PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya

PERMEN Nomor 29 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Ketentuan Pasal 33 dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya, diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Article 33

(1) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa apabila telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan. (2) Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa. (3) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan. (4) Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa, dengan ketentuan berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi atau bagi yang sebelumnya pernah menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Madya dan Pemeriksa Utama, berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun. (6) Tata cara dan persyaratan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA