PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

PERMEN Nomor 6 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Article 2

Correction

(1) Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh PPID. (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Atasan PPID; b. PPID Utama; c. PPID Tingkat I; d. PPID UPT; dan e. Petugas Pelayanan Informasi. (3) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab secara berjenjang kepada Menteri sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 3

(1) Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian. (2) Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan tugas PPID Utama, PPID Tingkat I, dan PPID UPT dalam melakukan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian; b. memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi; c. MENETAPKAN Daftar Informasi Publik; dan d. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan PPID bertanggung jawab kepada Menteri.

Article 4

(1) PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Biro yang menangani urusan komunikasi publik. (2) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyediaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian; b. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Kementerian berdasarkan masukan dari PPID Tingkat I serta PPID UPT paling singkat 6 (enam) bulan sekali; c. melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian; d. mengoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; e. mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik; f. melaksanakan pengujian konsekuensi; g. MENETAPKAN hasil pengujian konsekuensi; h. menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan; i. membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; j. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya; k. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; l. mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian; dan n. MENETAPKAN laporan layanan Informasi Publik. (3) Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID Utama dapat melakukan koordinasi dengan PPID Tingkat I dan/atau PPID UPT. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama dapat dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Utama bertanggung jawab kepada Atasan PPID.

Article 5

(1) PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dijabat oleh Sekretaris Deputi dari masing-masing Deputi. (2) PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan Deputi untuk disampaikan kepada PPID Utama; b. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan Unit Kerja Eselon I untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali; c. membantu PPID Utama dalam melakukan pengujian konsekuensi; d. membantu PPID Utama dalam membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan e. membantu PPID Utama dalam menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya. (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I dapat dibantu oleh pejabat fungsional. (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID Tingkat I bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Article 6

(1) PPID UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijabat oleh masing-masing Kepala UPT. (2) PPID UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik yang berada di lingkungan UPT; b. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di lingkungan UPT untuk disampaikan kepada PPID Utama paling singkat 6 (enam) bulan sekali; c. melaksanakan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT; d. melaksanakan pengujian konsekuensi bersama- sama dengan PPID Utama; e. menyiapkan buku register pelayanan Informasi kepada publik dan buku register keberatan; f. membuat dan menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; g. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; h. mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi untuk peningkatan kualitas layanan Informasi Publik; i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT; dan j. membuat laporan tahunan tentang pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di lingkungan UPT dan menyampaikannya kepada PPID Utama. (3) Dalam hal timbul sengketa Informasi Publik, PPID UPT berkoordinasi dengan PPID Utama dalam penyelesaian sengketa Informasi dimaksud. (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT dapat dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPID UPT bertanggung jawab kepada Atasan PPID melalui PPID Utama.

Article 7

(1) Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e berada di bawah: a. PPID Utama; dan b. PPID UPT. (2) Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan Informasi Publik; b. melaksanakan pelayanan Informasi Publik; c. mengumumkan Daftar Informasi Publik; dan d. mencatat permohonan dan/atau keberatan pada buku registrasi. (3) Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pejabat fungsional dan/atau pegawai lainnya di lingkungan Kementerian. (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas Pelayanan Informasi bertanggung jawab kepada PPID Utama atau PPID UPT.

BAB III

INFORMASI PUBLIK

Article 8

Correction

Informasi Publik di lingkungan Kementerian terdiri dari: a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan d. Informasi Publik yang dikecualikan.

Article 9

Correction

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit meliputi: a. profil Kementerian; b. rencana program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan; c. laporan akuntabilitas kinerja; d. laporan keuangan; e. laporan akses Informasi Publik; f. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi Publik; g. informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik; h. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian; i. informasi pengadaan barang dan jasa; dan j. informasi prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan Kementerian.

Article 10

Kementerian mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 11

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi: a. Daftar Informasi Publik Kementerian, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan; b. peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan; c. informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; d. informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan; e. perjanjian dengan pihak ketiga, kecuali yang dinilai bersifat rahasia; f. surat-menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya; h. data perbendaharaan atau inventaris; i. rencana strategis dan rencana kerja; j. agenda kerja pimpinan; k. informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik; l. gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; m. gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; n. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; o. informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik; p. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan q. informasi publik lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum. (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat: 1. menghambat proses penegakan hukum; 2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; 4. mengungkapkan kekayaan alam INDONESIA yang dilindungi; 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional; 6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/atau 7. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik; b. nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan; c. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian; dan/atau d. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan oleh Atasan PPID berdasarkan pengujian konsekuensi dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya. (2) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan alasan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Informasi Publik yang diusulkan oleh PPID Utama, PPID Tingkat I, PPID UPT atau satuan kerja di lingkungan Kementerian, baik secara berkala maupun karena adanya permohonan. (4) Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPID Utama dengan bantuan PPID Tingkat I, PPID UPT, dan/atau satuan kerja terkait. (5) Hasil pengujian konsekuensi ditetapkan oleh PPID Utama atau PPID UPT atas persetujuan Atasan PPID.

Article 14

Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta, yang wajib tersedia setiap saat beserta rinciannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian selaku Atasan PPID.

BAB Kelima

Informasi Publik yang Dikecualikan

Article 12

Correction

Article 13

BAB IV

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Article 15

Correction

Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian dilakukan melalui: a. pengumuman; dan b. permohonan Informasi.

Article 16

Correction

(1) PPID mengumumkan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui situs resmi dan/atau media lainnya dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. (3) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa INDONESIA yang baik dan benar, mudah dipahami, atau dapat menggunakan bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat. (4) Pengumuman Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk yang memudahkan bagi masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik.

Article 17

PPID mengumumkan Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan.

Article 18

(1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis. (2) Permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh: a. instansi pemerintah; b. lembaga negara; c. akademisi; d. swasta; e. organisasi masyarakat; dan/atau f. perorangan/individu.

Article 19

(1) Permohonan Informasi Publik secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengajukan permohonan Informasi Publik secara langsung kepada PPID Utama atau PPID UPT melalui Petugas Pelayanan Informasi di kantor Kementerian atau UPT, dan mengisi formulir permohonan Informasi Publik serta menyerahkan fotokopi identitas diri kepada Petugas Pelayanan Informasi; atau b. mengunduh formulir permohonan Informasi Publik yang terdapat di situs Kementerian, mengirimkan formulir yang telah diisi beserta fotokopi identitas kepada PPID melalui pos, fax atau email. (2) Petugas Pelayanan Informasi memberikan tanda bukti permohonan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran kepada Pemohon Informasi Publik setelah formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh PPID. (3) Formulir permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 20

(1) PPID Utama atau PPID UPT wajib menanggapi permohonan Informasi Publik melalui pemberitahuan tertulis maupun pemberitahuan tidak tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. permohonan Informasi Publik diterima; b. permohonan Informasi Publik ditolak; dan c. perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak. (3) Apabila PPID Utama atau PPID UPT dalam menanggapi permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan perpanjangan waktu, PPID Utama atau PPID UPT harus memberitahukan secara tertulis permohonan Informasi Publik dapat diterima atau ditolak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan. (4) Dalam hal permohonan Informasi Publik diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dalam surat pemberitahuan dicantumkan: a. materi informasi yang diberikan; b. format informasi; c. salinan digital (softcopy) atau data tertulis; dan d. biaya yang dibutuhkan. (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan Informasi Publik yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik atau kuasanya dapat mengajukan keberatan dalam hal: a. penolakan atas permohonan Informasi Publik berdasarkan alasan Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak disediakannya informasi berkala; c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik; d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik; f. permohonan Informasi Publik dikenakan biaya; dan/atau g. penyampaian Informasi Publik melebihi waktu yang telah ditentukan. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan kepada Atasan PPID melalui PPID Utama atau PPID UPT.

Article 22

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diajukan secara tertulis oleh Pemohon Informasi Publik atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dengan mengisi formulir permohonan keberatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal formulir permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Petugas Pelayanan Informasi: a. memberikan nomor pendaftaran pada formulir permohonan keberatan; b. mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan; c. menyampaikan formulir permohonan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan; dan d. menyimpan asli formulir permohonan keberatan sebagai tanda bukti penerimaan pengajuan keberatan. (3) Dalam hal formulir permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, Petugas Pelayanan Informasi menginformasikan kepada Pemohon Informasi Publik atau kuasanya untuk melengkapi formulir keberatan.

Article 23

(1) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi Publik atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. (2) Atasan PPID berhak untuk menolak pengajuan keberatan secara tertulis, dalam hal Pemohon Informasi Publik mengajukan keberatan namun: a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22; atau b. materi keberatan tidak sesuai atau tidak sama dengan materi dalam permohonan Informasi Publik.

Article 24

(1) Layanan permohonan Informasi Publik dan pengajuan keberatan diberikan sampai dengan satu jam sebelum jam pulang kantor sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian. (2) Dalam hal permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya waktu layanan, layanan permohonan Informasi Publik atau pengajuan keberatan diberikan pada hari kerja berikutnya.

Article 25

(1) PPID Utama dan PPID UPT menyusun, MENETAPKAN, dan mempublikasikan maklumat pelayanan Informasi Publik. (2) Maklumat pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan PPID Utama dan PPID UPT dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik.

BAB Ketiga

Pelayanan Informasi Publik Melalui Permohonan Informasi

Article 18

Correction

Article 19

Correction

Article 20

BAB V

PELAPORAN

Article 26

Correction

(1) PPID UPT membuat dan menyampaikan laporan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (2) PPID Utama membuat laporan layanan Informasi Publik Kementerian untuk disampaikan kepada Atasan PPID dan salinannya kepada Komisi Informasi Pusat paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. (3) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat: a. gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi Publik, yang paling sedikit meliputi 1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya; b. rincian pelayanan Informasi Publik, yang paling sedikit meliputi: 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dipenuhi baik sebagian atau seluruhnya; dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; c. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik, meliputi: 1. jumlah keberatan atau banding atas keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan atau banding atas keberatan yang dikeluarkan, dan pelaksanaannya oleh Kementerian; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaanya oleh Kementerian; 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Kementerian; d. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan e. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik. (4) Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk: a. ringkasan umum mengenai gambaran pelaksanaan layanan Informasi Publik; dan b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik. (5) Ringkasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. (6) Laporan lengkap layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Article 28

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.63/UM.001/MPEK/2013 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1279), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 29

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA STRUKTUR ORGANISASI PPID KEMENTERIAN PARIWISATA MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA ATASAN PPID PPID UTAMA PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PPID UPT PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PPID TINGKAT I LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA FORMAT PERMOHONAN A. Format Formulir Permohonan Informasi KEMENTERIAN PARIWISATA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838162, 3838511; FAKSIMILE (021) 34833588, 3840312 FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi: Nama (sesuai KTP) : ........................................................................ Nomor KTP (dan fotocopy) : ........................................................................ Alamat (sesuai KTP) : ........................................................................ Nomor Telepon/Email/Fax : ......................................................................... Informasi Yang Dibutuhkan : ......................................................................... (tambahkan kertas bila perlu) ............................................................................ ......................................................................... Tujuan Penggunaan Informasi : ......................................................................... ......................................................................... Cara Memperoleh Informasi : 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat 2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) Cara Penyampaian Informasi : 1. Mengambil Langsung 3. Email 2. Faksimili 4. Dikirim lewat pos/kurir Data dan informasi yang kami peroleh akan kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, …………… Petugas Penerima Permohonan Pemohon Informasi ................................................ ................................................ Nama Jelas & Tanda Tangan Nama Jelas & Tanda Tangan B. Format Formulir Permohonan Keberatan KEMENTERIAN PARIWISATA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 17, JAKARTA 10110 TELEPON (021) 3838162, 3838511; FAKSIMILE (021) 34833588, 3840312 FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Nomor Registrasi Keberatan : ........................................................... (diisi oleh petugas) Nomor Pendaftaran : .......................................................................................... Permohonan Informasi : .......................................................................................... Tujuan Penggunaan Informasi : .......................................................................................... .......................................................................................... Identitas Pemohon Nama : .......................................................................................... Alamat : .......................................................................................... Pekerjaan : .......................................................................................... Nomor : .......................................................................................... Telepon : .......................................................................................... Identitas Kuasa Pemohon* Nama : .......................................................................................... Alamat : .......................................................................................... Nomor : .......................................................................................... Telepon : .......................................................................................... Alasan Pengajuan Keberatan a. Permohonan informasi ditolak; b. Informasi berkala tidak disediakan; c. Permintaan informasi tidak ditanggapi; d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. Pemintaan informasi tidak dipenuhi; f. Biaya yang dikenakan tidak wajar; g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan. Jakarta, …………… Petugas Penerima Permohonan Pemohon Informasi ................................................ ................................................ Nama Jelas & Tanda Tangan Nama Jelas & Tanda Tangan * Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa. MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ARIEF YAHYA

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2019 tentang PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB Ketiga

Article 4

BAB Keempat

Article 5

BAB Kelima

Article 6

BAB Keenam

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB Keempat

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

BAB Keenam

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

BAB Kelima

Article 23

BAB Keenam

Article 24

BAB Ketujuh

Article 25

BAB V

Article 26

BAB VI

Article 27

BAB VII