PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMEN Nomor 25 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian PANRB dipimpin oleh Menteri.

Article 2

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Article 5

Correction

(1) Sekretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Article 6

Correction

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.

Article 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian PANRB; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PANRB; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian PANRB; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Article 8

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian, terdiri atas: a. Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama; b. Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik; dan c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Article 9

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja, anggaran, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi internal, kerja sama, serta penyiapan bahan pimpinan.

Article 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB; b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB serta penyiapan bahan pimpinan; c. penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal, pelaporan isu strategis; dan d. perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri.

Article 11

Susunan Organisasi Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 12

Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang hukum, komunikasi publik, pelayanan informasi, pengaduan internal, dokumentasi, persuratan, kearsipan, perpustakaan, serta data dan sistem informasi.

Article 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rencana penyusunan peraturan perundang- undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan serta pemberian advokasi hukum; b. penyelenggaraan urusan komunikasi publik dan pelayanan informasi; c. penyelenggaraan pengaduan internal; d. pengelolaan persuratan dan kearsipan; e. pengelolaan perpustakaan; dan f. pengelolaan data dan teknologi informasi.

Article 14

Susunan Organisasi Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 15

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, tata usaha pimpinan, dan fasilitasi rapat pimpinan.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan f. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

Article 17

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 18

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, protokol, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; c. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban; dan d. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan.

Article 20

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga; b. Subbagian Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 21

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, urusan tenaga kebersihan, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban.

BAB Kelima

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Article 15

Correction

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang sumber daya manusia, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, tata usaha pimpinan, dan fasilitasi rapat pimpinan.

Article 16

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan urusan keuangan; c. pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan layanan pengadaan barang/jasa; d. pelaksanaan urusan protokol dan keamanan; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan f. pelaksanaan fasilitasi rapat pimpinan.

Article 17

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 18

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, protokol, dan layanan pengadaan barang/jasa.

Article 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, dan urusan tenaga kebersihan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan penerimaan, penyimpanan, distribusi, pinjam pakai, inventarisasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta melaksanakan urusan pemeliharaan sarana peralatan dan mesin; c. pelaksanaan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban; dan d. pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan.

Article 20

Bagian Tata Usaha dan Layanan Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga; b. Subbagian Protokol; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 21

(1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan sanitasi lingkungan, urusan akomodasi, transportasi dan konsumsi, urusan tenaga kebersihan, dan urusan pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan. (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, keamanan, dan ketertiban.

BAB IV

DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN

Article 22

Correction

(1) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dipimpin oleh Deputi.

Article 23

Correction

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan.

Article 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur; d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem pengawasan, penerapan sistem integritas, pengelolaan pengaduan masyarakat, penerapan kebijakan aparatur sipil negara, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang reformasi birokrasi; f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntabilitas aparatur; g. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem pengawasan, penerapan sistem integritas, dan pengelolaan pengaduan masyarakat; h. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Article 25

Susunan organisasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan; c. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I; d. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II; e. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III; dan f. Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat.

Article 26

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja dan keuangan, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan.

Article 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana kinerja dan anggaran Deputi; b. pengelolaan sistem informasi dan pelaporan; c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; d. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan, arsip dan dokumentasi Deputi; e. pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang- undangan; f. pengelolaan pelaksanaan reformasi birokrasi internal dan sistem pengendalian intern Deputi; g. penyusunan laporan Deputi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

Article 28

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 29

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, sistem pengawasan, dan sistem integritas.

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan; dan b. sinkronisasi kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, sistem pengawasan dan sistem integritas.

Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Keempat

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kelima

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kedua

Article 25

BAB Ketiga

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Keempat

Article 29

Article 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua