PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menentapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural. 8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. 9. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian. 10. Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah ASN yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Sandiman. 11. Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan adalah Sandiman yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian. 12. Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian adalah Sandiman yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian. 13. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Sandiman dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. 15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Sandiman sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 16. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Sandiman. 17. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang diisyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang pemeriksaan yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan. 18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Sandiman baik perorangan atau kelompok di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian. 19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 20. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. 21. Pengamanan informasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi. 22. Keamanan Siber adalah keamanan komputer atau sistem komputer terhadap akses, tindakan atau aktivitas melalui sistem komputer atau komputer, yang dapat membahayakan, merusak, dan berdampak buruk terhadap keamanan, ketersediaan, kerahasiaan, atau integritas sistem komputer atau komputer. 23. Pengamanan Siber adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan keamanan komputer atau sistem komputer terhadap akses, tindakan atau aktivitas melalui sistem komputer atau komputer, yang dapat membahayakan, merusak, dan berdampak buruk terhadap keamanan, ketersediaan, kerahasiaan, atau integritas sistem komputer atau komputer. 24. Persandian adalah kegiatan yang menerapkan konsep teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainya secara sistematis, metodologis dan konsisten. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Article 7

Correction

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Sandiman Terampil/Pelaksana, meliputi: 1. melakukan konfigurasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. melakukan instalasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. melakukan pemutakhiran perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. melakukan inventarisasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. melakukan kegiatan pengamanan sinyal elektromagnetik; 6. melakukan identifikasi penyebab gangguan operasional pengamanan informasi; 7. melakukan salinan cadangan/ backup data secara periodik; 8. melakukan distribusi berita berklasifikasi; 9. melakukan kegiatan fasilitasi perlindungan kirim terima berita berklasfikasi; 10. melakukan aktivasi kunci kriptografi; dan 11. melakukan pemusnahan kunci kriptografi; b. Sandiman Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi: 1. melakukan perbaikan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. melakukan troubleshooting perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. melakukan distribusi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. melakukan pemusnahan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. melakukan penghapusan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. melakukan maintenance/pemeliharaan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. melakukan dokumentasi akses kontrol perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. melakukan kegiatan kontra penginderaan jalur komunikasi dan sistem pengkabelan; 9. melakukan kegiatan kontra penginderaan bahan elektronik; 10. melakukan kegiatan help desk layanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 11. melakukan cadangan/ backup konfigurasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian secara periodik; 12. melakukan pendokumentasian informasi berklasifikasi; 13. melakukan distribusi kunci kriptografi; dan 14. melakukan validasi kunci kriptografi; dan c. Sandiman Penyelia, meliputi: 1. melakukan penentuan parameter konfigurasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. menyusun rekomendasi perbaikan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. menyusun rekomendasi akses kontrol perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. melakukan identifikasi kebutuhan operasional keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. melakukan monitoring operasional keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. melakukan penyusunan rekomendasi kegiatan pengamanan sinyal/kontra penginderaan; 7. memberikan bimbingan teknis pengamanan informasi; 8. melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan gangguan operasional pengamanan informasi; 9. melakukan monitoring pengelolaan informasi berklasifikasi; 10. melakukan produksi kunci kriptografi; 11. melakukan uji fungsi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 12. memberikan dukungan pada kegiatan rancang bangun perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian. (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Sandiman Pertama/Ahli Pertama, meliputi: 1. melakukan monitoring implementasi pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian; 2. melakukan implementasi pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian; 3. memberikan asistensi kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian; 4. melakukan identifikasi komunitas di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. melakukan pemetaan perilaku pengguna media sosial; 6. melakukan identifikasi kerentanan pengamanan Informasi, pengamanan siber, dan persandian; 7. melakukan penilaian risiko; 8. melakukan analisis lalu lintas data monitoring; 9. melakukan validasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik; 10. melakukan validasi permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik; 11. melakukan validasi permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik; 12. melakukan identifikasi sumber data (sumber bukti digital, log file, dan informasi lainnya) yang potensial terkait keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 13. melakukan preservasi sumber bukti digital; 14. melakukan malware injection; 15. melakukan analisis karakteristik sumber daya target monitoring; 16. melakukan pengumpulan data intelijen/intelligence information gathering; 17. membuat program simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 18. melakukan pemecahan kode / code breaking; 19. melakukan penyusunan konten pada Portal Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 20. melakukan analisis hasil temuan monitoring sinyal; 21. melakukan pengelolaan kunci kriptografi; dan 22. melakukan validasi dokumen keamanan untuk sertifikasi perangkat teknologi informasi; b. Sandiman Muda/Ahli Muda, meliputi: 1. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. menyusun Instrumen keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. melakukan supervisi audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. melakukan penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. melakukan penilaian informasi; 6. melakukan audit keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. melakukan analisis kebutuhan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. melakukan penyusunan program pembinaan komunitas di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 9. melakukan analisis insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 10. melakukan penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 11. melakukan pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 12. melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 13. melakukan investigasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 14. melakukan investigasi penyelenggaraan persandian dan sumber daya persandian; 15. melakukan analisis sumber bukti digital dan informasi lainnya dalam rangka forensik digital; 16. melakukan analisis malware; 17. melakukan pengujian/proof of concept eksploitasi celah keamanan sistem informasi; 18. melakukan analisis strategis pola ancaman keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 19. melakukan analisis hasil pengumpulan data intelijen/intelligence information gathering ; 20. melakukan perumusan spesifikasi teknis perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 21. melakukan implementasi desain perangkat lunak/perangkat keras/Jaringan terkait rancang bangun aplikasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 22. melakukan pengujian perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 23. melakukan pengujian Algoritma Kriptografi dan Steganografi; 24. melakukan pengujian prototipe Kunci Kriptografi; 25. melakukan uji kesesuaian keamanan modul kriptografi/perangkat teknologi informasi; 26. melakukan analisis kekuatan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;dan 27. melakukan mitigasi insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; c. Sandiman Madya/Ahli Madya, meliputi: 1. melakukan analisis tren keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. melakukan kajian kebijakan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. melakukan kajian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. melakukan evaluasi norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. melakukan evaluasi instrumen keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. melakukan evaluasi hasil audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. melakukan penyusunan rekomendasi hasil audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. melakukan evaluasi implementasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 9. melakukan kegiatan layanan konsultasi di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 10. melakukan edukasi/literasi di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 11. melakukan penyusunan materi diseminasi di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 12. melakukan penyusunan rekomendasi penanganan risiko implementasi pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian; 13. melakukan evaluasi penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 14. melakukan evaluasi pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 15. melakukan evaluasi lalu lintas data monitoring; 16. melakukan penyusunan skenario simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 17. melakukan penyusunan rekomendasi terkait dengan profil hasil forensik digital; 18. menentukan ruang lingkup target monitoring; 19. melakukan telaah target monitoring; 20. melakukan perumusan rekomendasi hasil pengumpulan data intelijen/intelligence information gathering; 21. mendesain perangkat lunak/perangkat keras/ protokol komunikasi/jaringan komunikasi terkait rancang bangun aplikasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 22. mendesain Algoritma Kriptografi; 23. mendesain Manajemen Kunci Kriptografi; 24. mendesain Protokol Kriptografi; 25. melakukan pengkajian Aspek kriptografis/ manajemen kunci perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 26. melakukan pengujian protokol kriptografi; 27. melakukan kegiatan Kriptanalisis/steganalisis; dan 28. melakukan evaluasi hasil analisis kripto; dan d. Sandiman Ahli Utama, meliputi: 1. melakukan perumusan strategi kemitraan regional, bilateral atau multilateral di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. melakukan perumusan strategi kemitraan nasional di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. melakukan perumusan keterangan sebagai ahli pada ranah keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. melakukan perumusan rekomendasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian kepada pemangku kepentingan; 5. melakukan pengkajian strategis insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. melakukan perumusan desain keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian nasional; 7. melakukan evaluasi kebijakan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. melakukan perumusan kebijakan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 9. menyusun strategi implementasi pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian; dan 10. melakukan evaluasi hasil kajian/rancang bangun perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian. (3) Sandiman Kategori Keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Sandiman Kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Article 8

Article 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Sandiman yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Sandiman yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Article 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Sandiman yang melaksanakan tugas Sandiman yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan b. Sandiman yang melaksanakan tugas Sandiman yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Article 7

Correction

BAB Kedua

Hasil Kerja

Article 8

Correction

(1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut: a. Sandiman Terampil/Pelaksana, meliputi: 1. laporan kegiatan konfigurasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. laporan kegiatan instalasi jaringan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. laporan kegiatan pemutakhiran perangkat; 4. dokumen inventaris Perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. laporan kegiatan pengamanan sinyal elektromagnetik; 6. dokumen hasil identifikasi penyebab gangguan operasional pengamanan informasi; 7. laporan hasil kegiatan backup data; 8. laporan distribusi berita berklasifikasi; 9. laporan kegiatan fasilitasi perlindungan kirim terima berita berklasifikasi; 10. laporan aktivasi kunci kriptografi; dan 11. laporan pemusnahan kunci kriptografi. b. Sandiman Mahir/Pelaksana lanjutan, meliputi: 1. laporan kegiatan perbaikan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. laporan kegiatan troubleshooting; 3. dokumen Distribusi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. laporan pemusnahan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. laporan penghapusan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. laporan kegiatan pemeliharaan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. laporan pengendalian perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. laporan kontra penginderaan jalur komunikasi dan sistem pengkabelan; 9. laporan kontra penginderaan bahan elektronik; 10. laporan kegiatan help desk layanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 11. laporan hasil kegiatan backup konfigurasi; 12. laporan hasil supervisi pengelolaan berita berklasifikasi; 13. dokumen distribusi kunci kriptografi; dan 14. laporan validasi kunci kriptografi; dan c. Sandiman Penyelia, meliputi: 1. dokumen parameter konfigurasi; 2. dokumen rekomendasi perbaikan perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. dokumen rekomendasi akses kontrol perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. dokumen rekomendasi kebutuhan operasional pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian; 5. laporan hasil monitoring operasional pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian; 6. dokumen rekomendasi kegiatan pengamanan sinyal/kontra penginderaan; 7. laporan kegiatan bimbingan teknis; 8. dokumen rekomendasi; 9. dokumen monitoring pengelolaan berita berklasifikasi; 10. dokumen produksi kunci kriptografi; 11. laporan uji fungsi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; dan 12. laporan dukungan kegiatan rancang bangun perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian. (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut: a. Sandiman Pertama/Ahli Pertama, meliputi: 1. dokumen rekomendasi implementasi pengamanan informasi; 2. laporan implementasi pengamanan informasi; 3. laporan kegiatan asistensi; 4. dokumen profil komunitas keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. dokumen profil perilaku pengguna media sosial; 6. laporan hasil identifikasi kerentanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. laporan hasil penilaian risiko; 8. dokumen analisis lalu lintas data; 9. laporan penerbitan Sertifikat Elektronik; 10. laporan pencabutan Sertifikat Elektronik; 11. laporan pembaruan Sertifikat Elektronik; 12. dokumen sumber data potensial keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 13. laporan preservasi sumber bukti digital; 14. laporan hasil kegiatan malware injection; 15. laporan analisis karakteristik sumber daya target monitoring; 16. laporan hasil monitoring pengumpulan data intelijen/intelligence information gathering ; 17. dokumen kode sumber program simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 18. laporan pemecahan kode/code breaking; 19. dokumen pengembangan portal keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 20. rekomendasi pengamanan sinyal; 21. dokumen pengelolaan kunci kriptografi; dan 22. dokumen validasi sertifikasi perangkat teknologi informasi; b. Sandiman Muda/Ahli Muda, meliputi: 1. dokumen rumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. dokumen Instrumen Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian (SOC Maturity, Kepuasan Pengguna Layanan Aduan, Kepuasan Stakeholder Monitoring, penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian, instumen User Acceptance Test (UAT), dan pengujian); 3. laporan kegiatan supervisi audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. dokumen rekomendasi penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. dokumen rekomendasi penilaian informasi; 6. dokumen rekomendasi audit keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. dokumen rekomendasi kebutuhan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. dokumen rekomendasi program pembinaan komunitas keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 9. dokumen rekomendasi penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 10. rekomendasi pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian dan/atau Sandi; 11. dokumen pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 12. dokumen rekomendasi penanganan kerentanan pengamanan informasi; 13. laporan hasil investigasi; 14. laporan investigasi penyelenggaraan persandian dan sumber daya persandian; 15. laporan bukti-bukti digital; 16. laporan hasil analisis malware; 17. laporan hasil pembuktian konsep/Proof of Concept (PoC); 18. laporan hasil analisis strategis pola ancaman keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 19. laporan hasil analisis pengumpulan data intelijen/intelligence information gathering ; 20. dokumen rekomendasi spesifikasi teknis perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 21. dokumen prototipe perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 22. laporan hasil pengujian perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 23. dokumen rekomendasi algoritma kriptografi dan steganografi; 24. dokumen rekomendasi kunci kriptografi; 25. dokumen uji kesesuaian; 26. laporan hasil analisis kripto; dan 27. dokumen mitigasi insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; c. Sandiman Madya/Ahli Madya, meliputi: 1. dokumen rekomendasi tren keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. dokumen kajian kebijakan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. dokumen kajian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 4. dokumen rekomendasi norma, strandar, prosedur dan kriteria (NSPK) Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 5. dokumen rekomendasi instrumen keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. dokumen evaluasi audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 7. dokumen rekomendasi audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. dokumen rekomendasi implementasi pengamanan informasi; 9. laporan kegiatan konsultasi; 10. laporan kegiatan edukasi/literasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 11. dokumen materi diseminasi; 12. dokumen rekomendasi penanganan risiko implementasi pengamanan informasi; 13. dokumen analisis insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 14. dokumen penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 15. dokumen evaluasi lalu lintas data monitoring; 16. dokumentasi skenario simulasi keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 17. dokumen rekomendasi profil hasil forensik digital; 18. dokumen rekomendasi ruang lingkup target monitoring; 19. dokumen rekomendasi target monitoring; 20. rekomendasi hasil pengumpulan data intelijen/intelligence information gathering; 21. desain perangkat lunak/perangkat keras/ protokol komunikasi/jaringan komunikasi; 22. dokumen desain algoritma kriptografi; 23. dokumen desain manajemen kunci; 24. dokumen desain protokol kriptografi; 25. dokumen rekomendasi aspek kriptografis/ manajemen kunci perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 26. dokumen rekomendasi protokol kriptografi; 27. laporan hasil kriptanalisis/steganalisis; dan 28. dokumen rekomendasi analisis kripto; dan d. Sandiman Ahli Utama, meliputi: 1. dokumen rekomendasi strategi kemitraan regional, bilateral atau multilateral di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 2. dokumen rekomendasi strategi kemitraan nasional di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 3. dokumen keterangan ahli; 4. dokumen pidato/ceramah/presentasi; 5. dokumen rekomendasi strategis insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 6. dokumen rumusan grand desain keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian nasional; 7. dokumen rekomendasi kebijakan Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 8. dokumen rumusan kebijakan Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian; 9. dokumen rekomendasi strategi implementasi; dan 10. dokumen rekomendasi perangkat keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian.

Article 9

Article 10

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Article 11

Correction

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Correction

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian dapat dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; atau c. promosi.

Article 13

Article 14

Article 15

(1) Sandiman Kategori Keterampilan yang memperoleh ijazah S-1 (Strata Satu)/D-4 (Diploma Empat) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian dengan syarat sebagai berikut: a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian; b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Funsgional Sandiman Kategori Keahlian; c. telah mengikuti dan lulus diklat penjenjangan fungsional untuk Kategori Keahlian; d. mengikuti dan lulusan uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina pada jenjang Sandiman Kategori Keahlian yang akan diduduki; dan e. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan. (2) Sandiman Kategori Keterampilan yang akan diangkat menjadi Sandiman Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah S-1 (Strata-Satu/ D-4 (Diploma-Empat), ditambah 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungan Angka Kredit dari unsur penunjang.

Article 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

BAB Kedua

Pengangkatan Pertama

Article 13

Correction

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi komputer, teknik elektronika atau persandian; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi PNS. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman Kategori Keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu/D-4 (Diploma Empat) bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, atau persandian; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam1 (satu) tahun terakhir bagi PNS. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Sandiman dari Calon PNS. (4) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman. (5) Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Sandiman. (6) Sandiman yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

BAB Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Article 14

Correction

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Sandiman melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah D-3 (Diploma-Tiga) bidang ilmu komputer atau informatika, teknologi rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, teknologi komputer, teknik elektronika, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Sandiman Kategori Keterampilan; e. berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Sandiman Pertama/Ahli Pertama, Sandiman Muda/Ahli Muda, dan Sandiman Madya/Ahli Madya; f. berijazah paling rendah S-2 (Strata-Dua) bidang komputer, matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa elektro, persandian, forensik digital dan keamanan siber, atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk jenjang Sandiman Ahli Utama; g. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian paling singkat 2 (dua) tahun; i. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan j. berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Sandiman kategori Keterampilan, Jabatan Fungsional Sandiman Pertama/Ahli Pertama dan Sandiman Muda/Ahli Muda; 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Sandiman Madya/Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Utama bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Article 15

BAB IX

PENILAIAN KINERJA

Article 19

Correction

(1) Pada awal tahun, setiap Sandiman wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP Sandiman disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Article 20

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Sandiman bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Sandiman dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Sandiman dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Article 21

(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan. (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

Article 22

(1) Sandiman Kategori Keterampilan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling kurang sebagai berikut: a. 5 (lima) untuk Sandiman Terampil/Pelaksana; b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Sandiman Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan c. 25 (dua puluh lima) untuk Sandiman Penyelia. (2) Sandiman Kategori Keahlian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling kurang sebagai berikut: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Sandiman Pertama/Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Sandiman Muda/Ahli Muda; c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Sandiman Madya/Ahli Madya; dan d. 50 (lima puluh) untuk Sandiman Ahli Utama. (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Sandiman yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak berlaku bagi Sandiman yang menduduki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (5) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Article 23

(1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Sandiman, untuk: a. Sandiman dengan pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Sandiman dengan pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Sandiman dengan pendidikan S-2 (Strata-Dua) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan d. Sandiman dengan pendidikan S-3 (Strata-Tiga) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling rendah yang harus dicapai Sandiman, yaitu: a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

Article 24

(1) Sandiman Pertama/Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Sandiman Muda/Ahli Muda, Angka Kredit yang disyaratkan 2 (dua) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi. (2) Sandiman Muda/Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Sandiman Madya/Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi. (3) Sandiman Madya/Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Sandiman Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan 12 (dua belas) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Article 25

(1) Sandiman yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya. (2) Sandiman yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.

Article 26

Sandiman yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi angka kredit dari kegiatan Sandiman paling sedikit: a. 4 (empat) untuk Sandiman Pelaksana/Terampil; b. 10 (sepuluh) untuk Sandiman Pelaksana Lanjutan/ Mahir; c. 10 (sepuluh) untuk Sandiman Pertama/Ahli Pertama; d. 20 (dua puluh) untuk Sandiman Muda/Ahli Muda; dan e. 30 (tiga puluh) untuk Sandiman Madya/Ahli Madya.

Article 27

(1) Sandiman Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit dari kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian, dan pengembangan profesi. (2) Sandiman Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian, dan pengembangan profesi.

Article 28

(1) Sandiman yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut : a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

Article 30

Correction

Usul penetapan Angka Kredit Sandiman diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Badan Siber dan Sandi Negara untuk Angka Kredit bagi Sandiman Ahli Utama di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian pada Badan Siber dan Sandi Negara untuk Angka Kredit bagi Sandiman Madya/Ahli Madya di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara dan Instansi Pusat; dan c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit bagi Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Pertama/Ahli Pertama dan Sandiman Muda/Ahli Muda.

Article 31

(1) Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu: a. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk Sandiman Madya/Ahli Madya dan Sandiman Ahli Utama; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Pertama/Ahli Pertama dan Sandiman Muda/Ahli Muda. (2) Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendelegasikan kewenangan penetapan Angka Kredit kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Badan Siber dan Sandi Negara.

Article 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai, yaitu: a. Tim Penilai Pusat bagi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat pendelegasian kewenangan penetapan pada Badan Siber dan Sandi Negara untuk Angka Kredit Sandiman Madya/Ahli Madya dan Sandiman Ahli Utama; b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Pertama/Ahli Pertama dan Sandiman Muda/Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; c. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kepegawaian untuk Angka Kredit Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Pertama/Ahli Pertama dan Sandiman Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian untuk Angka Kredit Sandiman Kategori Keterampilan, Sandiman Pertama/Ahli Pertama dan Sandiman Muda/Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Article 33

Article 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Sandiman ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Article 41

Correction

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sandiman yaitu Badan Siber dan Sandi Negara.

Article 42

Correction

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Sandiman yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Sandiman; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Sandiman; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Sandiman; e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Sandiman; f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Sandiman; g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Sandiman; h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Sandiman pada lembaga pendidikan dan pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman; j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Sandiman; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Sandiman; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Sandiman; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Sandiman; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Sandiman; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Sandiman; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Sandiman; dan r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Sandiman secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Article 48

Correction

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Sandiman karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Sandiman. (2) Pembebasan sementara bagi Sandiman yang disebabkan karena: a. dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Sandiman; d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Article 49

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya.

Article 50

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Article 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Sandiman diatur dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Article 52

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1253), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Article 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1253); 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 133/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd SYAFRUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Sandiman, unsur kepegawaian, dan Sandiman. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Sandiman Madya/Ahli Madya. (5) Wakil Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Sandiman Madya/Ahli Madya. (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bagi Tim Penilai Pusat berasal dari unit pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengendalian sumber daya manusia pada Badan Siber dan Sandi Negara dan bagi Tim Penilai Unit Kerja/Instansi/Provinsi /Kabupaten/Kota berasal dari unsur kepegawaian. (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Sandiman. (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Sandiman yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Sandiman; dan c. aktif melakukan penilaian. (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari Sandiman, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Sandiman. (10) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk Tim Penilai Pusat; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian untuk Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Provinsi; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

Article 15

BAB Keempat

Article 16

BAB VII

Article 17

BAB VIII

Article 18

BAB IX

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB X

Article 29

BAB XI

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 30

BAB Kedua

Article 31

BAB Ketiga

Article 32

Article 33

Article 34