PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN

PERMEN Nomor 28 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 21

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Penyelenggaraan Kegiatan 1. Mencakup minimal 2 (dua) jenis kegiatan dari jenis kegiatan sebagai berikut: a. pertemuan; b. perjalanan insentif; c. konferensi; d. pameran. 2. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. B. Fasilitas Penunjang 3. Ketersediaan tempat dan/atau gedung (venue) penyelenggaraan, sesuai dengan jenis kegiatan. 4. Ketersediaan kendaraan, sesuai dengan jenis kegiatan. 5. Ketersediaan konsumsi, sesuai dengan jenis kegiatan. 6. Ketersediaan akomodasi, sesuai dengan jenis kegiatan. 7. Ketersediaan media dokumentasi, sesuai dengan jenis kegiatan. 8. Pengurusan perizinan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili dan/atau email, mengenai penyelenggaraan kegiatan. 2. Penyusunan dan penyampaian perencanaan penyelenggaraan kegiatan. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. 4. Penyusunan dan penyampaian laporan, hasil evaluasi, dan rekomendasi. 5. Penyusunan dan pembuatan proposal dan perjanjian kerjasama dengan pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kegiatan. 6. Pelayanan keamanan selama pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. 7. Pelayanan kesehatan selama pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan. 8. Penanganan keluhan pelanggan. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia 7. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 8. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 9. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan secara berkala dan terdokumentasi. D.Sarana Prasarana 10. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11. Ketersediaan ruang untuk pelayanan/penerimaan pelanggan (customer service). 12. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 13. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 14. Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Toilet pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 18. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI, DAN PAMERAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21