PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

PERMEN Nomor 6 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd WISHNUTAMA KUSUBANDIO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA LAPORAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA A. SISTEMATIKA Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata disusun dengan sistematika sebagai berikut: I. BAB I PENDAHULUAN Bab Pendahuluan disusun untuk mendeskripsikan pelaporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata untuk setiap periode 6 (enam) bulan, meliputi: a. Profil Perusahaan; dan b. Ruang Lingkup. II. BAB II LAPORAN KEGIATAN a. Data Perusahaan yang disertifikasi; b. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi; c. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen; d. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang; e. Data Pencabutan Sertifikat Usaha Pariwisata; f. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata; g. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit; h. Bukti tertulis Pengambilan Keputusan Sertifikasi; i. Dokumentasi kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan. III. BAB III EVALUASI KINERJA LSU BIDANG PARIWISATA a. Evaluasi kesesuaian kebutuhan sertifikasi dan tenaga Auditor; b. Evaluasi materi audit dan/atau Standar Usaha Pariwisata; c. Evaluasi pembiayaan penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata. IV. BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN LSU BIDANG PARIWISATA a. Rencana pengembangan cabang LSU Bidang Pariwisata; b. Rencana pengembangan jaminan mutu materi Standar Usaha Pariwisata; c. Rencana pengembangan materi audit; d. Rencana penambahan jumlah Auditor; e. Rencana pengembangan infrastruktur LSU Bidang Pariwisata. V. BAB V PENUTUP B. CONTOH FORMAT REKAMAN KEGIATAN LSU BIDANG PARIWISATA Laporan kegiatan LSU Bidang Pariwisata yang berupa data dibuat sesuai dengan contoh format sebagai berikut: 1. Data Perusahaan yang disertifikasi NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL PERMOHONAN SERTIFIKASI TANGGAL SERTIFIKASI 2. Data Perusahaan yang lulus sertifikasi NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI TANGGAL TERBIT SERTIFIKAT 3. Data Perusahaan yang telah dilakukan survailen NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI TANGGAL SURVAILEN 4. Data Perusahaan yang mengikuti sertifikasi ulang NO NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA TANGGAL SERTIFIKASI AWAL TANGGAL SURVAILEN ULANG 5. Data Auditor yang tercatat pada LSU Bidang Pariwisata NO NAMA AUDITOR TANGGAL LAHIR PENDIDIKAN PROFESI KOMPETENSI AUDIT TANGGAL SERTIFIKAT AUDITOR 6. Data Auditor yang telah ditugaskan melakukan audit NO NAMA AUDITOR TANGGAL AUDIT JABATAN DALAM TIM AUDITOR NAMA PERUSAHAAN YANG DIAUDIT SUB JENIS USAHA KETERANGAN 7. Data Pengambilan Keputusan Sertifikasi NO TANGGAL PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI NAMA PERUSAHAAN MEREK USAHA JENIS USAHA NAMA TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN SERTIFIKASI JABATAN DALAM TIM AUDITOR 8. Keputusan-keputusan penting, yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata NO TANGGAL NAMA PERUSAHAAN KASUS KEPUTUSAN TIM PENGAMBIL KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, ttd WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB Keempat

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

BAB VIII

Article 25

Article 26