Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Penata Anestesi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
5. Penata Anestesi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan kepenataan anestesi sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan Asuhan Kepenataan Anestesi adalah pelayanan asuhan kepenataan anestesi pada praanestesi, intraanestesi dan pascaanestesi.
7. Pelayanan Anestesi adalah tindakan medis yang dapat dilakukan secara tim oleh tenaga kesehatan yang memenuhi keahlian dan kewenangan di bidang pelayanan anestesi;
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Anestesi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP, dan menilai kinerja pejabat fungsional Penata Anestesi.
13. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Anestesi baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan anestesi.
14. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam
memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Ikatan Penata Anestesi INDONESIA yang selanjutnya disingkat IPAI adalah organisasi profesi bagi Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi.
(1) Penata Anestesi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan anestesi pada unit organisasi lingkup kesehatan pada instansi pemerintah.
(2) Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.
(1) Penata Anestesi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan anestesi pada unit organisasi lingkup kesehatan pada instansi pemerintah.
(2) Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir.
(1) Jabatan Fungsional Penata Anestesi merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama;
b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda; dan
c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya.
(3) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat:
1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat:
1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN DAN HASIL KERJA
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pendidikan;
b. pelayanan asuhan kepenataan anestesi; dan
c. pengembangan profesi.
(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. pendidikan, meliputi:
a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pelayanan anestesi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
c. diklat Prajabatan;
2. pelayanan asuhan kepenataan anestesi, meliputi:
a. tindakan asuhan pra anestesi;
b. tindakan intra anestesi dengan kolaborasi/ supervisi oleh dokter spesialis anestesiologi; dan
c. tindakan asuhan pasca anestesi.
3. pengembangan profesi, meliputi:
a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelayanan anestesi;
b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan anestesi; dan
c. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan anestesi.
(4) Unsur Penunjang, meliputi:
1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan anestesi;
2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pelayanan anestesi;
3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pendidikan;
b. pelayanan asuhan kepenataan anestesi; dan
c. pengembangan profesi.
(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. pendidikan, meliputi:
a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
b. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pelayanan anestesi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
c. diklat Prajabatan;
2. pelayanan asuhan kepenataan anestesi, meliputi:
a. tindakan asuhan pra anestesi;
b. tindakan intra anestesi dengan kolaborasi/ supervisi oleh dokter spesialis anestesiologi; dan
c. tindakan asuhan pasca anestesi.
3. pengembangan profesi, meliputi:
a. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelayanan anestesi;
b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan anestesi; dan
c. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pelayanan anestesi.
(4) Unsur Penunjang, meliputi:
1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pelayanan anestesi;
2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pelayanan anestesi;
3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.
BAB V
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN DAN HASIL KERJA
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:
a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama:
1) pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
g) melakukan kajian penatalaksanaan pra anestesi;
h) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
i) melakukan evaluasi pasca pemberian obat pre medikasi;
j) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
k) melakukan oksigenasi pra anestesi;
l) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar); dan m) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
a) melakukan tindakan intubasi;
b) melakukan pelayanan terapi inhalasi;
c) melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);
d) melakukan pencatatan dan pelaporan selama proses anestesi;
e) melakukan dan pencatatan pelaporan selama tindakan anestesi;
f) melakukan tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter anestesiologi;
g) melakukan pendampingan dokter dalam pemasangan alat monitoring invasif; dan h) melakukan pemasangan alat ventilasi mekanik;
3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
a) melakukan pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai;
b) melakukan tindakan asuhan pelayanan manajemen nyeri sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi;
c) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
d) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan e) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu.
b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda 1) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
g) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
h) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
i) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar);
j) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
k) melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;
l) melakukan pengecekan ulang tanda vital, untuk memastikan status ASA (American Society of Anesthesiologist) pasien;
m) melakukan Informed Consent tindakan anestesi;
n) melakukan kompilasi peraturan perundang- undangan di bidang pelayanan anestesi; dan o) melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang pelayanan anestesi.
2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
a) melakukan pelayanan kesehatan matra;
b) melaksanakan pemantauan di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
c) melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis terkait dan disiplin ilmu lain;
d) melakukan induksi pada pasien elektif/terencana;
e) melakukan asistensi tindakan anestesi regional;
f) melakukan asistensi tindakan anestesi umum;
g) melakukan pemberian anestesi umum dengan pernafasan kontrol;
h) melakukan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi; dan i) mengatasi faktor penyulit yang timbul.
3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
a) melakukan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat;
b) melakukan pelayanan terapi oksigenasi;
c) melakukan pengakhiran tindakan anestesia d) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
e) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan f) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu;
c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya 1) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
g) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
h) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
i) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar);
j) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
k) melakukan analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien;
l) melakukan evaluasi tindakan penatalaksanaan praanestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif;
m) menyusun rekomendasi materi teknis bahan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
n) menyusun naskah akademik peraturan di bidang pelayanan anestesi;
o) merancang materi teknis peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan anestesi;
p) menelaah peraturan di bidang pelayanan anestesi;
q) menganalisis peraturan di bidang pelayanan anestesi;
r) menyusun pedoman di bidang pelayanan anestesi;
s) menyusun petunjuk teknis di bidang pelayanan anestesi;
t) menyusun panduan di bidang pelayanan anestesi;
u) menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan anestesi;
v) melaksanakan supervisi di bidang pelayanan anestesi; dan w) melaksanakan penyusunan profil pelayanan anestesi;
2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
melaksanakan asistensi di bidang pelayanan anestesi;
3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
a) menyusun laporan kajian di bidang pelayanan anestesi;
b) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
c) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan d) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu.
(2) Uraian kegiatan tugas Penata Anestesi di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain dalam rangka membantu pelayanan anestesi meliputi:
a. pelaksanaan anestesia sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesiologi;
b. pemasangan alat monitoring non invasif;
c. melakukan pemasangan alat monitoring invasif;
d. pemberian obat anestesi;
e. mengatasi penyulit yang timbul;
f. pemeliharaan jalan napas;
g. pemasangan alat ventilasi mekanik;
h. pemasangan alat nebulisasi;
i. pengakhiran tindakan anestesia; dan
j. pendokumentasian pada rekam medik.
(3) Penata Anestesi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Penata Anestesi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.
Article 8
Article 9
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Anestesi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penata Anestesi yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Article 10
Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
a. Penata Anestesi yang melaksanakan tugas Penata Anestesi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b. Penata Anestesi yang melaksanakan tugas Penata Anestesi di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB Kesatu
Uraian Tugas Kegiatan Tugas Jabatan sesuai Jenjang Jabatan
(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:
a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama:
1) pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
g) melakukan kajian penatalaksanaan pra anestesi;
h) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
i) melakukan evaluasi pasca pemberian obat pre medikasi;
j) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
k) melakukan oksigenasi pra anestesi;
l) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar); dan m) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
a) melakukan tindakan intubasi;
b) melakukan pelayanan terapi inhalasi;
c) melakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);
d) melakukan pencatatan dan pelaporan selama proses anestesi;
e) melakukan dan pencatatan pelaporan selama tindakan anestesi;
f) melakukan tindakan anestesi sesuai dengan instruksi dokter anestesiologi;
g) melakukan pendampingan dokter dalam pemasangan alat monitoring invasif; dan h) melakukan pemasangan alat ventilasi mekanik;
3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
a) melakukan pendokumentasian pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan yang dipakai;
b) melakukan tindakan asuhan pelayanan manajemen nyeri sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesi;
c) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
d) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan e) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu.
b. Penata Anestesi Ahli Muda/Muda 1) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
g) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
h) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
i) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar);
j) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
k) melakukan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;
l) melakukan pengecekan ulang tanda vital, untuk memastikan status ASA (American Society of Anesthesiologist) pasien;
m) melakukan Informed Consent tindakan anestesi;
n) melakukan kompilasi peraturan perundang- undangan di bidang pelayanan anestesi; dan o) melaksanakan sosialisasi peraturan di bidang pelayanan anestesi.
2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
a) melakukan pelayanan kesehatan matra;
b) melaksanakan pemantauan di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
c) melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis terkait dan disiplin ilmu lain;
d) melakukan induksi pada pasien elektif/terencana;
e) melakukan asistensi tindakan anestesi regional;
f) melakukan asistensi tindakan anestesi umum;
g) melakukan pemberian anestesi umum dengan pernafasan kontrol;
h) melakukan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi; dan i) mengatasi faktor penyulit yang timbul.
3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
a) melakukan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat;
b) melakukan pelayanan terapi oksigenasi;
c) melakukan pengakhiran tindakan anestesia d) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
e) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan f) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu;
c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya 1) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam praanestesi meliputi:
a) melakukan penyusunan rencana kerja harian;
b) melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
c) melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
d) melakukan penyusunan rencana kebutuhan alat anestesi, obat dan bahan anestesi habis pakai harian;
e) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
f) melakukan penyusunan daftar permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
g) melakukan pendokumentasian hasil anamnesis/pengkajian;
h) melakukan pendokumentasian sebelum masuk ke ruang operasi;
i) melakukan komunikasi efektif kepada pasien tentang tindakan anestesi yang akan dilakukan (jika pasien sadar);
j) melakukan pendokumentasian semua tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
k) melakukan analisis hasil pengkajian dan merumuskan masalah pasien;
l) melakukan evaluasi tindakan penatalaksanaan praanestesi, mengevaluasi secara mandiri maupun kolaboratif;
m) menyusun rekomendasi materi teknis bahan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
n) menyusun naskah akademik peraturan di bidang pelayanan anestesi;
o) merancang materi teknis peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan anestesi;
p) menelaah peraturan di bidang pelayanan anestesi;
q) menganalisis peraturan di bidang pelayanan anestesi;
r) menyusun pedoman di bidang pelayanan anestesi;
s) menyusun petunjuk teknis di bidang pelayanan anestesi;
t) menyusun panduan di bidang pelayanan anestesi;
u) menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan anestesi;
v) melaksanakan supervisi di bidang pelayanan anestesi; dan w) melaksanakan penyusunan profil pelayanan anestesi;
2) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam intraanestesi meliputi:
melaksanakan asistensi di bidang pelayanan anestesi;
3) Pelayanan asuhan kepenataan anestesi dalam pascaanestesi meliputi:
a) menyusun laporan kajian di bidang pelayanan anestesi;
b) menemukan teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
c) melakukan penyuluhan tentang pelayanan anestesi; dan d) melaksanakan Pelayanan Kesehatan Terpadu.
(2) Uraian kegiatan tugas Penata Anestesi di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang secara mandat dari dokter spesialis anestesiologi atau dokter lain dalam rangka membantu pelayanan anestesi meliputi:
a. pelaksanaan anestesia sesuai dengan instruksi dokter spesialis anestesiologi;
b. pemasangan alat monitoring non invasif;
c. melakukan pemasangan alat monitoring invasif;
d. pemberian obat anestesi;
e. mengatasi penyulit yang timbul;
f. pemeliharaan jalan napas;
g. pemasangan alat ventilasi mekanik;
h. pemasangan alat nebulisasi;
i. pengakhiran tindakan anestesia; dan
j. pendokumentasian pada rekam medik.
(3) Penata Anestesi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Penata Anestesi yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.
Hasil kerja tugas jabatan bagi pejabat fungsional Penata Anestesi sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen kajian penatalaksanaan pra anestesi;
8. dokumen anamnesis/pengkajian;
9. laporan evaluasi pasca pemberian obat pre medikasi ;
10. dokumen status pasien pra anestesi;
11. laporan tindakan oksigenasi;
12. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
13. laporan tindakan anestesi;
14. laporan pemasangan alat monitoring invasive;
15. laporan pemasangan alat ventilasi mekanik;
16. Laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
17. laporan pemasangan endotracheal tube;
18. laporan pencatatan dan pelaporan selama tindakan anestesi;
19. laporan pelaksananan anamnesis dan tindakan pengelolaan rasa nyeri;
20. dokumen pencatatan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan;
21. lokumen catatan dan pelaporan selama proses anestesi;
22. laporan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);
23. laporan pelayanan terapi inhalasi;
24. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
25. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
26. laporan pelayanan kesehatan terpadu;
b. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen anamnesis/pengkajian;
8. dokumen status pasien pra anestesi;
9. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
10. laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
11. dokumen/Catatan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;
12. dokumen hasil kolaborasi dalam rangka penegakan diagnosis pasien dengan dokter spesialis terkait;
13. dokumen/Checklist pemeriksaan pasien untuk penentuan ASA (American Society of Anesthesiologist);
14. dokumen pemberian informasi tindakan anestesi;
15. laporan induksi pada pasien secara elektif dan terencana;
16. laporan asistensi tindakan anestesi regional;
17. laporan asistensi tindakan anestesi umum;
18. laporan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi;
19. laporan pelayanan terapi oksigenasi;
20. laporan penanganan faktor penyulit yang timbul;
21. laporan pemberian obat anestesi umum dengan pernafasan control;
22. laporan pengakhiran tindakan anestesi;
23. Laporan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat;
24. dokumen pelayanan kesehatan matra;
25. laporan kompilasi peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
26. laporan sosialisasi di bidang pelayanan anestesi;
27. laporan pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
28. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
29. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
30. laporan pelayanan kesehatan terpadu;
c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen anamnesis/pengkajian;
8. dokumen status pasien pra anestesi;
9. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
10. laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
11. dokumen hasil analisis dan perumusan masalah pasien;
12. laporan evaluasi tindakan keperawatan pra anestesi;
13. rekomendasi materi teknis bahan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
14. naskah akademik peraturan di bidang pelayanan anestesi;
15. materi teknis peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan anestesi;
16. laporan kajian di bidang pelayanan anestesi;
17. telaahan di bidang pelayanan anestesi;
18. analisis di bidang pelayanan anestesi;
19. pedoman di bidang pelayanan anestesi;
20. petunjuk teknis di bidang pelayanan anestesi;
21. panduan di bidang pelayanan anestesi;
22. laporan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan anestesi;
23. laporan pelaksanaan asistensi di bidang pelayanan anestesi;
24. laporan supervisi di bidang pelayanan anestesi;
25. profil pelayanan anestesi;
26. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
27. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
28. laporan pelayanan kesehatan terpadu.
Article 9
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Anestesi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penata Anestesi yang berada satu tingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Article 10
Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
a. Penata Anestesi yang melaksanakan tugas Penata Anestesi yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b. Penata Anestesi yang melaksanakan tugas Penata Anestesi di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan melalui:
a. pengangkatan Pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. penyesuaian/inpassing.
Article 13
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi;
e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pelayanan anestesi;
f. memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); dan
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pelayanan anestesi.
(4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi.
Article 14
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f;
b. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) bidang kesehatan;
c. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
d. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi paling singkat 2 (dua) tahun;
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
f. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; dan
2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya;
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
Article 15
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang kesehatan;
e. telah memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA);
f. memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 (satu) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. memperhatikan kebutuhan jabatan.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan anestesi berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
(3) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
(5) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan melalui:
a. pengangkatan Pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. penyesuaian/inpassing.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang keperawatan anestesiologi atau Penata Anestesi;
e. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang pelayanan anestesi;
f. memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA); dan
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang pelayanan anestesi.
(4) PNS yang telah mengikuti dan lulus diklat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f;
b. memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA) bagi PNS dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV) bidang kesehatan;
c. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
d. memiliki pengalaman di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi paling singkat 2 (dua) tahun;
e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
f. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; dan
2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya;
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah Diploma IV (D-IV) di bidang kesehatan;
e. telah memiliki sertifikat pelatihan anestesiologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi atau Penata Anestesi (STRPA);
f. memiliki pengalaman di bidang pelayanan anestesi paling singkat 1 (satu) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. memperhatikan kebutuhan jabatan.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan anestesi berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
(3) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.
(5) Tata cara penyesuaian/inpassing ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.
(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Anestesi harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi Penata Anestesi meliputi:
a. kompetensi Teknis;
b. kompetensi Manajerial; dan
c. kompetensi Sosial Kultural.
(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk MENETAPKAN pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
Penata Anestesi selain Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya.
(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
Article 18
(1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pada awal tahun, setiap Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2) SKP Pejabat Fungsional Penata Anestesi disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
Article 20
(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi.
Article 21
(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
(2) Pencapaian Angka Kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
(3) Pencapaian Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.
Article 22
(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Penata Anestesi, untuk:
a. Penata Anestesi dengan pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Penata Anestesi dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
dan
c. Penata Anestesi dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Penata Anestesi, yaitu:
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
Article 23
(1) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(2) Penata Anestesi Ahli Muda/Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, Angka Kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
Article 24
(1) Penata Anestesi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
(2) Penata Anestesi yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan
seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan.
Article 25
Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.
Article 26
(1) Penata Anestesi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelayanan anestesi, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pejabat Fungsional Penata Anestesi mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
(3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
(4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
BAB XI
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu:
a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing- masing; dan
d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.
e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Dearah Provinsi.
f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi.
g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota;
h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota.
Article 29
Article 30
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepenataan anestesi, unsur kepegawaian pada unit kerja masing- masing, dan Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
(6) Syarat untuk menjadi Anggota, harus:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi;
dan
c. dapat secara aktif melakukan penilaian.
(7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Penata Anestesi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
Article 31
Article 32
(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
Article 33
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.
Article 34
Article 35
(1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Penata
Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang bersangkutan.
Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu:
a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing- masing; dan
d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan.
e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Dearah Provinsi.
f. Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi.
g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kabupaten/Kota;
h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota.
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat bagi Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatanl
c. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing;
d. Tim Penilai Instansi bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan;
e. Tim Penilai Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Angka Kredit bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
f. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi;
g. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
h. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/ Kota untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
Article 30
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari unsur teknis yang membidangi kepenataan anestesi, unsur kepegawaian pada unit kerja masing- masing, dan Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus berasal dari unsur kepegawaian.
(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
(6) Syarat untuk menjadi Anggota, harus:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi;
dan
c. dapat secara aktif melakukan penilaian.
(7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat dipenuhi dari Pejabat Fungsional Penata Anestesi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penata Anestesi.
Article 31
Article 32
(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(2) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.
Article 33
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku pimpinan instansi pembina.
Usul penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Anestesi diajukan oleh:
a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. Pejabat paling rendah Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing;
d. Pejabat paling rendah Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan;
e. Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Provinsi bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Provinsi.
f. Pejabat paling rendah Pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan DaerahProvinsi;
g. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus /Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Kabupaten/Kota bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas aan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
h. Pejabat paling rendah Pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
Article 35
(1) Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Pejabat Fungsional Penata
Anestesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan Pejabat yang Berwenang MENETAPKAN Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang bersangkutan.
(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Penata Anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
(3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Pejabat Fungsional Penata Anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
(1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Jabatan Fungsional Penata Anestesi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
(3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Penata Anestesi diikutsertakan pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi Pejabat Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Anestesi.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan
b. pelatihan teknis.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Fungsional Penata Anestesi dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. mempertahankan kompetensi sebagai pejabat fungsional Penata Anestesi (maintain rating);
b. seminar;
c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina.
BAB XIV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, meliputi:
a. Ruang lingkup bidang Kesehatan;
b. Jumlah kamar operasi pada fasilitas pelayanan kesehatan;
c. Jumlah pelayanan tindakan anestesi; dan
d. Beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pelayanan anestesi.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Anestesi diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.
(1) Pejabat Fungsional Penata Anestesi diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
d. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, Pengawas, atau jabatan fungsional lainnya; atau
e. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, dapat diangkat kembali
sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Penata Anestesi.
(3) Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi setelah selesai menjalani tugas belajar.
(4) Pejabat Fungsional Penata Anestesi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi paling tinggi berusia:
a. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama dan Ahli Muda/Muda; dan
b. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya/Madya.
(5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Anestesi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional;
e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata Anestesi;
n. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
o. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Anestesi di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan
p. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.
(3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf k, huruf l, huruf
m, huruf o, dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penata Anestesi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf n kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina.
(1) Pejabat Fungsional Penata Anestesi wajib menjadi anggota IPAI.
(2) IPAI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(3) IPAI mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(4) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a ditetapkan
oleh IPAI setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
Jangka waktu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, pejabat Penata Anestesi dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.
Article 46
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Anestesi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pembina.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Anestesi diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2017
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ASMAN ABNUR
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
Hasil kerja tugas jabatan bagi pejabat fungsional Penata Anestesi sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen kajian penatalaksanaan pra anestesi;
8. dokumen anamnesis/pengkajian;
9. laporan evaluasi pasca pemberian obat pre medikasi ;
10. dokumen status pasien pra anestesi;
11. laporan tindakan oksigenasi;
12. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
13. laporan tindakan anestesi;
14. laporan pemasangan alat monitoring invasive;
15. laporan pemasangan alat ventilasi mekanik;
16. Laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
17. laporan pemasangan endotracheal tube;
18. laporan pencatatan dan pelaporan selama tindakan anestesi;
19. laporan pelaksananan anamnesis dan tindakan pengelolaan rasa nyeri;
20. dokumen pencatatan pemakaian obat-obatan dan alat kesehatan;
21. lokumen catatan dan pelaporan selama proses anestesi;
22. laporan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP);
23. laporan pelayanan terapi inhalasi;
24. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
25. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
26. laporan pelayanan kesehatan terpadu;
b. Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen anamnesis/pengkajian;
8. dokumen status pasien pra anestesi;
9. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
10. laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
11. dokumen/Catatan pemeriksaan dan penilaian status fisik pasien;
12. dokumen hasil kolaborasi dalam rangka penegakan diagnosis pasien dengan dokter spesialis terkait;
13. dokumen/Checklist pemeriksaan pasien untuk penentuan ASA (American Society of Anesthesiologist);
14. dokumen pemberian informasi tindakan anestesi;
15. laporan induksi pada pasien secara elektif dan terencana;
16. laporan asistensi tindakan anestesi regional;
17. laporan asistensi tindakan anestesi umum;
18. laporan pelayanan kepenataan anestesi terapi inhalasi;
19. laporan pelayanan terapi oksigenasi;
20. laporan penanganan faktor penyulit yang timbul;
21. laporan pemberian obat anestesi umum dengan pernafasan control;
22. laporan pengakhiran tindakan anestesi;
23. Laporan tindakan dalam mengatasi kondisi gawat darurat;
24. dokumen pelayanan kesehatan matra;
25. laporan kompilasi peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
26. laporan sosialisasi di bidang pelayanan anestesi;
27. laporan pelaksanaan pemantauan di bidang pelayanan asuhan kepenataan anestesi;
28. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
29. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
30. laporan pelayanan kesehatan terpadu;
c. Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, meliputi:
1. dokumen rencana kerja harian yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
2. dokumen rencana kerja bulanan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
3. dokumen rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan pekerjaan Penata Anestesi;
4. dokumen rencana kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai anestesi harian;
5. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai bulanan;
6. daftar pengajuan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan anestesi habis pakai tahunan;
7. dokumen anamnesis/pengkajian;
8. dokumen status pasien pra anestesi;
9. laporan komunikasi efektif dengan pasien;
10. laporan pendokumentasian tindakan yang dilakukan dalam pelayanan anestesi;
11. dokumen hasil analisis dan perumusan masalah pasien;
12. laporan evaluasi tindakan keperawatan pra anestesi;
13. rekomendasi materi teknis bahan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan anestesi;
14. naskah akademik peraturan di bidang pelayanan anestesi;
15. materi teknis peraturan pelaksanaan di bidang pelayanan anestesi;
16. laporan kajian di bidang pelayanan anestesi;
17. telaahan di bidang pelayanan anestesi;
18. analisis di bidang pelayanan anestesi;
19. pedoman di bidang pelayanan anestesi;
20. petunjuk teknis di bidang pelayanan anestesi;
21. panduan di bidang pelayanan anestesi;
22. laporan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang pelayanan anestesi;
23. laporan pelaksanaan asistensi di bidang pelayanan anestesi;
24. laporan supervisi di bidang pelayanan anestesi;
25. profil pelayanan anestesi;
26. teknologi tepat guna dalam bidang anestesi;
27. laporan penyuluhan pelayanan anestesi; dan
28. laporan pelayanan kesehatan terpadu.
Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat bagi Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatanl
c. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing;
d. Tim Penilai Instansi bagi Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan;
e. Tim Penilai Provinsi bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Angka Kredit bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Provinsi.
f. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi bagi Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Provinsi;
g. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Angka Kredit bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas Perawatan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
h. Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota bagi Direktur Rumah Sakit Kabupaten/ Kota untuk Angka Kredit bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
(1) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(3) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(5) Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
(6) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
f. Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
dan
h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.
Usul penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Anestesi diajukan oleh:
a. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Madya/Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Kesehatan, Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
b. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Angka Kredit Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. Pejabat paling rendah Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan masing-masing;
d. Pejabat paling rendah Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a, pada Rumah Sakit atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan;
e. Direktur Rumah Sakit/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Provinsi bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Provinsi; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Provinsi.
f. Pejabat paling rendah Pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Provinsi bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan DaerahProvinsi;
g. Direktur Rumah Sakit/Kepala Puskesmas Perawatan Plus /Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya kepada Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Daerah Kabupaten/Kota bagi:
1) Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a pada Rumah Sakit di lingkungan Kabupaten/Kota; dan 2) Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Madya/Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Puskesmas aan Plus dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota.
h. Pejabat paling rendah Pengawas yang membidangi kepegawaian kepada Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota bagi Penata Anestesi Ahli Pertama/Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penata Anestesi Ahli Muda/Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, pada Rumah Sakit di lingkungan Daerah Kabupaten/Kota.
(1) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Kabupaten/Kota, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(3) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(4) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(5) Apabila Tim Penilai Instansi Pusat belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
(6) Apabila Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Penata Anestesi dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(7) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Direktur Jenderal yang membidangi upaya kesehatan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
b. Direktur yang membidangi pelayanan kesehatan rujukan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Pusat;
d. Direktur Rumah Sakit atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi;
e. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
f. Direktur Rumah Sakit Provinsi untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi;
g. Kepala Dinas yang membidangi kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
dan
h. Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota.