Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA KAFE

Usaha Kafe dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha INDONESIA berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap Usaha Kafe, wajib memiliki Sertifikat Usaha Kafe dan melaksanakan sertifikasi Usaha Kafe, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Kafe, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Kafe dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Kafe.

(1) Sertifikasi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Kafe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Kafe, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kafe, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Kafe. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: www.djpp.kemenkumham.go.id a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 6 (enam) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur. Pasal 8 Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Kafe yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe.

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Kafe, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kafe, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

(1) Dalam hal Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Kafe yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Kafe yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Kafe. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Kafe yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Kafe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap Usaha Kafe, wajib memiliki Sertifikat Usaha Kafe dan melaksanakan sertifikasi Usaha Kafe, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Kafe, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Kafe dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Kafe.

(1) Sertifikasi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Kafe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Kafe, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kafe, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Kafe. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman. (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan. (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek: www.djpp.kemenkumham.go.id a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur; b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 6 (enam) sub unsur; c. pengelolaan, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur. Pasal 8 Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi usaha Kafe yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe.

(1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Kafe, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe. (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Kafe dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Kafe, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

(1) Dalam hal Usaha Kafe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Kafe yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Kafe yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Kafe. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Kafe yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Kafe. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata. (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Kafe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Kafe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Kafe sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Kafe bagi Pengusaha Pariwisata. (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Kafe dan pelatihan teknis operasional Usaha Kafe bagi tenaga kerja Usaha Kafe.

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Kafe sesuai kewenangannya. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Kafe. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Kafe di wilayah kerja. (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Kafe.

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan kegiatan Usaha Kafe; dan c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan. (4) Pembatasan kegiatan Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui. (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman, pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, www.djpp.kemenkumham.go.id maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Kafe dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Kafe berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal Usaha Kafe termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka standar usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri ini tidak wajib diterapkan sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Kafe yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan sertifikasi terhadap Usaha Kafenya secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini. (2) Sertifikat Usaha Kafe yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat Usaha Kafe yang diterbitkan apabila penerapan standar usaha telah diwajibkan. (3) Terhadap Usaha Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan sertifikasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA KAFE STANDAR USAHA KAFE NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Ruang Makan dan Minum 1. Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk. 2. Sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup. B. Makanan Ringan dan Minuman Ringan 3. Paling sedikit meliputi: a. 10 (sepuluh) menu makanan ringan; dan b. 20 (dua puluh) menu minuman ringan. C. Fasilitas Penunjang 4. Ruangan dilengkapi dengan: a. meja dan kursi; b. peralatan dan perlengkapan makan dan minum; dan c. daftar menu makanan ringan dan minuman ringan disertai harga. 5. Ruang dapur kecil (pantry), dilengkapi dengan: a. sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup; b. peralatan dan perlengkapan; c. tempat penyimpanan bahan makanan dan minuman yang berfungsi dengan baik sesuai standar higiene sanitasi; dan d. tempat cuci peralatan yang bersih dan berfungsi dengan baik sesuai standar higiene sanitasi. 6. Tersedianya toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan, sabun dan alat pengering/tissue; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil (urinoir) dan penyiram airnya (washlet), untuk toilet pengunjung pria. D. Kelengkapan Bangunan 7. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat. 9. Lift dan/atau eskalator pengunjung untuk kafe yang berada di lantai 4 (empat) atau lebih. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penyambutan dan penerimaan pengunjung. 2. Pemesanan, pengolahan dan penyajian makanan ringan dan minuman ringan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan. 3. Pembayaran secara tunai dan/atau nontunai. 4. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 5. Keamanan oleh satuan pengaman yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengaman yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 6. Penanganan keluhan pengunjung. www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR III. PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 3. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Prosedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 4. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 6. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan untuk seluruh karyawan secara berkala yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi 8. Pelaksanaan pengendalian hama. C. Penanganan Produk 9. Pengadaan bahan yang terdokumentasi. 10. Penerimaan bahan yang terdokumentasi. 11. Penyimpanan bahan yang terdokumentasi. D. Sumber Daya Manusia 12. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas www.djpp.kemenkumham.go.id NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR dan/atau logo perusahaan. 13. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 14. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 15. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan. E. Sarana dan Prasarana. 16. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili dan/atau jaringan internet. 17. Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Lampu darurat yang berfungsi dengan baik. 19. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 20. Fasilitas pembuangan limbah cair dan limbah padat atau sampah. 21. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Memiliki ruang ibadah dilengkapi dengan perlengkapannya. 25. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU www.djpp.kemenkumham.go.id