PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR

PERMEN Nomor 26 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR

Article 5

Correction

(1) Setiap Usaha Jasa Impresariat/Promotor, wajib memiliki Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Jasa Impresariat/Promotor, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Article 6

(1) Sertifikasi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Jasa Impresariat/Promotor, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Article 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat UsahaJasa Impresariat/Promotor, harus dilakukan penilaian terhadap: a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 2 (dua) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Article 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Jasa Impresariat/Promotor yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Article 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Article 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Article 11

(1) Dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Article 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Article 7

Correction

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat UsahaJasa Impresariat/Promotor, harus dilakukan penilaian terhadap: a. Pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 2 (dua) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 10 (sepuluh) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 18 (delapan belas) sub unsur.

Article 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Jasa Impresariat/Promotor yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Article 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Article 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Jasa Impresariat/Promotor dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Article 11

(1) Dalam hal Usaha Jasa Impresariat/Promotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Jasa Impresariat/Promotor. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Jasa Impresariat/Promotor yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Jasa Impresariat/Promotor.

Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21