PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan

PERMEN Nomor 16 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati. 7. Pejabat Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut Pemeriksa Karantina Tumbuhan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati. 8. Tindakan Karantina Tumbuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik INDONESIA. 9. Pengawasan Keamanan Hayati Nabati adalah pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal tumbuhan untuk memastikan memenuhi syarat keamanan pangan. 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan. 12. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. 13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan. 14. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. 15. Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan. 16. Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit. 17. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan apratur negara.

BAB IV

TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

Article 5

Correction

Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu melaksanakan kegiatan tindakan karantina tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati nabati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 6

Correction

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula, meliputi: 1. melakukan rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan; 2. melakukan pengawasan lalulintas alat angkut; 3. melakukan Rekapitulasi data dasar; 4. melakukan penumbuhan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dengan metode uji tumbuh (growing on test) di laboratorium dan/atau green house; 5. melakukan penumbuhan dengan metode kertas saring/agar; 6. melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati; 7. melakukan perawatan. pengamanan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dalam rangka pemeriksaan/penahanan; 8. melakukan penyiapan tempat, alat, bahan pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; dan 9. melakukan pemeliharaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual; b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, meliputi: 1. Melakukan pengawasan lalulintas alat angkut; 2. melakukan pemeriksaan alat angkut (carrier/ vessel/aircraft inspection report); 3. melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen; 4. melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati; 5. melakukan pemeriksaan secara visual Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/pemeriksaan identitas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 6. melakukan pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium; 7. melakukan pengamatan gejala Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di laboratorium atau green house; 8. melakukan pengawasan bongkar muatan media pembawa/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 9. melakukan penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau green house; 10. melakukan pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium atau green house; 11. melakukan pengamatan gejala Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) /Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) di laboratorium atau green house; 12. melakukan pembuatan Koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 13. melakukan pemeliharaan koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 14. melakukan pemusnahan terhadap pembungkus Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 15. melakukan pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 16. melakukan pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa (MP) selama pengasingan dan pengamatan; 17. melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi; 18. melakukan pengelolaan bahan laboratorium 19. melakukan pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau PSAT dan/atau produk rekayasa genetika; dan 20. melakukan pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke inslalasi karantina; c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, meliputi: 1. Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa 2. melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati; 3. melakukan pengambilan sampel Media Pembawa (MP) non benih Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 4. melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen; 5. melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau green house; 6. melakukan pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) selama ditumbuhkan di dilaboratorium atau green house; 7. melakukan pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya; 8. melakukan identifikasi tanda dan gejala serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada Media Pembawa yang dilalulintaskan; 9. melakukan pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke inslalasi karantina; 10. melakukan tindakan perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu; 11. melakukan pengawasan Pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain; 12. melakukan tindakan Perlakuan terhadap alat angkut; 13. melakukan tindakan penahanan media pembawa/kemasan kayu/ Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 14. melakukan pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 15. Melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi; 16. melakukan deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan x-ray; 17. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan 18. melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, meliputi: 1. Melakukan pengawasan lalulintas media pembawa; 2. melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut; 3. melakukan pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 4. melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain; 5. melakukan pengawasan terhadap Media Pembawa yang ditahan ditempat pemilik Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau tempat lain yang ditetapkan); 6. melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen; 7. melakukan deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan x-ray; 8. melakukan pengamatan/pemeriksaan mikroskopis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara morfologis; 9. melakukan pembuatan sediaan larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris; 10. melakukan pemusnahan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 11. melakukan pemusnahan terhadap bahan- bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/tidak dipergunakan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 12. melakukan pembuatan koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sederhana; 13. melakukan supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga; 14. melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi; 15. melakukan pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke inslalasi karantina; 16. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan; 17. melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan; 18. melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati; dan 19. melakukan pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) benih dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika. (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Article 7

Article 8

(1) Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan kegiatan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh Angka Kredit 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Article 6

Correction

BAB Ketiga

Hasil Kerja

Article 7

Correction

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula, meliputi: 1. rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan; 2. dokumen hasil pengawasan lalulintas alat angkut; 3. Rekapitulasi data dasar; 4. dokumen hasil penumbuhan media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dengan metode uji tumbuh (growing on test) di laboratorium dan/atau green house; 5. dokumen hasil penumbuhan dengan metode kertas saring/agar; 6. dokumen hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati; 7. dokumen hasil perawatan. pengamanan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dalam rangka pemeriksaan/penahanan; 8. dokumen hasil penyiapan tempat. alat. bahan pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati; dan 9. dokumen hasil pemeliharaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual; b. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil, meliputi: 1. dokumen hasil pengawasan lalu lintas alat angkut 2. dokumen hasil pemeriksaan Alat Angkut (Carrier/Vessel/Aircraft Inspection Report) 3. dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen; 4. dokumen hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati; 5. dokumen hasil pemeriksaan secara visual Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP)/pemeriksaan identitas Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 6. dokumen hasil pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium; 7. dokumen hasil pengamatan gejala Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di laboratorium atau green house; 8. dokumen hasil pengawasan bongkar muatan media pembawa/ Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT); 9. dokumen hasil penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau green house; 10. dokumen hasil pemeliharaan tanaman indikator dan tanaman media pembawa di laboratorium atau green house; 11. dokumen hasil pengamatan gejala Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) di laboratorium atau green house; 12. dokumen hasil pembuatan Koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 13. dokumen hasil pemeliharaan koleksi Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 14. dokumen hasil pemusnahan terhadap pembungkus Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 15. dokumen hasil pemusnahan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 16. dokumen hasil pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawaselama pengasingan dan pengamatan; 17. dokumen hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi; 18. dokumen hasil pengelolaan bahan laboratorium; 19. dokumen hasil pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau produk rekayasa genetika; dan 20. dokumen hasil pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina; c. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir, meliputi: 1. dokumen hasil pengawasan lalu lintas media pembawa; 2. dokumen hasil pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhandan/atau pengawasan keamanan hayati; 3. dokumen hasil pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) non benih dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika; 4. dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen; 5. dokumen hasil pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium atau green house; 6. dokumen hasil pemeliharaan dan pengawasan tanaman inang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) selama ditumbuhkan di dilaboratorium atau green house; 7. dokumen hasil pemeliharaan, pengawasan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya; 8. dokumen hasil identifikasi tanda dan gejala serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) pada Media Pembawa yang dilalulintaskan; 9. dokumen hasil pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina; 10. dokumen hasil tindakan perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu; 11. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain; 12. dokumen hasil tindakan perlakuan terhadap alat angkut; 13. dokumen hasil penahanan media pembawa/ kemasan kayu/ Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT); 14. dokumen hasil pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agen hayati; 15. dokumen hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi; 16. dokumen hasil deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan x-ray; 17. dokumen hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan 18. bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; d. Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia, meliputi: 1. dokumen hasil pengawasan lalu lintas media pembawa; 2. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut; 3. dokumen hasil pemusnahan terhadap benda lain Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 4. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain; 5. dokumen hasil pengawasan terhadap Media Pembawa yang ditahan ditempat pemilik Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) atau tempat lain yang ditetapkan; 6. dokumen hasil pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)/pengambilan koleksi spesimen; 7. dokumen hasil deteksi adanya Media Pembawa dengan menggunakan x-ray; 8. dokumen hasil pengamatan/pemeriksaan mikroskopis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara morfologis; 9. dokumen hasil pembuatan sediaan larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris; 10. dokumen hasil pemusnahan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 11. dokumen hasil pemusnahan terhadap bahan-bahan pengujian kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/ tidak dipergunakan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati; 12. koleksi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) secara sederhana; 13. dokumen hasil supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga; 14. laporan hasil audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi; 15. dokumen hasil pengawalan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) ke instalasi karantina; 16. dokumen hasil penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan; 17. bahan keterangan penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan; 18. dokumen hasil pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhandan/atau pengawasan keamanan hayati; dan 19. dokumen hasil pengambilan sampel Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (MP OPTK) benih dan/atau Pangan Segar Asal tumbuhan (PSAT) dan/atau Invasive Aliens Species (IAS) dan/atau produk rekayasa genetika.

Article 8

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Article 9

Correction

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 10

Correction

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan melalui: 1. pengangkatan pertama; 2. perpindahan dari jabatan lain; 3. penyesuaian (inpassing); dan 4. promosi.

Article 11

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan. (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Angka Kredit 0 (nol). (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. (6) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari jabatannya.

Article 12

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas dengan konsentrasi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (SMA-IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian; e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling singkat 2 (dua) tahun; g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan ketersediaan lowongan jenjang jabatan. (4) Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

Article 13

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah SMU–IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian; e. memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing). (6) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Article 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN KINERJA

Article 17

Correction

(1) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. (2) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. (3) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. (4) Penilaian kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

Article 18

(1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Karantina Tumbuhan wajib menyusun SKP. (2) SKP merupakan target kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Article 19

(1) Target Kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disusun dalam bentuk Target Angka Kredit. (2) Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing- masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu: a. paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula; b. paling sedikit 5 (lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil; c. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan d. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Article 20

(1) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai. (2) Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. (3) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Penilai. (4) Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai. (5) Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 21

(1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun. (2) Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Article 22

Penilaian perilaku kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 23

Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

BAB Kedua

SKP

Article 18

Correction

Article 19

Article 20

Article 21

BAB IX

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Article 24

Correction

Usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan Karantina Pertanian.

Article 25

Correction

Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati untuk Angka Kredit Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula sampai dengan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia.

Article 26

(1) Dalam MENETAPKAN Angka Kredit, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pemeriksa Karantina Tumbuhan dalam pendidikan dan pelatihan.

Article 27

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan c. aktif melakukan penilaian. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Karantina Tumbuhan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan. (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Kementerian Pertanian.

Article 28

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

BAB Ketiga

Tim Penilai

Article 26

Correction

Article 27

Article 28

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan.

BAB XIV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Article 35

Correction

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yaitu Kementerian Pertanian.

Article 36

Correction

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pemeriksa Karantina Tumbuhan; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan. (3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Article 41

Correction

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan. (2) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan berdasarkan Peraturan Menteri ini. (3) Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang disebabkan karena: a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008, dinyatakan tetap berlaku.

Article 42

Article 43

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/ 5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Article 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Article 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Article 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan ini diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Article 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2018 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan dengan pangkat dan jabatan setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan; dan c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan pada bidang karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Pemula; b. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil; c. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Mahir; dan d. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan Penyelia. (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kategori Keterampilan dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan. (5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pemeriksa Karantina Tumbuhan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

BAB Keempat

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 24

BAB Kedua

Article 25

BAB Ketiga

Article 26

Article 27