PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERMEN Nomor 52 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

(1) Panitia seleksi instansi wajib melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain. (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan. (4) Instansi Pemerintah dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. Instansi Pemerintah menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, panitia seleksi instansi dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3). (5) Dalam hal terdapat pelamar penyandang disabilitas yang tidak memenuhi syarat dikarenakan dokumen dan/atau video yang diunggah tidak menunjukkan aktivitas yang sesuai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang dilamar sehingga panitia memerlukan penjelasan secara detail atas dokumen dan/atau video, pelamar penyandang disabilitas harus mengunggah kembali dokumen dan/atau video perbaikan. (6) Dokumen dan/atau video perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diunggah paling lambat hingga batas akhir masa sanggah seleksi administrasi. (7) Dalam hal berdasarkan analisa, verifikasi, dan pertimbangan dari panitia seleksi instansi yang menyatakan dokumen dan/atau video perbaikan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat jabatan yang dilamar, PPK wajib mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. 2. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut: