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Sanksi Administratif diterima oleh Pelaku Usaha.

Article 11

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding administratif membentuk komisi banding. (2) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. komisi banding pusat terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan perizinan dan koordinasi penanaman modal, dan pejabat eselon I Kementerian; b. komisi banding Provinsi yang merupakan unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif; c. komisi banding Kabupaten/Kota yang merupakan unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif d. komisi banding KEK yang merupakan unsur administrator KEK; dan e. komisi banding KPBPB yang merupakan unsur Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya. (3) Unsur komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan ahli dalam bidang industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif yang bukan merupakan ahli dalam tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7). (4) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Article 12

(1) Komisi banding bertugas: a. memeriksa permohonan banding administratif atas keberatan terhadap Sanksi Administratif yang telah diberikan; dan b. menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan banding administratif kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sesuai dengan format E yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Komisi banding melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen hasil Pengawasan; b. dokumen pemeriksaan; c. dokumen banding yang memuat alasan dan/atau bukti pendukung; dan d. dokumen lain yang terkait. (3) Komisi banding melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima. (4) Apabila pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum cukup memadai, komisi banding dapat memanggil pemohon banding administratif dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi tambahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeriksaan dokumen selesai. (5) Hasil pemeriksaan oleh komisi banding dicatat dalam berita acara banding administratif sesuai dengan format F yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Komisi banding wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemeriksaan selesai. (7) Komisi banding menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan berita acara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara hasil pemeriksaan ditetapkan.

Article 13

(1) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif berupa: a. menguatkan Sanksi Administratif; b. meringankan Sanksi Administratif; c. memberatkan Sanksi Administratif; atau d. membatalkan Sanksi Administratif. (2) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya. (3) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon banding administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Article 14

Pengajuan banding administratif dan putusan banding administratif dilakukan melalui Sistem OSS.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2021 tentang SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15