PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA/PRAJA/TARUNA SEKOLAH KEDINASAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer. 4. Tes Karakteristik Pribadi yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes untuk menilai sikap pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi serta profesionalisme. 5. Tes Intelegensi Umum yang selanjutnya disingkat TIU adalah tes untuk menilai kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme serta analitis, kemampuan numerik yang meliputi kemampuan berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif serta soal cerita, dan kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan dan serial. 6. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan kemampuan berbahasa INDONESIA secara baik dan benar; 7. Mahasiswa/Praja/Taruna adalah peserta didik pada Sekolah Kedinasan. 8. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas minimal kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar dari peserta seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan. 9. Afirmasi pada sekolah kedinasan yang selanjutnya disebut afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan/peluang pada kelompok tertentu dalam rangka memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. 10. Panitia seleksi penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan adalah panitia yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiwa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan. 11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA/PRAJA/TARUNA SEKOLAH KEDINASAN PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Article 1

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19