PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata. (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Article 2

Article 4

Correction

(1) Cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi: a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan sekitarnya; b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Labuan Bajo dan sekitarnya; c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ruteng dan sekitarnya; d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Bajawa dan sekitarnya; e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ende- Kelimutu dan sekitarnya; f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Maumere-Sikka dan sekitarnya; dan g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Larantuka dan sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. (2) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 400 (empat ratus) hektar yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. (3) Untuk pertama kali, cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit seluas 136 (seratus tiga puluh enam) hektar yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) hektar di Desa Gorontalo dan 53 (lima puluh tiga) hektar di Desa Nggorang Kecamatan Komodo, diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, selanjutnya dapat diusulkan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VIII

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB X

Article 31

BAB XI

Article 32