PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA TAMAN REKREASI

PERMEN Nomor 27 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 21

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 NOMOR 2014 TENTANG STANDAR USAHA TAMAN REKREASI STANDAR USAHA TAMAN REKREASI NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Tempat dan Ruang 1. Kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas. 2. Luas minimal 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi. 3. Tersedia pintu gerbang, dengan jalur terpisah untuk masuk dan keluar. B. Fasilitas Penunjang 4. Papan nama dengan tulisan yang terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. 5. Loket pembelian tiket tanda masuk untuk pengunjung. 6. Tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi terjadwal. 7. Tersedia peralatan dan/atau wahana penunjang tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi. 8. Tersedia area dan/atau fasilitas untuk beristirahat. 9. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, yang jumlahnya sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung. 10. Tersedia fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia. 11. Tersedia restoran atau rumah makan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 12. Ruang ibadah dengan kelengkapannya. 13. Petunjuk arah untuk seluruh fasilitas di dalam maupun di luar kawasan. 14. Tersedia fasilitas parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Ketersediaan dan penyampaian informasi: a. produk; b. harga tanda masuk; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); e. lokasi seluruh fasilitas (guide map); dan f. jadwal operasional. 2. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung. 3. Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik. 4. Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang. 5. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya. 6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 7. Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 8. Penanganan keluhan pengunjung. III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumnetasi. 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 5. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 6. Kerjasama dengan dokter, rumah sakit atau klinik yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia 8. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 9. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 10. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 11. Memiliki program penilaian kinerja karyawan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 12. Tersedia operator dan teknisi. 13. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. D. Sarana dan Prasarana 14. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan serta sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti dan tempat istirahat; b. toilet karyawan pria dan wanita terpisah; c. ruang makan; dan d. tempat penyimpanan barang. 16. Tersedia bengkel pemeliharaan dan perbaikan. 17. Tempat penampungan sampah sementara. 18. Tersedia tempat sampah tertutup dalam jumlah yang sesuai dengan rasio kapasitas pengunjung. 19. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet. 20. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Fasilitas keamanan berupa pos keamanan. 22. Fasilitas angkat angkut untuk penumpang dan barang yang bersih terawat dan aman. 23. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 25. Instalasi genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 26. Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 27. Area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan 28. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA TAMAN REKREASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21