PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

PERMEN Nomor 44 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Konselor Adiksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 7. Pejabat Fungsional Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Konselor Adiksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. 8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 11. Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi adalah proses melaksanakan seluruh tahapan layanan upaya pemulihan seseorang dari adiksi terhadap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. 12. Konseling Adiksi adalah pemberian bimbingan dan pengarahan dari seorang konselor dengan metode psikologi dan sosial sehingga meningkatkan pemahaman terhadap adiksi dan kontrol diri sendiri dalam memecahkan masalah. 13. Pengembangan Layanan Rehabilitasi adalah rangkaian upaya untuk meningkatkan layanan rehabilitasi agar dapat memenuhi perkembangan kebutuhan rehabilitasi. 14. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 16. Zat Adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan. 17. Penyalah Guna adalah orang perseorangan yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum. 18. Pecandu adalah Penyalah Guna yang dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. 19. Korban adalah seseorang yang ditipu, tidak berdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum termasuk kriteria Pecandu. 20. Ketergantungan Narkotika adalah adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. 21. Fasilitas Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial. 22. Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah lembaga milik pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 23. Detoksifikasi adalah suatu proses intervensi medis yang bertujuan untuk membantu pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya mengatasi gejala putus zat akibat penghentian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari tubuh pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan yang mengalami ketergantungan fisik. 24. Adiksi adalah kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat. 25. Rehabilitasi berkelanjutan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi adalah serangkaian tindakan pemulihan dari dampak penggunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan pascarehabilitasi yang dilaksanakan melalui pendekatan medis dan/atau sosial. 26. Lembaga Rehabilitasi adalah fasilitas baik milik Pemerintah maupun Komponen Masyarakat yang bekerja sama dengan Instansi Pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi. 27. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 28. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Konselor Adiksi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 29. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Konselor Adiksi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 30. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan membantu menilai kinerja Konselor Adiksi. 31. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Konselor Adiksi baik perorangan atau kelompok di bidang Rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya 32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Article 5

Correction

Tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Article 6

Correction

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling adiksi; c. pengembangan layanan rehabilitasi; dan d. pengembangan profesi. (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. pendidikan, meliputi: 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; 2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis yang mendukung tugas konselor adiksi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikat; dan 3. pendidikan dan pelatihan prajabatan; b. pelaksanaan layanan rehabilitasi dan konseling adiksi terdiri atas: 1. skrining; 2. orientasi layanan rehabilitasi; 3. asesmen; 4. rencana rawatan; 5. rawatan; 6. manajemen kasus; 7. pencatatan dan pelaporan; 8. konsultasi dan koordinasi; dan 9. pendampingan; c. pengembangan layanan rehabilitasi, meliputi: 1. kegiatan layanan rehabilitasi; 2. model layanan rehabilitasi; dan 3. kebijakan dan perencanaan program; dan d. pengembangan profesi, meliputi: 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; dan 3. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi. (4) Unsur Penunjang, meliputi: a. pengajar/pelatih di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang spesialisasi keahliannya dan lingkup layanan rehabilitasi; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam tim penilai; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; f. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Article 7

Correction

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Konselor Adiksi Ahli Pertama, meliputi: 1. melakukan kegiatan skrining berdasarkan wawancara terstruktur; 2. melakukan kegiatan identifikasi terhadap permasalahan adiksi yang berkaitan dengan kondisi psikis, sosial dan kesehatan; 3. melakukan kegiatan identifikasi untuk menentukan tingkat keparahan klien; 4. melaksanakan kegiatan wawancara untuk menentukan kelayakan penerima layanan; 5. membuat rekomendasi terhadap calon klien diterima atau dirujuk ke lembaga layanan lainnya; 6. melakukan informed consent untuk kelanjutan pemberian layanan kepada klien; 7. melakukan kegiatan penguatan motivasi klien; 8. melakukan kegiatan orientasi kepada klien mengenai alur, tujuan, aturan, hak, kewajiban, dan jenis layanan rehabilitasi; 9. melakukan kegiatan inventarisasi kebutuhan klien; 10. memberikan penjelasan kepada klien tentang instrumen asesmen yang digunakan; 11. melakukan asesmen terhadap permasalahan, kebutuhan, potensi dan kapital pemulihan klien; 12. mendiskusikan rencana terapi bersama klien; 13. menyusun dan mencatat hasil diskusi rencana terapi; 14. menyusun rencana konseling individu; 15. melaksanakan kontrak kegiatan konseling individu; 16. melaksanakan kegiatan konseling individu; 17. melaksanakan supervisi konseling individu; 18. melaksanakan konseling adiksi lanjutan; 19. menyusun rancangan konseling kelompok sebaya; 20. melaksanakan kontrak konseling kelompok sebaya; 21. melaksanakan kegiatan konseling kelompok sebaya; 22. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Kesehatan yang dibutuhkan; 23. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan pendidikan yang dibutuhkan; 24. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan hukum yang dibutuhkan; 25. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan vokasional yang dibutuhkan; 26. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan mental spiritual yang dibutuhkan; 27. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan psikososial yang dibutuhkan; 28. melakukan advokasi pada klien; 29. melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan rujukan yang didapat klien; 30. melakukan kegiatan untuk memantau kemajuan klien pada penyedia jasa layanan; 31. mengidentifikasi kondisi klien untuk premature discharge; 32. melakukan penanganan dini pada saat krisis terjadi; 33. mengidentifikasi jenis dan penyebab krisis; 34. mengidentifikasi tingkat risiko; 35. melaksanakan edukasi kepada klien; 36. melaksanakan edukasi kepada keluarga; 37. melaksanakan edukasi kepada kelompok sebaya; 38. melaksanakan edukasi kepada komunitas; 39. melakukan supervisi kegiatan edukasi; 40. mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan rujukan; 41. mengidentifikasi sumber daya pada layanan rujukan; 42. mengkomunikasikan kegiatan rujukan kepada klien; 43. mengkondisikan klien agar siap mengikuti kegiatan rujukan; 44. mengkomunikasikan kegiatan rujukan kepada keluarga; 45. mengkondisikan keluarga agar memberikan dukungan kepada klien dalam mengikuti kegiatan rujukan; 46. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rujukan; 47. melakukan terminasi klien; 48. mengikuti konferensi kasus (case conference) hasil asesmen klien; 49. menyajikan kasus hasil asesmen klien dalam konferensi kasus (case conference); 50. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait pendampingan klien; 51. menyajikan kasus terkait pendampingan klien dalam konferensi kasus (case conference); 52. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait terminasi klien; 53. menyajikan kasus terkait terminasi klien; 54. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait penanganan krisis; 55. menyajikan kasus terkait penanganan krisis; 56. mengklasifikasi data klien; 57. membuat laporan perkembangan klien; 58. melakukan kegiatan tata kelola seluruh data dan laporan; 59. mengkonsultasikan proses dan hasil pekerjaan kepada koordinator konselor adiksi/supervisor/pimpinan; 60. mengkonsultasikan perkembangan dan masalah klien kepada koordinator konselor adiksi/supervisor/pimpinan; 61. melakukan pendampingan kegiatan mental spiritual; 62. melakukan pendampingan kegiatan kesenian; 63. melakukan pendampingan kegiatan olahraga; 64. melakukan pendampingan kegiatan vokasional; 65. melakukan pendampingan kegiatan rekreasi; 66. melakukan pendampingan kegiatan edukasi kreatif; 67. melakukan pendampingan kegiatan bakti sosial di masyarakat; 68. melakukan pendampingan kegiatan terkait urusan pribadi yang khusus; 69. melakukan pendampingan kegiatan terkait kegiatan harian klien; 70. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan mental spiritual; 71. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kesenian; 72. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan olahraga; 73. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan vokasional; 74. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan rekreasi; 75. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan edukasi kreatif; 76. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan bakti sosial di masyarakat; 77. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan terkait urusan pribadi yang khusus; 78. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan terkait kegiatan harian klien; 79. mengidentifikasi kebutuhan home visit; 80. menyusun rencana home visit; 81. melaksanakan home visit; dan 82. melakukan evaluasi home visit; b. Konselor Adiksi Ahli Muda, meliputi: 1. melakukan kegiatan skrining berdasarkan wawancara terstruktur; 2. melakukan kegiatan identifikasi terhadap permasalahan adiksi yang berkaitan dengan kondisi psikis, sosial dan kesehatan; 3. melakukan kegiatan identifikasi untuk menentukan tingkat keparahan klien; 4. melaksanakan kegiatan wawancara untuk menentukan kelayakan penerima layanan; 5. membuat rekomendasi terhadap calon klien diterima atau dirujuk ke lembaga layanan lainnya; 6. melakukan informed consent untuk kelanjutan pemberian layanan kepada klien; 7. melakukan kegiatan penguatan motivasi klien; 8. melakukan kegiatan orientasi kepada klien mengenai alur, tujuan, aturan, hak, kewajiban, dan jenis layanan rehabilitasi; 9. melakukan kegiatan inventarisasi kebutuhan klien; 10. memilih dan menentukan instrumen asesmen yang akan digunakan; 11. memberikan penjelasan kepada klien tentang instrumen asesmen yang digunakan; 12. melakukan asesmen terhadap permasalahan, kebutuhan, potensi dan kapital pemulihan klien; 13. mendokumentasikan proses asesmen; 14. melakukan skoring dan hasil asesmen; 15. melakukan kegiatan analisa dan interpretasi hasil asesmen; 16. mengkomunikasikan hasil asesmen kepada klien; 17. menyampaikan hasil asesmen kepada supervisor; 18. menyampaikan hasil asesmen kepada tim konferensi kasus (case conference); 19. menyusun rencana terapi; 20. mendiskusikan rencana terapi bersama klien; 21. menyusun dan mencatat hasil diskusi rencana terapi; 22. menyusun rencana konseling individu; 23. melaksanakan kontrak kegiatan konseling individu; 24. melaksanakan kegiatan konseling individu; 25. melaksanakan supervisi konseling individu; 26. melaksanakan konseling adiksi lanjutan; 27. menyusun rencana konseling Keluarga; 28. melaksanakan kegiatan kontrak konseling keluarga; 29. melaksanakan kegiatan konseling keluarga; 30. menyusun rancangan konseling kelompok sebaya; 31. melaksanakan kontrak konseling kelompok sebaya; 32. melaksanakan kegiatan konseling kelompok sebaya; 33. melaksanakan intervensi psikososial dengan keahlian khusus; 34. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Kesehatan yang dibutuhkan; 35. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Pendidikan yang dibutuhkan; 36. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Hukum yang dibutuhkan; 37. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Vokasional yang dibutuhkan; 38. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan mental spiritual yang dibutuhkan; 39. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Psikososial yang dibutuhkan; 40. melakukan advokasi pada klien; 41. melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan rujukan yang didapat klien; 42. melakukan kegiatan untuk memantau kemajuan klien pada penyedia jasa layanan; 43. melakukan identifikasi terhadap hambatan- hambatan layanan yang dialami klien; 44. mengarahkan klien untuk mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan dan lingkungan yang mendukung pemulihan; 45. mengidentifikasi kondisi klien untuk premature discharge; 46. melakukan penanganan dini pada saat krisis terjadi; 47. mengidentifikasi jenis dan penyebab krisis; 48. mengidentifikasi tingkat risiko; 49. menyusun rancangan penanganan krisis; 50. melakukan penanganan krisis sesuai dengan rancangan; 51. menyusun rancangan edukasi; 52. melaksanakan edukasi kepada klien; 53. melaksanakan edukasi kepada keluarga; 54. melaksanakan edukasi kepada kelompok sebaya; 55. melaksanakan edukasi kepada komunitas; 56. melakukan supervisi kegiatan edukasi; 57. mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan rujukan; 58. mengidentifikasi sumber daya pada layanan rujukan; 59. menyusun rancangan rujukan; 60. melakukan koordinasi dengan pihak yang dirujuk; 61. mengkomunikasikan kegiatan rujukan kepada klien; 62. mengkondisikan klien agar siap mengikuti kegiatan rujukan; 63. mengkomunikasikan kegiatan rujukan kepada keluarga; 64. mengkondisikan keluarga agar memberikan dukungan kepada klien dalam mengikuti kegiatan rujukan; 65. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rujukan; 66. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rujukan; 67. melakukan terminasi klien; 68. mengikuti konferensi kasus (case conference) hasil asesmen klien; 69. menyajikan kasus hasil asesmen klien dalam konferensi kasus (case conference); 70. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus (case conference) hasil asesmen klien; 71. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait pendampingan klien; 72. menyajikan kasus terkait pendampingan klien dalam konferensi kasus (case conference); 73. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus (case conference) terkait pendampingan klien; 74. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait terminasi klien; 75. menyajikan kasus terkait terminasi klien; 76. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus terkait terminasi klien; 77. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait penanganan krisis; 78. menyajikan kasus terkait penanganan krisis; 79. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus (case conference) terkait penanganan krisis; 80. mengklasifikasi data klien; 81. membuat laporan perkembangan klien; 82. melakukan kegiatan tata kelola seluruh data dan laporan; 83. mengkonsultasikan proses dan hasil pekerjaan kepada koordinator konselor adiksi/ supervisor/pimpinan; 84. mengkonsultasikan perkembangan dan masalah klien kepada koordinator konselor adiksi/supervisor/pimpinan; 85. melakukan pendampingan kegiatan Mental spiritual; 86. melakukan pendampingan kegiatan Kesenian; 87. melakukan pendampingan kegiatan Olahraga; 88. melakukan pendampingan kegiatan vokasional; 89. melakukan pendampingan kegiatan Rekreasi; 90. melakukan pendampingan kegiatan Edukasi Kreatif; 91. melakukan pendampingan kegiatan Bakti sosial di masyarakat; 92. melakukan pendampingan kegiatan Terkait urusan pribadi yang bersifat khusus; 93. melakukan pendampingan kegiatan Terkait kegiatan harian klien; 94. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan Mental spiritual; 95. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan Kesenian; 96. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan Olahraga; 97. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan Vokasional; 98. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan Rekreasi; 99. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan edukasi kreatif; 100. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan bakti sosial di masyarakat; 101. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan terkait urusan pribadi yang bersifat khusus; 102. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kegiatan terkait kegiatan harian klien; 103. mengidentifikasi kebutuhan home visit; 104. menyusun rencana home visit; 105. melaksanakan home visit; dan 106. melakukan evaluasi home visit; dan b. Konselor Adiksi Ahli Madya, meliputi: 1. melakukan kegiatan skrining berdasarkan wawancara terstruktur; 2. melakukan kegiatan identifikasi terhadap permasalahan adiksi yang berkaitan dengan kondisi psikis, sosial dan kesehatan; 3. melakukan kegiatan identifikasi untuk menentukan tingkat keparahan klien; 4. melaksanakan kegiatan wawancara untuk menentukan kelayakan penerima layanan; 5. membuat rekomendasi terhadap calon klien diterima atau dirujuk ke lembaga layanan lainnya; 6. melakukan informed consent untuk kelanjutan pemberian layanan kepada klien; 7. melakukan kegiatan penguatan motivasi klien; 8. melakukan kegiatan orientasi kepada klien mengenai alur, tujuan, aturan, hak, kewajiban, dan jenis layanan rehabilitasi; 9. melakukan kegiatan inventarisasi kebutuhan klien; 10. memilih dan menentukan instrumen asesmen yang akan digunakan; 11. memberikan penjelasan kepada klien tentang instrumen asesmen yang digunakan; 12. melakukan asesmen terhadap permasalahan, kebutuhan, potensi dan kapital pemulihan klien; 13. mendokumentasikan proses asesmen; 14. melakukan skoring dan hasil asesmen; 15. melakukan kegiatan analisa dan intepretasi hasil asesmen; 16. mengkomunikasikan hasil asesmen kepada klien; 17. menyampaikan hasil asesmen kepada supervisor; 18. menyampaikan hasil asesmen kepada tim konferensi kasus (case conference); 19. menyusun rencana terapi; 20. mendiskusikan rencana terapi bersama klien; 21. menyusun dan mencatat hasil diskusi rencana terapi; 22. menyusun rencana konseling individu; 23. melaksanakan kontrak kegiatan konseling individu; 24. melaksanakan kegiatan konseling individu; 25. melaksanakan supervisi konseling individu; 26. melaksanakan konseling adiksi lanjutan; 27. menyusun rencana konseling keluarga; 28. melaksanakan kegiatan kontrak konseling keluarga; 29. melaksanakan kegiatan konseling keluarga; 30. melaksanakan supervisi konseling keluarga; 31. menyusun rancangan konseling kelompok sebaya; 32. melaksanakan kontrak konseling kelompok sebaya; 33. melaksanakan kegiatan konseling kelompok sebaya; 34. melaksanakan intervensi psikososial dengan keahlian khusus; 35. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Kesehatan yang dibutuhkan; 36. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Pendidikan yang dibutuhkan; 37. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Hukum yang dibutuhkan; 38. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Vokasional yang dibutuhkan; 39. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan mental spiritual yang dibutuhkan; 40. melakukan pendampingan pada klien berisiko untuk mengakses layanan rujukan Psikososial yang dibutuhkan; 41. melakukan advokasi pada klien; 42. melakukan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan rujukan yang didapat klien; 43. melakukan kegiatan untuk memantau kemajuan klien pada penyedia jasa layanan; 44. melakukan identifikasi terhadap hambatan- hambatan layanan yang dialami klien; 45. mengarahkan klien untuk mendapatkan pelayanan yang berkelanjutan dan lingkungan yang mendukung pemulihan; 46. mengidentifikasi kondisi klien untuk premature discharge; 47. melakukan penanganan dini pada saat krisis terjadi; 48. mengidentifikasi jenis dan penyebab krisis; 49. mengidentifikasi tingkat risiko; 50. menyusun rancangan penanganan krisis; 51. melakukan penanganan krisis sesuai dengan rancangan; 52. melakukan supervisi penanganan krisis; 53. monitoring dan evaluasi hasil penanganan krisis; 54. menyusun rancangan edukasi; 55. melaksanakan edukasi kepada klien; 56. melaksanakan edukasi kepada keluarga; 57. melaksanakan edukasi kepada kelompok sebaya; 58. melaksanakan edukasi kepada komunitas; 59. melakukan supervisi kegiatan edukasi; 60. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil edukasi kepada klien; 61. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil edukasi kepada keluarga; 62. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil edukasi kepada kelompok sebaya; 63. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil edukasi kepada komunitas; 64. mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan rujukan; 65. mengidentifikasi sumber daya pada layanan rujukan; 66. menyusun rancangan rujukan; 67. melakukan koordinasi dengan pihak yang dirujuk; 68. mengkomunikasikan kegiatan rujukan kepada klien; 69. mengkondisikan klien agar siap mengikuti kegiatan rujukan; 70. mengkomunikasikan kegiatan rujukan kepada keluarga; 71. mengkondisikan keluarga agar memberikan dukungan kepada klien dalam mengikuti kegiatan rujukan; 72. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan rujukan; 73. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rujukan; 74. melakukan terminasi klien; 75. mengikuti konferensi kasus (case conference) hasil asesmen klien; 76. menyajikan kasus hasil asesmen klien dalam konferensi kasus (case conference); 77. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus (case conference) hasil asesmen klien; 78. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait pendampingan klien; 79. menyajikan kasus terkait pendampingan klien dalam konferensi kasus (case conference); 80. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus (case conference) terkait pendampingan klien; 81. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait terminasi klien; 82. menyajikan kasus terkait terminasi klien; 83. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus terkait terminasi klien; 84. mengikuti konferensi kasus (case conference) terkait penanganan krisis; 85. menyajikan kasus terkait penanganan krisis; 86. mengawasi pelaksanaan konferensi kasus (case conference) terkait penanganan krisis; 87. mengklasifikasi data klien; 88. membuat laporan perkembangan klien; 89. melakukan kegiatan tata kelola seluruh data dan laporan; 90. mengkonsultasikan proses dan hasil pekerjaan kepada koordinator konselor adiksi/ supervisor/pimpinan; 91. mengkonsultasikan perkembangan dan masalah klien kepada koordinator konselor adiksi/supervisor/pimpinan; 92. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan mental spiritual; 93. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan kesenian; 94. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan olahraga; 95. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan vokasional; 96. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan rekreasi; 97. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan edukasi kreatif; 98. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan bakti sosial di masyarakat; 99. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan terkait urusan pribadi yang bersifat khusus; 100. melakukan supervisi dalam kegiatan pendampingan terkait kegiatan harian klien; 101. melakukan evaluasi home visit; 102. menyusun rancangan kegiatan layanan rehabilitasi; 103. melakukan monitoring Kegiatan layanan rehabilitasi; 104. melakukan evaluasi Kegiatan layanan rehabilitasi; 105. menyusun konsepsi pengembangan model layanan rehabilitasi; 106. melakukan uji coba pengembangan model layanan rehabilitasi; 107. mensosialisasikan laporan hasil uji coba pengembangan model layanan rehabilitasi; 108. mengevaluasi uji coba pengembangan model layanan rehabilitasi; 109. menyusun laporan hasil uji coba pengembangan model layanan rehabilitasi; 110. merumuskan dan mengembangkan model layanan rehabilitasi; 111. menyusun desain pengkajian kebijakan dan perencanaan program; 112. melaksanakan pengkajian kebijakan dan perencanaan program; dan 113. melakukan evaluasi implementasi kebijakan dan perencanaan program. (2) Konselor Adiksi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Konselor Adiksi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Article 8

Article 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Konselor Adiksi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Konselor Adiksi yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Article 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Konselor Adiksi yang melaksanakan tugas Konselor Adiksi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Konselor Adiksi yang melaksanakan tugas Konselor Adiksi di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Article 7

Correction

BAB Kedua

Hasil Kerja

Article 8

Correction

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sesuai jenjang jabatan adalah sebagai berikut: a. Konselor Adiksi Ahli Pertama, meliputi: 1. formulir hasil skrining; 2. formulir hasil indentifikasi permasalahan adiksi; 3. laporan kegiatan identifikasi tingkat keparahan; 4. laporan kegiatan wawancara; 5. hasil rekomendasi klien diterima atau dirujuk; 6. dokumen informed consent; 7. laporan kegiatan penguatan motivasi; 8. laporan kegiatan orientasi; 9. daftar kebutuhan klien; 10. laporan kegiatan penjelasan; 11. laporan kegiatan asesmen; 12. laporan kegiatan diskusi rencana terapi; 13. dokumen hasil diskusi rencana terapi; 14. dokumen rencana konseling individu; 15. dokumen kontrak konseling keluarga; 16. laporan kegiatan konseling individu; 17. laporan kegiatan supervisi konseling individu; 18. laporan kegiatan konseling adiksi lanjutan; 19. dokumen rencana konseling kelompok sebaya; 20. dokumen kontrak konseling kelompok sebaya; 21. laporan kegiatan konseling kelompok sebaya; 22. laporan kegiatan pendampingan kesehatan; 23. laporan kegiatan pendampingan pendidikan; 24. laporan kegiatan pendampingan hukum; 25. laporan kegiatan pendampingan vokasional; 26. laporan kegiatan pendampingan mental spiritual; 27. laporan kegiatan pendampingan psikososial; 28. laporan kegiatan advokasi; 29. laporan kegiatan pemantauan pelayanan rujukan; 30. laporan kegiatan pemantauan kemajuan klien; 31. laporan kegiatan identifikasi premature discharge; 32. laporan penanganan dini saat krisis; 33. laporan kegiatan identifikasi jenis dan penyebab krisis; 34. laporan kegiatan identifikasi tingkat risiko; 35. laporan kegiatan edukasi klien; 36. laporan kegiatan edukasi keluarga; 37. laporan kegiatan edukasi kelompok sebaya; 38. laporan kegiatan edukasi komunitas; 39. laporan supervisi kegiatan edukasi; 40. laporan identifikasi masalah dan kebutuhan rujukan; 41. dokumen sumber daya rujukan; 42. laporan kegiatan pengkomunikasian; 43. laporan kegiatan pengkondisian; 44. laporan kegiatan pengkomunikasian rujukan kepada keluarga; 45. laporan kegiatan pengkondisi terhadap keluarga klien; 46. laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan rujukan; 47. laporan kegiatan terminasi klien; 48. laporan kegiatan konferensi kasus; 49. laporan kegiatan penyajian kasus; 50. laporan kegiatan konferensi kasus; 51. laporan kegiatan penyajian kasus; 52. laporan kegiatan konferensi kasus; 53. laporan kegiatan penyajian kasus; 54. laporan kegiatan konferensi kasus; 55. laporan kegiatan penyajian kasus; 56. dokumen hasil klasifikasi data klien; 57. dokumen laporan perkembangan klien; 58. dokumen hasil tata kelola data dan laporan; 59. dokumen hasil konsultasi proses dan pekerjaan; 60. dokumen hasil konsultasi perkembangan dan masalah klien; 61. laporan kegiatan pendampingan mental spiritual; 62. laporan kegiatan pendampingan kesenian; 63. laporan kegiatan pendampingan olahraga; 64. laporan kegiatan pendampingan vokasional; 65. laporan kegiatan pendampingan rekreasi; 66. laporan kegiatan pendampingan edukasi kreatif; 67. laporan kegiatan pendampingan bakti sosial; 68. laporan kegiatan pendampingan urusan pribadi khusus; 69. laporan kegiatan pendampingan kegiatan harian klien; 70. laporan kegiatan supervisi pendampingan mental spiritual; 71. laporan kegiatan supervisi pendampingan kesenian; 72. laporan kegiatan supervisi pendampingan olahraga; 73. laporan kegiatan supervisi pendampingan vokasional; 74. laporan kegiatan supervisi pendampingan rekreasi; 75. laporan kegiatan supervisi pendampingan edukasi kreatif; 76. laporan kegiatan supervisi pendampingan bakti sosial; 77. laporan kegiatan supervisi pendampingan urusan pribadi khusus; 78. laporan kegiatan supervisi pendampingan kegiatan harian klien; 79. berkas identifikasi kebutuhan home visit; 80. dokumen rencana home visit; 81. laporan kegiatan home visit; dan 82. laporan kegiatan evaluasi home visit; b. Konselor Adiksi Ahli Muda, meliputi: 1. formulir hasil skrining; 2. formulir hasil indentifikasi permasalahan adiksi; 3. laporan kegiatan identifikasi tingkat keparahan; 4. laporan kegiatan wawancara; 5. hasil rekomendasi klien diterima atau dirujuk; 6. dokumen informed consent; 7. laporan kegiatan penguatan motivasi; 8. laporan kegiatan orientasi; 9. daftar kebutuhan klien; 10. instrumen asesmen; 11. laporan kegiatan penjelasan; 12. laporan kegiatan asesmen; 13. dokumen asesmen; 14. dokumen skoring dan hasil asesmen; 15. dokumen analisa dan interpretasi hasil asesmen; 16. laporan kegiatan pengkomunikasian hasil asesmen kepada klien; 17. laporan kegiatan penyampaian hasil asesmen kepada supervisor; 18. laporan kegiatan penyampaian hasil asesmen kepada tim konferensi kasus (case conference); 19. dokumen rencana terapi; 20. laporan kegiatan diskusi rencana terapi; 21. dokumen hasil diskusi rencana terapi; 22. dokumen rencana konseling individu; 23. dokumen kontrak konseling keluarga; 24. laporan kegiatan konseling individu; 25. laporan kegiatan supervisi konseling individu; 26. laporan kegiatan konseling adiksi lanjutan; 27. dokumen rencana konseling keluarga; 28. dokumen kontrak konseling keluarga; 29. laporan kegiatan konseling keluarga; 30. dokumen rencana konseling kelompok sebaya; 31. dokumen kontrak konseling kelompok sebaya; 32. laporan kegiatan konseling kelompok sebaya; 33. laporan kegiatan intervensi psikososial dengan keahlian khusus; 34. laporan kegiatan pendampingan kesehatan; 35. laporan kegiatan pendampingan pendidikan; 36. laporan kegiatan pendampingan hukum; 37. laporan kegiatan pendampingan vokasional; 38. laporan kegiatan pendampingan mental spiritual; 39. laporan kegiatan pendampingan psikososial; 40. laporan kegiatan advokasi; 41. laporan kegiatan pemantauan pelayanan rujukan; 42. laporan kegiatan pemantauan kemajuan klien; 43. laporan kegiatan identifikasi hambatan; 44. laporan kegiatan pengarahan klien; 45. laporan kegiatan identifikasi premature discharge; 46. laporan penanganan dini saat krisis; 47. laporan kegiatan identifikasi jenis dan penyebab krisis; 48. laporan kegiatan identifikasi tingkat risiko; 49. dokumen rancangan penanganan krisis; 50. laporan kegiatan penanganan krisis; 51. dokumen rancangan edukasi; 52. laporan kegiatan edukasi klien; 53. laporan kegiatan edukasi keluarga; 54. laporan kegiatan edukasi kelompok sebaya; 55. laporan kegiatan edukasi komunitas; 56. laporan supervisi kegiatan edukasi; 57. laporan identifikasi masalah dan kebutuhan rujukan; 58. dokumen sumber daya rujukan; 59. dokumen rancangan rujukan; 60. laporan kegiatan koordinasi; 61. laporan kegiatan pengkomunikasian; 62. laporan kegiatan pengkondisian; 63. laporan kegiatan pengkomunikasian rujukan kepada keluarga; 64. laporan kegiatan pengkondisi terhadap keluarga klien; 65. laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan rujukan; 66. laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan rujukan; 67. laporan kegiatan terminasi klien; 68. laporan kegiatan konferensi kasus; 69. laporan kegiatan penyajian kasus; 70. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 71. laporan kegiatan konferensi kasus; 72. laporan kegiatan penyajian kasus; 73. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 74. laporan kegiatan konferensi kasus; 75. laporan kegiatan penyajian kasus; 76. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 77. laporan kegiatan konferensi kasus; 78. laporan kegiatan penyajian kasus; 79. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 80. dokumen hasil klasifikasi data klien; 81. dokumen laporan perkembangan klien; 82. dokumen hasil tata kelola data dan laporan; 83. dokumen hasil konsultasi proses dan pekerjaan; 84. dokumen hasil konsultasi perkembangan dan masalah klien; 85. laporan kegiatan pendampingan mental spiritual; 86. laporan kegiatan pendampingan kesenian; 87. laporan kegiatan pendampingan olahraga; 88. laporan kegiatan pendampingan vokasional; 89. laporan kegiatan pendampingan rekreasi; 90. laporan kegiatan pendampingan edukasi kreatif; 91. laporan kegiatan pendampingan bakti sosial; 92. laporan kegiatan pendampingan urusan pribadi khusus; 93. laporan kegiatan pendampingan kegiatan harian klien; 94. laporan kegiatan supervisi pendampingan mental spiritual; 95. laporan kegiatan supervisi pendampingan kesenian; 96. laporan kegiatan supervisi pendampingan olahraga; 97. laporan kegiatan supervisi pendampingan vokasional; 98. laporan kegiatan supervisi pendampingan rekreasi; 99. laporan kegiatan supervisi pendampingan edukasi kreatif; 100. laporan kegiatan supervisi pendampingan bakti sosial; 101. laporan kegiatan supervisi pendampingan urusan pribadi khusus; 102. laporan kegiatan supervisi pendampingan kegiatan harian klien; 103. berkas identifikasi kebutuhan home visit; 104. dokumen rencana home visit; 105. laporan kegiatan home visit; dan 106. laporan kegiatan evaluasi home visit; dan c. Konselor Adiksi Ahli Madya, meliputi: 1. formulir hasil skrining; 2. formulir hasil indentifikasi permasalahan adiksi; 3. laporan kegiatan identifikasi tingkat keparahan; 4. laporan kegiatan wawancara; 5. hasil rekomendasi klien diterima atau dirujuk; 6. dokumen informed consent; 7. laporan kegiatan penguatan motivasi; 8. laporan kegiatan orientasi; 9. daftar kebutuhan klien; 10. instrumen asesmen; 11. laporan kegiatan penjelasan; 12. laporan kegiatan asesmen; 13. dokumen asesmen; 14. dokumen skoring dan hasil asesmen; 15. dokumen analisa dan interpretasi hasil asesme 16. laporan kegiatan pengkomunikasian hasil asesmen kepada klien; 17. laporan kegiatan penyampaian hasil asesmen kepada supervisor; 18. laporan kegiatan penyampaian hasil asesmen kepada tim konferensi kasus (case conference); 19. dokumen rencana terapi; 20. laporan kegiatan diskusi rencana terapi; 21. dokumen hasil diskusi rencana terapi; 22. dokumen rencana konseling individu; 23. dokumen kontrak konseling keluarga; 24. laporan kegiatan konseling individu; 25. laporan kegiatan supervisi konseling individu; 26. laporan kegiatan konseling adiksi lanjutan; 27. dokumen rencana konseling keluarga; 28. dokumen kontrak konseling keluarga; 29. laporan kegiatan konseling keluarga; 30. laporan kegiatan supervisi konseling keluarga; 31. dokumen rencana konseling kelompok sebaya; 32. dokumen kontrak konseling kelompok sebaya; 33. laporan kegiatan konseling kelompok sebaya; 34. laporan kegiatan intervensi psikososial dengan keahlian khusus; 35. laporan kegiatan pendampingan kesehatan; 36. laporan kegiatan pendampingan pendidikan; 37. laporan kegiatan pendampingan hukum; 38. laporan kegiatan pendampingan vokasional; 39. laporan kegiatan pendampingan mental spiritual; 40. laporan kegiatan pendampingan psikososial; 41. laporan kegiatan advokasi; 42. laporan kegiatan pemantauan pelayanan rujukan; 43. laporan kegiatan pemantauan kemajuan klien; 44. laporan kegiatan identifikasi hambatan; 45. laporan kegiatan pengarahan klien; 46. laporan kegiatan identifikasi premature discharge; 47. laporan penanganan dini saat krisis; 48. laporan kegiatan identifikasi jenis dan penyebab krisis; 49. laporan kegiatan identifikasi tingkat risiko; 50. dokumen rancangan penanganan krisis; 51. laporan kegiatan penanganan krisis; 52. laporan kegiatan supervisi penanganan krisis; 53. laporan kegiatan monitoring dan evalusi penanganan krisis; 54. dokumen rancangan edukasi; 55. laporan kegiatan edukasi klien; 56. laporan kegiatan edukasi keluarga; 57. laporan kegiatan edukasi kelompok sebaya; 58. laporan kegiatan edukasi komunitas; 59. laporan supervisi kegiatan edukasi; 60. laporan monitoring dan evaluasi edukasi kepada klien; 61. laporan monitoring dan evaluasi edukasi kepada keluarga; 62. laporan monitoring dan evaluasi edukasi kepada kelompok sebaya; 63. laporan monitoring dan evaluasi edukasi kepada komunitas; 64. laporan identifikasi masalah dan kebutuhan rujukan; 65. dokumen sumber daya rujukan; 66. dokumen rancangan rujukan; 67. laporan kegiatan koordinasi; 68. laporan kegiatan pengkomunikasian; 69. laporan kegiatan pengkondisian; 70. laporan kegiatan pengkomunikasian rujukan kepada keluarga; 71. laporan kegiatan pengkondisi terhadap keluarga klien; 72. laporan kegiatan pemantauan pelaksanaan rujukan; 73. laporan kegiatan evaluasi pelaksanaan rujukan; 74. laporan kegiatan terminasi klien; 75. laporan kegiatan konferensi kasus; 76. laporan kegiatan penyajian kasus; 77. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 78. laporan kegiatan konferensi kasus; 79. laporan kegiatan penyajian kasus; 80. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 81. laporan kegiatan konferensi kasus; 82. laporan kegiatan penyajian kasus; 83. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 84. laporan kegiatan konferensi kasus; 85. laporan kegiatan penyajian kasus; 86. laporan kegiatan pengawasan konferensi kasus; 87. dokumen hasil klasifikasi data klien; 88. dokumen laporan perkembangan klien; 89. dokumen hasil tata kelola data dan laporan; 90. dokumen hasil konsultasi proses dan pekerjaan 91. dokumen hasil konsultasi perkembangan dan masalah klien; 92. laporan kegiatan supervisi pendampingan mental spiritual; 93. laporan kegiatan supervisi pendampingan kesenian; 94. laporan kegiatan supervisi pendampingan olahraga; 95. laporan kegiatan supervisi pendampingan vokasional; 96. laporan kegiatan supervisi pendampingan rekreasi; 97. laporan kegiatan supervisi pendampingan edukasi kreatif; 98. laporan kegiatan supervisi pendampingan bakti sosial; 99. laporan kegiatan supervisi pendampingan urusan pribadi khusus; 100. laporan kegiatan supervisi pendampingan kegiatan harian klien; 101. laporan kegiatan evaluasi home visit; 102. dokumen rancangan kegiatan layanan rehabilitasi; 103. laporan keiatan monitoring kegiatan layanan rehabilitasi; 104. laporan kegiatan evaluasi kegiatan layanan rehabilitasi; 105. dokumen konsepsi pengembangan model layanan rehabilitasi; 106. dokumen hasil ujicoba pengembangan model layanan rehabilitasi; 107. laporan kegiatan sosialisasi hasil uji coba pengembangan model layanan rehabilitasi; 108. dokumen hasil evaluasi ujicoba pengembangan model layanan rehabilitasi; 109. laporan hasil uji coba pengembangan model layanan rehabilitasi; 110. dokumen hasil rumusan dan pengembangan model layanan rehabilitasi; 111. dokumen desain pengkajian kebijakan dan perencanaan program; 112. laporan kegiatan pengkajian kebijakan dan perencanaan program; dan 113. laporan kegiatan evaluasi implementasi kebijakan dan perencanaan program.

Article 9

Article 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Article 11

Correction

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Correction

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian (inpassing); dan d. promosi.

Article 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, atau ilmu bimbingan dan konseling; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; dan g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi. (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Konselor Adiksi. (5) Konselor Adiksi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Article 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang ilmu psikologi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu bimbingan dan konseling atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling singkat 2 (dua) tahun; h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; i. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda; dan 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Article 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat); e. memiliki sertifikat kompetensi konselor adiksi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.. (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Article 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Article 19

Correction

(1) Pada awal tahun, setiap Konselor Adiksi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Konselor Adiksi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Article 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

Article 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Article 22

(1) Konselor Adiksi setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit sebagai berikut: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Konselor Adiksi Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Konselor Adiksi Ahli Muda; dan c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Konselor Adiksi Ahli Madya. (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Konselor Adiksi yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Article 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Konselor Adiksi, untuk: a. Konselor Adiksi dengan pendidikan S-1 (Strata- Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Konselor Adiksi dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Konselor Adiksi dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling rendah yang harus dicapai Konselor Adiksi, yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Article 24

Konselor Adiksi Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Konselor Adiksi Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Article 25

(1) Konselor Adiksi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Konselor Adiksi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Article 26

Konselor Adiksi Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan konselor adiksi dan pengembangan profesi.

Article 27

(1) Konselor Adiksi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Article 29

Correction

Usul penetapan Angka Kredit Konselor Adiksi diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan b. Pejabat Administrator yang membidangi unit kerja pejabat fungsional Konselor Adiksi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungannya.

Article 30

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit bagi Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungannya.

Article 31

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan c. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pejabat fungsional Konselor Adiksi untuk Angka Kredit Konselor Adiksi Ahli Pertama dan Konselor Adiksi Ahli Muda di lingkungan kementerian/lembaga.

Article 32

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi jabatan fungsional Konselor Adiksi, unsur kepegawaian, dan Konselor Adiksi. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Konselor Adiksi Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling kurang 2 (dua) orang dari Konselor Adiksi. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Konselor Adiksi yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Konselor Adiksi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Konselor Adiksi. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada Badan Narkotika Nasional untuk Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai Unit Kerja; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pejabat fungsional Konselor Adiksi pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Instansi.

Article 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Article 31

Correction

Article 32

Article 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Konselor Adiksi ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Article 39

Correction

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yaitu Badan Narkotika Nasional.

Article 40

Correction

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Konselor Adiksi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Konselor Adiksi; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Konselor Adiksi. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Konselor Adiksi setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina. (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Konselor Adiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB Keempat

Article 15

BAB Kelima

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB X

Article 28

BAB XI

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB Kesatu

Article 29

BAB Kedua

Article 30

BAB Ketiga

Article 31

Article 32

Article 33