PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

PERMEN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi. 4. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan persiapan pengujian perangkat telekomunikasi. 5. Persiapan Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah persiapan penilaian kesesuaian karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku melalui pengukuran. 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 10. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. 11. Tim Penilai Kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, serta memberikan penilaian atas kinerja pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. 12. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi baik perorangan atau kelompok di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. 13. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.

BAB V

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA

Article 7

Correction

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil, meliputi: 1. melakukan pengecekan kelengkapan kesesuaian data administrasi dan teknis; 2. melakukan entry data dan fiture pengujian/ kalibrasi; 3. mengecek berkas pembayaran dan menerbitkan nomor permohonan; 4. melakukan pengecekan kesesuaian data perangkat dan LHU; dan 5. melaksanakan scan Laporan Hasil Uji dan mengirim ke Database Sertifikasi. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi: 1. melakukan klarifikasi kepada pemohon tentang berkas bermasalah; 2. melaksanakan koordinasi kepada pemohon tentang pelaksanaan uji lapangan dan perhitungan biaya uji lapangan; 3. menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur belum uji/kalibrasi; 4. menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur sudah uji/kalibrasi; 5. mengecek sampel uji/alat ukur dan membuatkan berita acara serah terima barang serta menyerahkan sampel uji/alat ukur kembali ke pemohon; 6. mengecek dan mencatat suhu dan kelembaban laboratorium dan melakukan tindakan penyesuaian suhu dan kelembaban sesuai dengan persyaratan teknis; 7. menyimpan alat ukur/kalibrator BBPPT yang sudah dikalibrasi; 8. mengelola/menyimpan artefak (sampel uji); 9. menyimpan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan 10. membuat bukti verifikasi tindakan perbaikan. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi: 1. melakukan verifikasi terhadap sample uji/kalibrasi dan dokumen permohonan pengujian/kalibrasi; 2. mengecek, mencatat dan memverifikasi masa kalibrasi alat ukur/kalibrator ke daftar alat ukur/kalibrator; 3. mengecek, mencatat dan memverifikasi alat pendukung laboratorium; 4. melaksanakan audit dan membuat laporan hasil audit tentang temuan ketidaksesuaian; 5. menyusun bukti tindakan perbaikan temuan tentang loket pelayanan, dan atau administrasi laboratorium; 6. melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi laboratorium; 7. melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan; 8. melaksanakan pelatihan internal penanganan alat ukur; dan 9. membuat instruksi kerja. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Article 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil, meliputi: 1. Daftar kesesuaian dan kelengkapan perangkat; 2. Surat pemberitahuan pembayaran (SP2); 3. Formulir permohonan pengujian/kalibrasi; 4. Lembar pengesahan LHU; dan 5. Daftar soft copy LHU yang sudah dikirim. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi: 1. Data klarifikasi berkas bermasalah; 2. Data koordinasi uji lapangan; 3. Catatan penyimpanan sampel uji belum uji/alat ukur belum kalibrasi; 4. Catatan penyimpanan sampel uji sudah uji/alat ukur sudah kalibrasi; 5. Berita acara serah terima barang; 6. Log book kondisi ruangan; 7. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah dikalibrasi; 8. Catatan penyimpanan artefak; 9. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan 10. Dokumen verifikasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi: 1. Dokumen verifikasi administrasi; 2. Daftar kondisi dan kalibrasi alat ukur/kalibrator; 3. Daftar kondisi alat pendukung laboratorium; 4. Laporan audit dan temuan Ketidaksesuaian; 5. Dokumen tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian; 6. Laporan pelatihan internal bidang administrasi lab; 7. Laporan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan; 8. Laporan pelatihan internal bidang penanganan alat ukur; dan 9. Instruksi kerja.

Article 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Article 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan Sesuai Jenjang Jabatan

Article 7

Correction

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil, meliputi: 1. melakukan pengecekan kelengkapan kesesuaian data administrasi dan teknis; 2. melakukan entry data dan fiture pengujian/ kalibrasi; 3. mengecek berkas pembayaran dan menerbitkan nomor permohonan; 4. melakukan pengecekan kesesuaian data perangkat dan LHU; dan 5. melaksanakan scan Laporan Hasil Uji dan mengirim ke Database Sertifikasi. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi: 1. melakukan klarifikasi kepada pemohon tentang berkas bermasalah; 2. melaksanakan koordinasi kepada pemohon tentang pelaksanaan uji lapangan dan perhitungan biaya uji lapangan; 3. menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur belum uji/kalibrasi; 4. menyimpan sampel uji/alat ukur berdasarkan nomor, jenis dan dimensi sebagai sampel uji/alat ukur sudah uji/kalibrasi; 5. mengecek sampel uji/alat ukur dan membuatkan berita acara serah terima barang serta menyerahkan sampel uji/alat ukur kembali ke pemohon; 6. mengecek dan mencatat suhu dan kelembaban laboratorium dan melakukan tindakan penyesuaian suhu dan kelembaban sesuai dengan persyaratan teknis; 7. menyimpan alat ukur/kalibrator BBPPT yang sudah dikalibrasi; 8. mengelola/menyimpan artefak (sampel uji); 9. menyimpan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan 10. membuat bukti verifikasi tindakan perbaikan. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi: 1. melakukan verifikasi terhadap sample uji/kalibrasi dan dokumen permohonan pengujian/kalibrasi; 2. mengecek, mencatat dan memverifikasi masa kalibrasi alat ukur/kalibrator ke daftar alat ukur/kalibrator; 3. mengecek, mencatat dan memverifikasi alat pendukung laboratorium; 4. melaksanakan audit dan membuat laporan hasil audit tentang temuan ketidaksesuaian; 5. menyusun bukti tindakan perbaikan temuan tentang loket pelayanan, dan atau administrasi laboratorium; 6. melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi laboratorium; 7. melaksanakan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan; 8. melaksanakan pelatihan internal penanganan alat ukur; dan 9. membuat instruksi kerja. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

BAB Kedua

Hasil Kerja

Article 8

Correction

Hasil kerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi adalah sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/ Terampil, meliputi: 1. Daftar kesesuaian dan kelengkapan perangkat; 2. Surat pemberitahuan pembayaran (SP2); 3. Formulir permohonan pengujian/kalibrasi; 4. Lembar pengesahan LHU; dan 5. Daftar soft copy LHU yang sudah dikirim. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir, meliputi: 1. Data klarifikasi berkas bermasalah; 2. Data koordinasi uji lapangan; 3. Catatan penyimpanan sampel uji belum uji/alat ukur belum kalibrasi; 4. Catatan penyimpanan sampel uji sudah uji/alat ukur sudah kalibrasi; 5. Berita acara serah terima barang; 6. Log book kondisi ruangan; 7. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah dikalibrasi; 8. Catatan penyimpanan artefak; 9. Catatan penyimpanan alat ukur/kalibrator yang sudah diperbaiki; dan 10. Dokumen verifikasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia, meliputi: 1. Dokumen verifikasi administrasi; 2. Daftar kondisi dan kalibrasi alat ukur/kalibrator; 3. Daftar kondisi alat pendukung laboratorium; 4. Laporan audit dan temuan Ketidaksesuaian; 5. Dokumen tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian; 6. Laporan pelatihan internal bidang administrasi lab; 7. Laporan pelatihan internal bidang administrasi loket pelayanan; 8. Laporan pelatihan internal bidang penanganan alat ukur; dan 9. Instruksi kerja.

Article 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Article 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang melaksanakan tugas Penguji Perangkat Telekomunikasi di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Article 11

Correction

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 12

Correction

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan melalui pengangkatan: a. Pertama; b. Perpindahan dari jabatan lain; dan c. Penyesuaian/inpassing.

Article 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Elektro Telekomunikasi atau Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/ kalibrasi alat ukur; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. (4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (5) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), angka kreditnya ditetapkan adalah 40 (empat puluh), sepanjang melaksanakan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur. (6) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dari unsur utama yang terdiri atas pendidikan formal dan tugas jabatan.

Article 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kecuali huruf f; b. memiliki pengalaman di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur paling singkat 2 (dua) tahun; c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan d. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Article 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi melalui penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah SMK Elektro Telekomunikasi atau SMA sederajat; dan e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, telah dan masih melaksanakan tugas di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi/kalibrasi alat ukur berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing. (6) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Article 18

Correction

(1) Pada awal tahun, setiap Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Article 19

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi.

Article 20

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit. (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Article 21

(1) Pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit sebagai berikut: a. 5 (lima) untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana Lanjutan/Mahir; c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Article 22

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, untuk: a. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan SMK Elektro Telekomunikasi atau SMA sederajat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. b. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Diploma II (DII) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. c. Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi dengan pendidikan Diploma III (DIII) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Article 23

(1) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Article 24

Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Article 25

(1) Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang persiapan pengujian perangkat telekomunikasi diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Article 27

Correction

Usul penetapan angka kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi diajukan oleh pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

Article 28

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

Article 29

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibantu oleh Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

Article 30

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengujian perangkat telekomunikasi, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Administrator. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (6) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (7) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Balai ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Article 31

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Article 29

Correction

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibantu oleh Tim Penilai Balai bagi Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk angka kredit Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Pelaksana/Terampil sampai dengan Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Penyelia.

Article 30

Correction

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengujian perangkat telekomunikasi, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Administrator. (4) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (5) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (6) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi. (7) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Balai ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Article 31

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Article 37

Correction

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Article 38

Correction

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi; dan p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf o, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB Keempat

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

BAB IX

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB X

Article 26

BAB XI

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

BAB Kesatu

Article 27

BAB Kedua

Article 28

BAB Ketiga

Article 29

Article 30

Article 31

BAB XII

Article 32

Article 33

BAB Kesatu