Correct Article 23
PERMEN Nomor 8 Tahun 2022 | Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
Current Text
Apabila BPK belum memberikan jawaban atas keberatan Bendahara dalam waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan
dari Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tersebut diterima, TPKN berkoordinasi dengan BPK terkait penyelesaian kasus Kerugian Negara.
Your Correction