PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

PERMEN Nomor 16 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Article 2

(1) Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (2) Penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit pelayanan publik. (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dalam ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik. (4) Laporan hasil penyelenggaraan FKP dimaksud, disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Article 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan FKP.

Article 3

Pedoman FKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Article 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd ASMAN ABNUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Correction

Forum Konsultasi Publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

Article 2

Peraturan Menteri ini digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan FKP.

Article 3

Pedoman FKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.