Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianPegawaiASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASNyang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensiadalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensiASN.
11. Pejabat Fungsional Analis Pengembangan KompetensiASN yang selanjutnya disebut Analis Pengembangan Kompetensi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensiASN pada Instansi Pemerintah.
12. Pengembangan KompetensiASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier meliputi pemetaan kompetensi, pelaksanaan
pengembangan kompetensi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.
13. Lembaga PenyelenggaraPengembangan Kompetensi adalah lembaga yang menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pengembangan Kompetensi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pengembangan Kompetensi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
18. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi.
19. Standar Kompetensi Jabatan FungsionalAnalis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
20. Uji KompetensiJabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi
adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Pengembangan Kompetensi dalam melaksanakan tugas dalam jabatandisesuaikan dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
21. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pengembangan Kompetensi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
22. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Pengembangan Kompetensi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pengembangan Kompetensi,baik perorangan atau kelompok di bidang analisis dan perancangan, manajemen serta pengendalian Pengembangan Kompetensi.
24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai ASN.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN
(1) Analis Pengembangan Kompetensi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengembangan Kompetensi pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(3) Kedudukan Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 3
Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi merupakan jabatan karier PNS.
Article 4
Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatanmanajemen.
(1) Analis Pengembangan Kompetensi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pengembangan Kompetensi pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(3) Kedudukan Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 3
Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi merupakan jabatan karier PNS.
(1) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama;
b. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda;
c. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya; dan
d. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
(3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. pemetaan kompetensi;
b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
c. pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(2) Subunsur dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pemetaan kompetensi meliputi:
1. analisis profilASN;
2. kajian pemetaan kompetensi; dan
3. inventarisasi jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi.
b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, meliputi:
1. penyusunan desain Pengembangan Kompetensi;
2. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi;
3. pengembangan program Pengembangan Kompetensi; dan
4. asistensi, konsultasi dan advokasi Pengembangan Kompetensi.
c. pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi, meliputi:
1. pemantauan program Pengembangan Kompetensi; dan
2. evaluasi dan analisis tingkat pencapaian program Pengembangan Kompetensi.
Article 8
Article 9
Article 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Article 11
(1) Penilaian Angka KreditAnalis Pengembangan Kompetensi atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Analis Pengembangan Kompetensi yang melaksanakan tugas Analis Pengembangan Kompetensi yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Analis Pengembangan Kompetensi yang melaksanakan tugas Analis Pengembangan Kompetensi yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. pemetaan kompetensi;
b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
c. pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(2) Subunsur dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. pemetaan kompetensi meliputi:
1. analisis profilASN;
2. kajian pemetaan kompetensi; dan
3. inventarisasi jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi.
b. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi, meliputi:
1. penyusunan desain Pengembangan Kompetensi;
2. verifikasi rencana Pengembangan Kompetensi;
3. pengembangan program Pengembangan Kompetensi; dan
4. asistensi, konsultasi dan advokasi Pengembangan Kompetensi.
c. pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kompetensi, meliputi:
1. pemantauan program Pengembangan Kompetensi; dan
2. evaluasi dan analisis tingkat pencapaian program Pengembangan Kompetensi.
(1) Uraian kegiatan tugas Analis Pengembangan Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Analis Pengembangan Kompetensi AhliPertama, meliputi:
1. menyusun instrumen kebutuhanPengembangan Kompetensi;
2. menyusun bahan profil kompetensi ASN;
3. menyusun kebutuhan Pengembangan Kompetensi unitkerja;
4. menginventarisasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
5. menyusun basis dataPengembangan Kompetensi;
6. menyusun peta sebaran kompetensi Pegawai ASN pada instansi;
7. menyusun jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
8. memetakan kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
9. menginventarisasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. menyusun bahan rencana Pengembangan Kompetensi;
11. melakukan layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi;
12. melakukan pemantauanPengembangan Kompetensipada tingkat unit kerjajabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. mengolah informasi dan dokumentasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada
tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi; dan
14. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
b. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, meliputi:
1. menguji validitas instrumen kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
2. menganalisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
3. mengidentifikasi Lembaga PenyelenggaraPengembanganKompetensi;
4. memetakan kebutuhan materi Pengembangan Kompetensi teknis fungsional melalui jalur pelatihan;
5. merancang jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
6. mendesain program Pengembangan Kompetensi teknis fungsional;
7. menyusun rencana implementasi program Pengembangan Kompetensi;
8. menyusun rancangan pedomanasistensi Pengembangan Kompetensiinstansi;
9. menyusun rancangan pedoman layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi;
10. melakukan asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
11. menyusun bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
12. melakukan pemantauan Pengembangan Kompetensi pada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. melakukan pemantauan pemenuhan jam pelajaran Pengembangan Kompetensi pertahun;
14. mengolah informasi dan dokumentasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada
lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
15. menguji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
16. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. melakukan evaluasi dokumen kesesuaian pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
18. merumuskan umpan balik pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
c. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun peta jalan Pengembangan Kompetensi instansi;
2. menyusun strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
3. merancang kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
4. menyusun rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
5. menyusun bahan petunjuk teknis Pengembangan Kompetensi instansi;
6. menyusun kerangka kerja Pengembangan Kompetensi instansi;
7. mengembangkan sistem manajemen jejaring Pengembangan Kompetensi instansi;
8. memverifikasi rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
9. memverifikasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. memverifikasi jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
11. memverifikasi kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
12. menyusun bahan pedoman pengembangan sistem/program Pengembangan Kompetensi;
13. melakukan pemantauan kegiatan asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
14. melakukan advokasi Pengembangan Kompetensi instansi;
15. menyusun bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
16. menguji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
17. melakukan evaluasi substantif pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi;
18. melakukan evaluasi kemanfaatan program Pengembangan Kompetensi terhadap kinerja organisasi;
19. melakukan evaluasi sistem Pengembangan Kompetensi instansi; dan
20. merumuskan umpan balik pengelolaanPengembangan Kompetensi instansi; dan
d. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun kebutuhan Pengembangan Kompetensi nasional;
2. menyusun peta jalan Pengembangan Kompetensi nasional;
3. menganalisis isu strategis/aktual bidang Pengembangan Kompetensi nasional;
4. menganalisis kesenjangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural secara nasional;
5. menyusun rencana program Pengembangan Kompetensi nasional;
6. menyusun desain program Pengembangan Kompetensinasional; dan
7. melakukan evaluasi kualitas program Pengembangan Kompetensi nasional.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehInstansi Pembina.
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
a. Analis Pengembangan Kompetensi AhliPertama, meliputi:
1. dokumen instrumen kebutuhanPengembangan Kompetensi;
2. dokumen profil kompetensi ASN;
3. laporan kebutuhan Pengembangan Kompetensi unitkerja;
4. laporan inventarisasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
5. dokumenbasis dataPengembangan Kompetensi;
6. dokumen peta sebaran kompetensi Pegawai ASN pada instansi;
7. dokumen jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
8. dokumen kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
9. dokumen inventarisasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. dokumen bahan rencana Pengembangan Kompetensi;
11. laporan pelaksanaan layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi;
12. laporan pelaksanaan pemantauanPengembangan Kompetensipada tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. dokumen pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi; dan
14. dokumen instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
b. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, meliputi:
1. laporan uji validitas instrumen kebutuhanPengembangan Kompetensi;
2. laporan analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
3. dokumen identifikasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
4. dokumen pemetaankebutuhan materi Pengembangan Kompetensi teknis fungsional melalui jalur pelatihan;
5. dokumen rancangan jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
6. dokumen desain program Pengembangan Kompetensi teknis fungsional;
7. dokumen rencana implementasi program Pengembangan Kompetensi;
8. dokumen rancangan pedoman asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
9. dokumen rancangan pedoman layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
10. laporan pelaksanaan asistensi Pengembangan Kompetensiinstansi;
11. dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
12. laporan pelaksanaan pemantauanPengembangan Kompetensipada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. laporan pemantauankegiatan pemenuhan jam pelajaran Pengembangan Kompetensi pertahun;
14. dokumen pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
15. laporan hasil uji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
16. dokumen instrumen evaluasi pelaksanaan proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. laporan evaluasi dokumen kesesuaian pelaksanaanPengembangan Kompetensi; dan
18. dokumen umpan balik pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
c. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen peta jalan Pengembangan Kompetensiinstansi;
2. dokumen strategi pelaksanaanPengembangan Kompetensi instansi;
3. dokumen rancangan kualifikasiPengembangan Kompetensi;
4. dokumen rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
5. dokumen bahan petunjuk teknis Pengembangan Kompetensi instansi;
6. dokumen kerangka kerja Pengembangan Kompetensi instansi;
7. dokumen pengembangansistem manajemen jejaring Pengembangan Kompetensiinstansi;
8. laporan verifikasi rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
9. laporan verifikasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. laporan verifikasi jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
11. laporan verifikasi kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
12. dokumen bahan pedoman pengembangan sistem/program Pengembangan Kompetensi;
13. laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
14. laporan pelaksanaan advokasi Pengembangan Kompetensi instansi;
15. dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
16. laporan hasil uji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. laporan evaluasi substantif pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi;
18. laporan evaluasi kemanfaatan program Pengembangan Kompetensi terhadap kinerja organisasi;
19. laporan evaluasi sistem Pengembangan Kompetensi instansi; dan
20. dokumen umpan balik pengelolaan Pengembangan Kompetensi instansi; dan
d. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen kebutuhan Pengembangan Kompetensi nasional;
2. dokumen peta jalanPengembangan Kompetensi nasional;
3. laporan hasil analisis isu strategis/aktual bidang Pengembangan Kompetensi nasional;
4. laporan hasil analisis kesenjangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural secara nasional;
5. dokumen rencana program Pengembangan Kompetensi nasional;
6. dokumen desain program Pengembangan Kompetensi nasional; dan
7. laporan evaluasi kualitas program Pengembangan Kompetensi nasional.
Article 10
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Pengembangan Kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Article 11
(1) Penilaian Angka KreditAnalis Pengembangan Kompetensi atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. Analis Pengembangan Kompetensi yang melaksanakan tugas Analis Pengembangan Kompetensi yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. Analis Pengembangan Kompetensi yang melaksanakan tugas Analis Pengembangan Kompetensi yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yaitu pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian;atau
d. promosi.
Article 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum, ekonomi, manajemen, atau pendidikan;dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(5) Analis Pengembangan Kompetensi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat diatasnya.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
Article 15
Article 16
(1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui penyesuaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi paling singkat 2 (dua) tahun;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
Article 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
(3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melaluipenyesuaianditetapkan oleh Instansi Pembina.
Article 18
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Article 19
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang akan diduduki.
Article 20
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ddilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui promosi dinilai dan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan
tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensimelalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yaitu pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dilakukan melalui pengangkatan:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain;
c. penyesuaian;atau
d. promosi.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum, ekonomi, manajemen, atau pendidikan;dan
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(5) Analis Pengembangan Kompetensi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat diatasnya.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum,
ekonomi,manajemen, pendidikan atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya;
e. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan KompetensiAhli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamayang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional ahli utama lainyang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamadari pejabatfungsional utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.
(1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui penyesuaiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi paling singkat 2 (dua) tahun;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
Article 17
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
(3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melaluipenyesuaianditetapkan oleh Instansi Pembina.
Article 18
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan bidang inovasinya; dan
c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang akan diduduki.
Article 20
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ddilaksanakan dalam hal:
a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui promosi dinilai dan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan
tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensimelalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Setiap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan FungsionalAnalis Pengembangan Kompetensi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang MahaEsa.
(2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilakuAnalis Pengembangan Kompetensi.
(3) Penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Article 23
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22meliputi:
a. SKP;dan
b. Perilakukerja.
Article 29
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilakuAnalis Pengembangan Kompetensi.
(3) Penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
Article 23
Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22meliputi:
a. SKP;dan
b. Perilakukerja.
(1) Analis Pengembangan Kompetensi wajib menyusunSKP setiapawal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Analis Pengembangan Kompetensi berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yangbersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unitkerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Article 26
(1) Target Angka Kredit dan tugastambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaianSKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasanlangsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaianSKP.
(1) Analis Pengembangan Kompetensi wajib menyusunSKP setiapawal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Analis Pengembangan Kompetensi berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yangbersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unitkerja.
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
Article 26
(1) Target Angka Kredit dan tugastambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaianSKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasanlangsung.
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaianSKP.
Article 27
(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)danayat (2), Analis Pengembangan Kompetensi wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiapperiode.
(4) Ketentuan mengenaipenghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh InstansiPembina.
(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)danayat (2), Analis Pengembangan Kompetensi wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiapperiode.
(4) Ketentuan mengenaipenghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh InstansiPembina.
Article 28
(1) Analis Pengembangan Kompetensi yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit palingsedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamayang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) AngkaKredit.
(1) Analis Pengembangan Kompetensi yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit palingsedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamayang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) AngkaKredit.
Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Capaian SKP Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian AngkaKredit.
(2) Capaian Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27dan Pasal28.
(3) Dalam hal telah terpenuhinya Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalamPAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimanatercantum dalam Lampiran IIIsampai denganLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
Article 31
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Pengembangan Kompetensi mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Pengembangan Kompetensi.
(3) Hasil penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi.
Article 32
Usulan PAK Analis Pengembangan Kompetensi diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pembina;
c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat selain Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
d. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis
Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
e. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota.
Article 33
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pembina;
c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat selain Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda,
dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama,Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota.
Article 34
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh TimPenilai.
(2) Tim Penilai memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugasjabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan, sanksi, dan mutasi serta keikutsertaan Analis Pengembangan Kompetensi dalam pelatihan.
(3) Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai pusat yang dibentuk di lingkungan Instansi Pembina untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a;
b. Tim Penilai instansi yang dibentuk di lingkungan Instansi Pembina atau Instansi Pusat untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c; dan
c. Tim Penilai daerah yang dibentuk di lingkungan:
1) Instansi Daerah provinsi untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d; dan 2) Instansi Daerah kabupaten/kota untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e.
Article 35
Article 36
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Capaian SKP Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian AngkaKredit.
(2) Capaian Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27dan Pasal28.
(3) Dalam hal telah terpenuhinya Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalamPAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimanatercantum dalam Lampiran IIIsampai denganLampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
Article 31
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Pengembangan Kompetensi mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Analis Pengembangan Kompetensi.
(3) Hasil penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi.
Usulan PAK Analis Pengembangan Kompetensi diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pembina;
c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat selain Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
d. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis
Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
e. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota.
Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu:
a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pembina;
c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat selain Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Pusat selain Instansi Pembina;
d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda,
dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah provinsi; dan
e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama,Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyadi lingkungan Instansi Daerah kabupaten/kota.
(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh TimPenilai.
(2) Tim Penilai memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugasjabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan, sanksi, dan mutasi serta keikutsertaan Analis Pengembangan Kompetensi dalam pelatihan.
(3) Tim Penilai terdiri atas:
a. Tim Penilai pusat yang dibentuk di lingkungan Instansi Pembina untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a;
b. Tim Penilai instansi yang dibentuk di lingkungan Instansi Pembina atau Instansi Pusat untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c; dan
c. Tim Penilai daerah yang dibentuk di lingkungan:
1) Instansi Daerah provinsi untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d; dan 2) Instansi Daerah kabupaten/kota untuk membantu tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e.
Article 35
Article 36
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yangdipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiapperiode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, untuk:
a. Analis Pengembangan Kompetensidengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Analis Pengembangan Kompetensi dengan pendidikan magistertercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. Analis Pengembangan Kompetensi dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Article 38
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi dapat melaksanakan kegiatan penunjang,meliputi:
a. pengajar, pelatih, atau pembimbing di bidang Pengembangan Kompetensi;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikankumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat sebagaimanatercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikanpangkat.
Article 39
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yangditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam1 (satu) jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
(3) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamaharus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhanjenjang jabatan yang akan diduduki.
(5) Selain memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dan kualifikasi pendidikan, Analis Pengembangan Kompetensi yang akan dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi syarat kinerja, mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh InstansiPembina.
(6) Syarat kinerja dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh InstansiPembina.
Article 40
(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi dapat melaksanakan kegiatan pengembanganprofesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiahdi bidang Pengembangan Kompetensi;
c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengembangan Kompetensi;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kompetensi;
e. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Pengembangan Kompetensi; dan/atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
(4) Bagi Analis Pengembangan Kompetensi yang akan naik ke jenjang jabatanahli madyadanahli utama,
Analis Pengembangan Kompetensi yang bersangkutanwajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda yang akan naik dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya;dan
b. 12 (dua belas) bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyayang akan naik dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
Article 41
(1) Analis Pengembangan Kompetensi yang secara bersama- sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiahdi bidang Pengembangan Kompetensi, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagaiberikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulispembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulispembantu;
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlahpenulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang.
Article 42
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Pengembangan Kompetensidilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 43
Analis Pengembangan Kompetensi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1(satu) jenjangjabatan.
Article 44
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkatdan/ataujabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Pengembangan Kompetensi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yangdipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiapperiode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, untuk:
a. Analis Pengembangan Kompetensidengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Analis Pengembangan Kompetensi dengan pendidikan magistertercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
c. Analis Pengembangan Kompetensi dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Article 38
(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi dapat melaksanakan kegiatan penunjang,meliputi:
a. pengajar, pelatih, atau pembimbing di bidang Pengembangan Kompetensi;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikankumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat sebagaimanatercantum dalam Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikanpangkat.
(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yangditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam1 (satu) jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
(3) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamaharus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhanjenjang jabatan yang akan diduduki.
(5) Selain memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dan kualifikasi pendidikan, Analis Pengembangan Kompetensi yang akan dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi syarat kinerja, mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh InstansiPembina.
(6) Syarat kinerja dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh InstansiPembina.
Article 40
(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi dapat melaksanakan kegiatan pengembanganprofesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiahdi bidang Pengembangan Kompetensi;
c. penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pengembangan Kompetensi;
d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kompetensi;
e. pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Pengembangan Kompetensi; dan/atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
(4) Bagi Analis Pengembangan Kompetensi yang akan naik ke jenjang jabatanahli madyadanahli utama,
Analis Pengembangan Kompetensi yang bersangkutanwajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
a. 6 (enam) bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda yang akan naik dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya;dan
b. 12 (dua belas) bagi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madyayang akan naik dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
Article 41
(1) Analis Pengembangan Kompetensi yang secara bersama- sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiahdi bidang Pengembangan Kompetensi, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagaiberikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulispembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulispembantu;
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu;dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlahpenulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga)orang.
Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Pengembangan Kompetensidilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Analis Pengembangan Kompetensi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1(satu) jenjangjabatan.
Article 44
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkatdan/ataujabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Pengembangan Kompetensi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator sebagaiberikut:
a. jumlah Pegawai ASN dalam unit organisasi;
b. jumlah program Pengembangan Kompetensi; dan
c. tingkat kompleksitas kebutuhan Pengembangan Kompetensi pada level instansi, level tugas, dan level individu Pegawai ASN.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dariMenteri.
Article 46
Pengangkatandalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi tidak dapat dilakukan sebelum pedomanpenghitungan kebutuhanJabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi telah ditetapkan oleh InstansiPembina.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjangjabatan.
(2) KompetensiJabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi meliputi:
a. kompetensiteknis;
b. kompetensi manajerial;dan
c. kompetensi sosialkultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh InstansiPembina.
Article 48
(1) Untukmengembangkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Pengembangan Kompetensi wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalambentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pendidikan.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; dan/atau
e. studi banding.
(6) Ketentuan mengenaiPengembangan Kompetensiserta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh InstansiPembina.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjangjabatan.
(2) KompetensiJabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi meliputi:
a. kompetensiteknis;
b. kompetensi manajerial;dan
c. kompetensi sosialkultural.
(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh InstansiPembina.
(1) Untukmengembangkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Pengembangan Kompetensi wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
(3) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalambentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Pengembangan Kompetensi dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pendidikan.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
b. seminar;
c. lokakarya;
d. konferensi; dan/atau
e. studi banding.
(6) Ketentuan mengenaiPengembangan Kompetensiserta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh InstansiPembina.
(1) Analis Pengembangan Kompetensi diberhentikandari jabatannyaapabila:
a. mengundurkan diri darijabatan;
b. diberhentikan sementara sebagaiPNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungannegara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)bulan;
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(3) Analis Pengembangan Kompetensi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi selamadiberhentikan.
(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalamhal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;dan/atau
b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang diduduki.
Article 50
Analis Pengembangan Kompetensi yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada jabatan sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada
jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.
Article 51
(1) Terhadap Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Pengembangan Kompetensi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Pengembangan Kompetensi dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang
bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitasjabatan.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
b. menyusun Standar Kompetensi;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Analis Pengembangan Kompetensi;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengembangan Kompetensi;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh lembagapelatihan;
i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsionaldengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan olehLembaga AdministrasiNegara;
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatantersebut;
r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karierAnalis Pengembangan Kompetensi;dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, Instansi Pembina menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan KepegawaianNegara.
(5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p, kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh InstansiPembina.
(1) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) Setiap Analis Pengembangan Kompetensi wajib menjadi anggota organisasi profesiJabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(7) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.
Article 56
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
Article 57
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina.
Article 58
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIANTO
(1) Uraian kegiatan tugas Analis Pengembangan Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. Analis Pengembangan Kompetensi AhliPertama, meliputi:
1. menyusun instrumen kebutuhanPengembangan Kompetensi;
2. menyusun bahan profil kompetensi ASN;
3. menyusun kebutuhan Pengembangan Kompetensi unitkerja;
4. menginventarisasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
5. menyusun basis dataPengembangan Kompetensi;
6. menyusun peta sebaran kompetensi Pegawai ASN pada instansi;
7. menyusun jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
8. memetakan kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
9. menginventarisasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. menyusun bahan rencana Pengembangan Kompetensi;
11. melakukan layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi;
12. melakukan pemantauanPengembangan Kompetensipada tingkat unit kerjajabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. mengolah informasi dan dokumentasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada
tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi; dan
14. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
b. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, meliputi:
1. menguji validitas instrumen kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
2. menganalisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
3. mengidentifikasi Lembaga PenyelenggaraPengembanganKompetensi;
4. memetakan kebutuhan materi Pengembangan Kompetensi teknis fungsional melalui jalur pelatihan;
5. merancang jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
6. mendesain program Pengembangan Kompetensi teknis fungsional;
7. menyusun rencana implementasi program Pengembangan Kompetensi;
8. menyusun rancangan pedomanasistensi Pengembangan Kompetensiinstansi;
9. menyusun rancangan pedoman layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi;
10. melakukan asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
11. menyusun bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
12. melakukan pemantauan Pengembangan Kompetensi pada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. melakukan pemantauan pemenuhan jam pelajaran Pengembangan Kompetensi pertahun;
14. mengolah informasi dan dokumentasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada
lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
15. menguji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
16. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. melakukan evaluasi dokumen kesesuaian pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
18. merumuskan umpan balik pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
c. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun peta jalan Pengembangan Kompetensi instansi;
2. menyusun strategi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
3. merancang kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
4. menyusun rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
5. menyusun bahan petunjuk teknis Pengembangan Kompetensi instansi;
6. menyusun kerangka kerja Pengembangan Kompetensi instansi;
7. mengembangkan sistem manajemen jejaring Pengembangan Kompetensi instansi;
8. memverifikasi rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
9. memverifikasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. memverifikasi jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
11. memverifikasi kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
12. menyusun bahan pedoman pengembangan sistem/program Pengembangan Kompetensi;
13. melakukan pemantauan kegiatan asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
14. melakukan advokasi Pengembangan Kompetensi instansi;
15. menyusun bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
16. menguji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
17. melakukan evaluasi substantif pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi;
18. melakukan evaluasi kemanfaatan program Pengembangan Kompetensi terhadap kinerja organisasi;
19. melakukan evaluasi sistem Pengembangan Kompetensi instansi; dan
20. merumuskan umpan balik pengelolaanPengembangan Kompetensi instansi; dan
d. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama, meliputi:
1. menyusun kebutuhan Pengembangan Kompetensi nasional;
2. menyusun peta jalan Pengembangan Kompetensi nasional;
3. menganalisis isu strategis/aktual bidang Pengembangan Kompetensi nasional;
4. menganalisis kesenjangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural secara nasional;
5. menyusun rencana program Pengembangan Kompetensi nasional;
6. menyusun desain program Pengembangan Kompetensinasional; dan
7. melakukan evaluasi kualitas program Pengembangan Kompetensi nasional.
(2) Analis Pengembangan Kompetensi yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehInstansi Pembina.
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
a. Analis Pengembangan Kompetensi AhliPertama, meliputi:
1. dokumen instrumen kebutuhanPengembangan Kompetensi;
2. dokumen profil kompetensi ASN;
3. laporan kebutuhan Pengembangan Kompetensi unitkerja;
4. laporan inventarisasi kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
5. dokumenbasis dataPengembangan Kompetensi;
6. dokumen peta sebaran kompetensi Pegawai ASN pada instansi;
7. dokumen jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
8. dokumen kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
9. dokumen inventarisasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. dokumen bahan rencana Pengembangan Kompetensi;
11. laporan pelaksanaan layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi;
12. laporan pelaksanaan pemantauanPengembangan Kompetensipada tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. dokumen pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada tingkat unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi; dan
14. dokumen instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
b. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, meliputi:
1. laporan uji validitas instrumen kebutuhanPengembangan Kompetensi;
2. laporan analisis kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
3. dokumen identifikasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
4. dokumen pemetaankebutuhan materi Pengembangan Kompetensi teknis fungsional melalui jalur pelatihan;
5. dokumen rancangan jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
6. dokumen desain program Pengembangan Kompetensi teknis fungsional;
7. dokumen rencana implementasi program Pengembangan Kompetensi;
8. dokumen rancangan pedoman asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
9. dokumen rancangan pedoman layanan perkonsultasian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
10. laporan pelaksanaan asistensi Pengembangan Kompetensiinstansi;
11. dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
12. laporan pelaksanaan pemantauanPengembangan Kompetensipada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
13. laporan pemantauankegiatan pemenuhan jam pelajaran Pengembangan Kompetensi pertahun;
14. dokumen pelaksanaan Pengembangan Kompetensipada lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama dalam 1 (satu) organisasi;
15. laporan hasil uji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
16. dokumen instrumen evaluasi pelaksanaan proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. laporan evaluasi dokumen kesesuaian pelaksanaanPengembangan Kompetensi; dan
18. dokumen umpan balik pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;
c. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen peta jalan Pengembangan Kompetensiinstansi;
2. dokumen strategi pelaksanaanPengembangan Kompetensi instansi;
3. dokumen rancangan kualifikasiPengembangan Kompetensi;
4. dokumen rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
5. dokumen bahan petunjuk teknis Pengembangan Kompetensi instansi;
6. dokumen kerangka kerja Pengembangan Kompetensi instansi;
7. dokumen pengembangansistem manajemen jejaring Pengembangan Kompetensiinstansi;
8. laporan verifikasi rencana tahunan Pengembangan Kompetensi instansi;
9. laporan verifikasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
10. laporan verifikasi jenis dan jalur Pengembangan Kompetensi;
11. laporan verifikasi kualifikasi Pengembangan Kompetensi;
12. dokumen bahan pedoman pengembangan sistem/program Pengembangan Kompetensi;
13. laporan pemantauan pelaksanaan kegiatan asistensi Pengembangan Kompetensi instansi;
14. laporan pelaksanaan advokasi Pengembangan Kompetensi instansi;
15. dokumen bahan pedoman pemantauan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi instansi;
16. laporan hasil uji validitas instrumen evaluasi pelaksanaan proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. laporan evaluasi substantif pelaksanaan program Pengembangan Kompetensi;
18. laporan evaluasi kemanfaatan program Pengembangan Kompetensi terhadap kinerja organisasi;
19. laporan evaluasi sistem Pengembangan Kompetensi instansi; dan
20. dokumen umpan balik pengelolaan Pengembangan Kompetensi instansi; dan
d. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen kebutuhan Pengembangan Kompetensi nasional;
2. dokumen peta jalanPengembangan Kompetensi nasional;
3. laporan hasil analisis isu strategis/aktual bidang Pengembangan Kompetensi nasional;
4. laporan hasil analisis kesenjangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural secara nasional;
5. dokumen rencana program Pengembangan Kompetensi nasional;
6. dokumen desain program Pengembangan Kompetensi nasional; dan
7. laporan evaluasi kualitas program Pengembangan Kompetensi nasional.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum,
ekonomi,manajemen, pendidikan atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Pertama, Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda, dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya;
e. berijazah paling rendah magister dengan kualifikasi pendidikan sesuai tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama;
f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang disusun oleh Instansi Pembina;
g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
i. berusia paling tinggi:
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan KompetensiAhli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda;
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya; dan
3. 60 (enam puluh) tahun bagi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamayang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Jabatan Fungsional ahli utama lainyang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utama.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Kompetensi.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Utamadari pejabatfungsional utama lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, unsur kepegawaian, dan Analis Pengembangan Kompetensi.
(2) Susunan keanggotaan Tim terdiriatas:
a. seorang ketua merangkapanggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota;dan
c. paling sedikit 3 (tiga) oranganggota.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari Analis Pengembangan Kompetensi.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai,yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkatdan/ataujabatan Analis Pengembangan Kompetensi yangdinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi;dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dapat dipenuhi dari Analis Pengembangan Kompetensi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Pengembangan Kompetensi.
(9) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan paling kurang oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat setelah mendapatkan persetujuan tertulis Instansi Pembina; dan
c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilaidaerah pada Instansi Daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis Instansi Pembina.
(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilaipusat.
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi, unsur kepegawaian, dan Analis Pengembangan Kompetensi.
(2) Susunan keanggotaan Tim terdiriatas:
a. seorang ketua merangkapanggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota;dan
c. paling sedikit 3 (tiga) oranganggota.
(3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya.
(5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,berasal dari unsur kepegawaian.
(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berasal dari Analis Pengembangan Kompetensi.
(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai,yaitu:
a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkatdan/ataujabatan Analis Pengembangan Kompetensi yangdinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi;dan
c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi.
(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dapat dipenuhi dari Analis Pengembangan Kompetensi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Pengembangan Kompetensi.
(9) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan paling kurang oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi utama pada Instansi Pembina untuk Tim Penilai pusat;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat setelah mendapatkan persetujuan tertulis Instansi Pembina; dan
c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilaidaerah pada Instansi Daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis Instansi Pembina.
(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilaipusat.