PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2013 tentang MANAJEMEN PERUBAHAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2012-2014

PERMEN Nomor 4 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2014 yang selanjutnya disebut Manajemen Perubahan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 2

Manajemen Perubahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 berlaku sebagai panduan dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2014.

Article 3

Manajemen Perubahan dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian, sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugasdan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 4

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2013 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Article 2

Article 3

Manajemen Perubahan dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian, sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugasdan fungsi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.