PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 31 Tahun 2013

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Kementerian PANRB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian PANRB dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 2

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Article 10

Correction

(1) Sekretariat Kementerian adalah unsur pembantu pemimpin Kementerian PANRB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Article 11

Correction

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. koordinasi kegiatan Kementerian PANRB; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian PANRB; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian PANRB; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 13

Sekretariat Kementerian terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja; b. Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik; dan c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Article 14

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kinerja dan anggaran, koordinasi dan administrasi kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB; b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan d. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Article 16

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kinerja; b. Bagian Perencanaan Anggaran; c. Bagian Kerja Sama; dan d. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Article 17

Bagian Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Article 19

Bagian Perencanaan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen.

Article 20

(1) Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Article 21

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Article 23

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen.

Article 24

(1) Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 25

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan administrasi kerja sama.

Article 27

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama; dan b. Subbagian Administrasi Kerja Sama.

Article 28

Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama.

Article 29

Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama.

Article 30

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

BAB Ketiga

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja

Article 14

Correction

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kinerja dan anggaran, koordinasi dan administrasi kerja sama, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Article 15

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB; b. penyiapan koordinasi, penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB; www.djpp.kemenkumham.go.id c. penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama; dan d. pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Article 16

Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Kinerja; b. Bagian Perencanaan Anggaran; c. Bagian Kerja Sama; dan d. Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Article 17

Bagian Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Kementerian PANRB.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Article 19

Bagian Perencanaan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen.

Article 20

(1) Subbagian Perencanaan Kinerja Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Subbagian Perencanaan Kinerja Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana dan program kinerja Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Article 21

Bagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Kementerian PANRB.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Perencanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik; dan b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli.

Article 23

Bagian Perencanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis; dan b. Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen.

Article 24

(1) Subbagian Perencanaan Anggaran Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik. (2) Subbagian Perencanaan Anggaran Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan, dan penyerasian rencana anggaran Sekretariat Kementerian, Inspektorat, dan Staf Ahli. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 25

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan administrasi kerja sama.

Article 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan administrasi kerja sama.

Article 27

Bagian Kerja Sama terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama; dan b. Subbagian Administrasi Kerja Sama.

Article 28

Subbagian Penyiapan Koordinasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama.

Article 29

Subbagian Administrasi Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama.

Article 30

Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB II

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Kedua

BAB Keempat