PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA WISATA SELAM

PERMEN Nomor 15 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA WISATA SELAM

Article 5

Correction

(1) Setiap Usaha Wisata Selam, wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Selam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Selam, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Wisata Selam, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Selam dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Wisata Selam.

Article 6

(1) Sertifikasi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Wisata Selam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Selam, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. (2) Dalam hal

Article 7

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Selam, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Tirta. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur.

Article 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Wisata Selam yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Article 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Selam.

Article 10

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Wisata Selam, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Selam. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Selam, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Article 11

(1) Dalam hal Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Wisata Selam yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Wisata Selam yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Wisata Selam. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Wisata Selam yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Selam.

Article 12

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Wisata Selam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Article 7

Correction

Article 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Wisata Selam yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Article 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Selam.

Article 10

Article 11

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 20

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.13/PW.102/MPPT-93 tentang Ketentuan Usaha Sarana Wisata Tirta, sepanjang mengenai Usaha Wisata Selam, menjadi tidak berlaku.

Article 21

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA WISATA SELAM STANDAR USAHA WISATA SELAM NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Paket Penyelaman 1. Penyediaan jenis Penyelaman Scuba (scuba diving). B. Penyediaan Peralatan Selam 2. Peralatan Penyelaman Scuba (scuba diving) sesuai standar dan spesifikasi teknis meliputi: a. masker selam (diving mask); b. sepatu katak (fins); c. pipa udara (snorkel); d. pakaian selam (wetsuit); e. sistem pemberat (weight system); f. regulator (1st stage and 2nd stage); g. tabung scuba (scuba tank); dan h. rompi pengatur daya apung (buoyancy control device). C. Pemandu Selam 3. Memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik. 4. Memiliki kompetensi dan/atau lisensi sebagai instruktur selam dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik, khusus untuk kegiatan pengenalan Penyelaman Scuba. 5. Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk penanganan keadaan darurat di bawah air. D. Perlengkapan Penunjang 6. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen (oxygen) sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pelampung Penanda Permukaan (surface marking buoy). NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 8. Pelampung Dengan Tanda (floating buoy) dan Bendera Selam (dive flag). 9. Alat komunikasi. 10. Kapal untuk menyelam (diving boat) yang disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (vest). 11. Memiliki dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (gas quality report), yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu, dengan standar mutu (grade) E, dan tidak terindikasi tercemar, serta diperbarui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali. II PELAYANAN A. Prosedur Operasional standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga. 2. Penyambutan wisatawan. 3. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 4. Penjemputan dan pengantaran wisatawan. 5. Pelaksanaan kegiatan. 6. Supervisi penyelaman. 7. Penggunaan kapal. 8. Keselamatan atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 9. Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 10. Penanganan keluhan wisatawan. B. Pelayanan Lainnya 11. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan selam. III PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi. B. Manajemen 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 5. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat. 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 7. Program pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota laut yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia (SDM) 8. Staf operasional yang memahami usaha wisata selam. 9. Program pemeriksaan kesehatan bagi Pemandu Selam paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. 10. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 11. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 12. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. D. Sarana dan Prasarana 13. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Area kantor depan (front office) dilengkapi: a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman. 15. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 16. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan fasilitas internet. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 17. Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (emergency). 18. Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 19. Ruang atau area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan penyelaman. 20. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 24. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 25. Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA WISATA SELAM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21