PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 12 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 5. Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM adalah Jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia. 6. Pejabat Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Penata Mediasi Sengketa HAM adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis dalam pelaksanaan Mediasi tentang Hak Asasi Manusia. 7. Mediasi tentang Hak Asasi Manusia adalah cara penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terkait suatu sengketa dan atau konflik antara dua pihak atau lebih, melalui proses: konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan atau penilaian ahli, kemudian dilanjutkan dengan perundingan untuk membuat kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. 8. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka kepada Mediator untuk memperoleh penyelesaian. 9. Sengketa hak asasi manusia, adalah sengketa antara dua atau lebih subyek hukum yang berdimensi hak asasi manusia dan dapat berimplikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara atau korporasi baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. 10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang yang harus dicapai oleh Penata Mediasi Sengketa HAM dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. 14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM dalam bentuk Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM. 15. Standar Kompetensi Penata Mediasi Sengketa HAM yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. 16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial- kultural dari Penata Mediasi Sengketa HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. 17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. 18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja. 19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Mediasi Sengketa HAM baik perorangan atau kelompok di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia. 20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Article 8

Correction

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama, meliputi: 1. melakukan penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat; 2. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1; 3. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 1; 4. melakukan analisis penanganan kasus tipe 1; 5. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 1; 6. menganalisis aduan kasus tipe 1 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian; 7. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 1; 8. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1; 9. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 1; 10. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1; 11. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 1; 12. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 1; 13. melakukan analisis kasus tipe 1 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus; 14. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 1; 15. melakukan identifikasi hasil pengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe 1; 16. melakukan analisis hasil akhir penanganan kasus tipe 1; b. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda, meliputi: 1. melakukan identifikasi hasil penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat; 2. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2; 3. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 2; 4. melakukan analisis penanganan kasus tipe 2; 5. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 2; 6. menganalisis aduan kasus tipe 2 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian; 7. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 2; 8. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2; 9. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 2; 10. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2; 11. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 2; 12. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 2; 13. melakukan analisis kasus tipe 2 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus; 14. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 2; 15. melakukan identifikasi hasil pengawasan pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Madya atas kasus tipe 2; 16. melakukan verifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagai proses pendaftaran kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 2; 17. melakukan analisis kasus untuk simpulan penutupan kasus tipe 2; 18. mengidentifikasi potensi jaringan mediasi; 19. menyusun kriteria Mediasi tentang HAM; 20. mengembangkan sistem pelayanan mediasi tentang HAM; dan 21. menyusun rumusan pengembangan mediasi HAM; dan c. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya,meliputi: 1. Melakukan analisis penerangan dan konsultasi atas pengaduan masyarakat; 2. melakukan penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3; 3. melakukan identifikasi dan telaah kasus tipe 3; 4. melakukan analisis penanganan kasus tipe 3; 5. melakukan tindak lanjut aduan kasus tipe 3; 6. menganalisis aduan kasus tipe 3 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian; 7. melakukan penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 3; 8. menyusun rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3; 9. melakukan persiapan dan analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 3; 10. melakukan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 3; 11. melakukan penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 3; 12. melakukan perumusan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 3; 13. melakukan analisis kasus tipe 3 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus; 14. melakukan pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 3; 15. menilai hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Muda atas kasus tipe 3; 16. melakukan verifikasi hasil kesepakatan perdamaian sebagai proses pendaftaran kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 3; 17. melakukan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 3; 18. melakukan diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi Mediasi; 19. menganalisis isu strategis Mediasi; 20. mengembangkan model, metode dan teknik Mediasi HAM; dan 21. mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja Mediasi. (2) Penata Mediasi Sengketa HAM yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB Keempat

Hasil Kerja

Article 9

Correction

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama, meliputi: 1. dokumen penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat; 2. dokumen penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1; 3. dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 1; 4. dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 1; 5. dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 1; 6. dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 1 bersama dengan ahli untuk memperoleh penilaian; 7. dokumen penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 1; 8. dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 1; 9. dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 1; 10. dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 1; 11. dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 1; 12. dokumen hasil kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 1; 13. dokumen hasil analisis kasus tipe 1 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus; 14. dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 1; 15. dokumen pengolahan dan penilaian hasil pengawasan pelaksanaan mediasi atas kasus tipe 1; dan 16. dokumen analisis hasil akhir penanganan kasus tipe 1; b. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda,meliputi: 1. dokumen identifikasi hasil penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat; 2. dokumen hasil penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2; 3. dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 2; 4. dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 2; 5. dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 2; 6. dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 2 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian; 7. dokumen hasil penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 2; 8. dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 2; 9. dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 2; 10. dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 2; 11. dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 2; 12. dokumen penyusunan kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 2; 13. dokumen hasil analisis kasus tipe 2 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus; 14. dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 2; 15. dokumen pengolahan dan penilaian hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama dan/atau Madya atas kasus tipe 2; 16. dokumen pendaftaran hasil kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 2; 17. dokumen hasil identifikasi dan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 2; 18. dokumen profil K/L/S yang mempunyai fungsi atau kewenangan mediasi; 19. dokumen kriteria mediasi dan Mediasi HAM; 20. dokumen pengembangan sistem pelayanan mediasi dalam rangka penguatan fungsi Mediasi; dan 21. dokumen hasil rumusan pengembangan mediasi HAM; c. Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya,meliputi: 1. dokumen analisis hasil penerangan dan konsultasi terkait tugas dan fungsi Mediasi Komnas HAM atas pengaduan masyarakat; 2. dokumen hasil penerangan dan konsultasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3; 3. dokumen hasil identifikasi dan telaah kasus tipe 3; 4. dokumen hasil analisis penanganan kasus tipe 3; 5. dokumen hasil pramediasi tindak lanjut penanganan kasus tipe 3; 6. dokumen hasil analisis aduan kasus tipe 3 bersama dengan Ahli untuk memperoleh penilaian; 7. dokumen hasil penerangan persiapan mediasi dengan Para Pihak untuk kasus tipe 3; 8. dokumen rekomendasi sebagai tindak lanjut penanganan kasus tipe 3; 9. dokumen hasil analisis pelaksanaan pertemuan mediasi untuk kasus tipe 3; 10. dokumen hasil pertemuan mediasi dan identifikasi penyelesaian pelanggaran HAM untuk kasus tipe 3; 11. dokumen hasil penerangan dan konsultasi secara terpisah dalam rangka mengupayakan alternatif solusi / penyelesaian kasus tipe 3; 12. dokumen hasil kesepakatan perdamaian/berita acara mediasi untuk kasus tipe 3; 13. dokumen hasil analisis kasus tipe 3 dari aspek hukum, sosial, dan hak asasi manusia sebagai bahan kajian menyusun kesimpulan akhir Komnas HAM RI dalam penanganan suatu kasus; 14. dokumen hasil pengawasan, evaluasi, dan penerangan pelaksanaan pascamediasi kasus tipe 3; 15. dokumen pengolahan dan penilaian hasil monitoring pelaksanaan mediasi berkoordinasi dengan Penata Sengketa HAM Pertama dan/atau Muda atas kasus tipe 3; 16. dokumen pendaftaran hasil kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan Negeri setempat atas kasus tipe 3; 17. dokumen hasil identifikasi dan analisis untuk simpulan penutupan kasus tipe 3; 18. dokumen hasil diseminasi penyebarluasan informasi tentang kelembagaan dan fungsi Mediasi; 19. dokumen naskah akademis tentang isu strategis Mediasi; 20. dokumen hasil pengembangan model, metode dan teknik Mediasi HAM; 21. dokumen hasil identifikasi dan analisis pengembangan kemitraan dan jejaring kerja Mediasi;

Article 10

Dalam hal pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Mediasi Sengketa HAM yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Mediasi Sengketa HAM yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Article 11

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut: a. Penata Mediasi Sengketa HAM yang melaksanakan Mediasi Hak Asasi Manusia yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan b. Penata Mediasi Sengketa HAM yang melaksanakan Mediasi Hak Asasi Manusia yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Article 12

Correction

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 13

Correction

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dilakukan melalui pengangkatan: a. pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; dan d. promosi.

Article 14

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu hukum, kriminologi, psikologi masyarakat, ketahanan nasional, sosiologi, atau sosial dan politik; e. nilai prestasi kerja paling kurang berpredikat Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi ketersediaan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dari Calon PNS. (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (5) Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas. (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Article 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang studi ilmu hukum, kriminologi, psikologi masyarakat, ketahanan nasional, sosiologi, sosial dan politik, atau bidang ilmu lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina; e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia paling kurang 2 (dua) tahun; g. nilai prestasi kerja paling sedikit berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. berusia paling tinggi: 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda; dan 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya. (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki. (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit. (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia.

Article 16

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi pesyaratan sebagai berikut: a. berstatus PNS; b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; c. sehat jasmani dan rohani; d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia paling singkat 2 (dua) tahun; dan f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Article 17

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing. (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui penyesuaian/inpassing ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Article 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria: a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Article 19

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal: a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; atau b. kenaikan jenjang Jabatan satu tingkat lebih tinggi. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memiliki rekam jejak yang baik; d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan diduduki. (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 1

Umum

Article 23

Correction

(1) Penata Mediasi Sengketa HAM wajib menyusun SKP setiap awal tahun. (2) SKP merupakan target kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Article 24

Correction

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Article 25

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP. (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil penilaian SKP Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Article 26

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Penata Mediasi Sengketa HAM setiap tahun ditetapkan paling sedikit: a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama; b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda; dan c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya. (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Penata Mediasi Sengketa HAM wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode. (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PAK

Article 29

Correction

(1) Capaian SKP Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit. (2) Capaian Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27. (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK. (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Article 30

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Mediasi Sengketa HAM mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya. (2) Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Mediasi Sengketa HAM sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit. (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Mediasi Sengketa HAM.

Article 31

Usul PAK Penata Mediasi Sengketa HAM diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi dukungan penegakan hak asasi manusia pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama sampai dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya;

Article 32

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama sampai dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya;

Article 33

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai. (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai; b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan; c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan; d. memberikan rekomendasi mengikuti hasil uji kompetensi; e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Mediasi Sengketa HAM dalam pendidikan dan pelatihan. (3) Tim Penilai Penata Mediasi Sengketa HAM yaitu Tim Penilai Angka Kredit bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Pertama sampai dengan Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.

Article 34

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Mediasi Hak Asasi Manusia, unsur kepegawaian, dan Penata Mediasi Sengketa HAM. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang ketua merangkap anggota; b. seorang sekretaris merangkap anggota;dan c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil. (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah adalah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya. (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian. (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Mediasi Sengketa HAM. (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai,yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat pejabat Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan dinilai; b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM; dan c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Mediasi Sengketa HAM. (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Mediasi Sengketa HAM, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari ASN lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Mediasi Sengketa HAM. (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

Article 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB Keempat

Tim Penilai

Article 33

Correction

Article 34

Article 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Article 36

Correction

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan. (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode. (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM, sebagai berikut: a. Penata Mediasi Sengketa HAM dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Penata Mediasi Sengketa HAM dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan c. Penata Mediasi Sengketa HAM dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 37

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Mediasi Sengketa HAM dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi: a. mengajar, melatih, atau membimbing di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia; b. keanggotaan dalam Tim Penilai; c. perolehan penghargaan/tanda jasa; d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Article 38

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. (5) Syarat kinerja, Uji Kompetensi, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Article 39

(1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Penata Mediasi Sengketa HAM dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia; b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia; c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia; d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dibidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia; e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; dan f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bagi Penata Mediasi Sengketa HAM yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan, Penata Mediasi Sengketa HAM yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebesar 6 (enam) bagi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Mediasi Sengketa HAM Ahli Madya; dan

Article 40

(1) Penata Mediasi Sengketa HAM yang secara bersama- sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Mediasi Hak Asasi Manusia, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing- masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Article 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Mediasi Sengketa HAM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 42

Penata Mediasi Sengketa HAM yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

Article 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Mediasi Sengketa HAM tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan.

BAB Kesatu

Kenaikan Pangkat

Article 36

Correction

Article 37

BAB Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Article 38

Correction

Article 39

Article 40

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Article 48

Correction

(1) Penata Mediasi Sengketa HAM diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan diluar Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; dan/atau f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (3) Penata Mediasi Sengketa HAM yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat Kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM selama diberhentikan. (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal: a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; atau b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Article 49

Penata Mediasi Sengketa HAM yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Article 50

(1) Terhadap Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (2) Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Article 53

Correction

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Mediasi Sengketa HAM; e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang penatakelolaan perusahaan negara; f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada Lembaga pelatihan; i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM; dan r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara. (6) Ketentuan penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENATA MEDIASI SENGKETA HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB III

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 12

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB Keempat

Article 16

Article 17

BAB Kelima

Article 18

Article 19

BAB VI

Article 20

BAB VII

Article 21

Article 22

Article 28

BAB Kesatu

Article 21

Article 22

BAB Kedua

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 1

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB 2

Article 26

Article 27

BAB 3

Article 27

BAB Ketiga

Article 28