PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal

PERMEN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 214) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Article 3

(1) Dalam hal penerbitan izin usaha/pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Menteri Pariwisata menunjuk pejabat dengan status pejabat yang ditugaskan di Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang diberi kewenangan untuk menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata. (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara administratif, termasuk gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja masih berada pada Kementerian Pariwisata yang menugaskan. (4) Apabila tunjangan kinerja yang diterima pada Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih kecil daripada tunjangan kinerja pada instansi penempatan, Pejabat yang ditunjuk akan menerima selisih pembayaran tunjangan kinerja berupa honorarium dari instansi penempatan.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 maret 2017 MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, ttd ARIEF YAHYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Correction