PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2020 tentang PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

PERMEN Nomor 62 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JENIS PENUGASAN

Article 2

Correction

Penugasan PNS terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah.

Article 3

Correction

(1) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan b. Penugasan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. (2) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan b. PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan PNS yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi; b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.

Article 4

Dalam hal Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Tugas Jabatan pada Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri, Penugasan PNS ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 5

(1) Penugasan PNS di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu PNS melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada: a. proyek pemerintah; b. organisasi profesi; c. organisasi internasional; dan d. badan atau instansi lain, yang ditentukan pemerintah. (3) Penugasan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. jabatan yang bersifat amanat (mandatory) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PENUGASAN

Article 6

Correction

PNS yang diberikan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria jabatan yang akan diduduki sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; d. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. dibutuhkan oleh organisasi.

Article 7

(1) Jenis atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh pimpinan Instansi Pemerintah. (2) Jenis atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri untuk ditetapkan. (3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrasi; dan c. jabatan fungsional.

Article 8

(1) PNS diberikan Penugasan atas dasar: a. permintaan instansi yang membutuhkan; dan b. Penugasan dari instansi induknya. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam surat keputusan instansi induk dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk. (3) Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Penugasan PNS di Luar Instansi Pemerintah dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Pejabat yang Berwenang. (6) Dalam hal PNS yang melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun PNS yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan Penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) PNS yang melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberhentikan dari jabatannya dan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS. (8) Dikecualikan dari ayat (6) bagi PNS yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang bersifat melekat dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diangkat ke dalam jabatan pada instansi induknya dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan.

Article 9

(1) Pimpinan instansi induk menyampaikan surat pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut: a. uraian urgensi Penugasan yang meliputi: 1. kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh instansi; 2. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; 3. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; 4. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi; dan 5. urgensi terhadap Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus; b. surat permintaan Instansi Pemerintah; dan c. surat persetujuan instansi induk. (2) Menteri MENETAPKAN rekomendasi atas pemberitahuan Penugasan untuk melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah. (3) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai salah satu dasar penetapan surat keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk. (4) Instansi Pemerintah menyampaikan pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Article 10

(1) Tata cara penetapan Penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. (2) Tata cara penetapan Penugasan PNS pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2020 tentang PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

BAB V

Article 13

Article 14

Article 15