PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Luar Negeri

PERMEN Nomor 5 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. 4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 5. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan. 6. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN. 7. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 8. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN. 10. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 11. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN. 12. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 13. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB Kesatu

Pengertian

Article 1

Correction

BAB Kedua

Penetapan Status Penggunaan

Article 5

Correction

(1) Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh. (2) Permohonan Penetapan Status Penggunaan disampaikan melalui surat permohonan dengan dilengkapi dokumen: a. dokumen terkait perolehan barang, seperti bukti pembelian, Berita Acara Serah Terima, atau Surat Perintah Kerja; b. Daftar Barang; dan c. dalam hal dokumen perolehan barang tidak ada, perlu melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa BMN digunakan untuk tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang. (3) Format dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan lengkap diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian format permohonan dan dokumen yang disyaratkan.

Article 7

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang melakukan Penetapan Status Penggunaan BMN melalui keputusan Pengguna Barang. (2) Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. pertimbangan Penetapan Status Penggunaan; b. BMN yang ditetapkan statusnya; c. Kuasa Pengguna Barang; dan d. tindak lanjut Penetapan Status Penggunaan BMN. (3) Penyusunan dan penetapan keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selesai dilakukan.

Article 8

Pengguna Barang menyampaikan: a. Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penetapannya; dan b. Laporan Keputusan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapannya.

Article 9

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB 1

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN berdasarkan Permohonan dari Kuasa Pengguna Barang

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

(1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat MENETAPKAN status penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan Penetapan Status Penggunaan dari Pengguna Barang. (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; atau b. penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.

BAB 2

Jangka Waktu

Article 12

Correction

(1) Jangka waktu Penggunaan Sementara BMN paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Dalam hal Penggunaan Sementara BMN dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan maka: a. tidak memerlukan persetujuan dari Pengguna Barang; dan b. pembebanan biaya pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan Sementara BMN dilakukan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Article 13

(1) Pada saat jangka waktu Penggunaan Sementara BMN telah habis, BMN yang digunakan sementara tersebut: a. dikembalikan kepada Pengguna Barang; atau b. dialihkan status Penggunaannya kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. (2) Pengalihan Status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Permohonan Penggunaan Sementara BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang lain yang akan menggunakan sementara BMN kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. data BMN yang akan digunakan sementara; b. Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN; c. jangka waktu Penggunaan Sementara BMN; dan d. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan Sementara BMN.

Article 15

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disyaratkan.

Article 16

(1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) belum mencukupi, Pengguna Barang dapat meminta keterangan, konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan Penggunaan Sementara BMN. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) selesai dilakukan. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penyampaian permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan.

Article 17

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. data BMN yang akan digunakan sementara, yang sedikitnya memuat Nomor Urut Pendaftaran, kode barang, jenis barang, tahun perolehan, dan nilai perolehan; b. Pengguna Barang lain yang menggunakan sementara BMN; c. kewajiban Pengguna Barang lain yang menggunakan sementara BMN untuk memelihara dan mengamankan BMN yang digunakan sementara; d. jangka waktu Penggunaan Sementara BMN; e. pembebanan biaya pemeliharaan; dan f. kewajiban Kuasa Pengguna Barang yang BMN-nya akan digunakan sementara untuk menindaklanjuti persetujuan dengan membuat perjanjian yang akan ditandatangani oleh Pengguna Barang dan Pengguna Barang lain. (3) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat: a. BMN yang digunakan; b. jangka waktu penggunaan; dan c. kewajiban Pengguna Barang lain untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN yang digunakan sementara. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau permintaan keterangan dan/atau konfirmasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) selesai dilakukan. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Article 18

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikannya secara tertulis kepada Pengguna Barang lain yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau permintaan keterangan dan/atau konfirmasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selesai dilakukan.

Article 19

(1) Perpanjangan jangka waktu Penggunaan Sementara BMN diajukan oleh Pengguna Barang yang menggunakan sementara kepada Pengguna Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan Sementara BMN berakhir. (2) Permohonan, penelitian, dan persetujuan Penggunaan Sementara BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan, penelitian, dan persetujuan perpanjangan jangka waktu Penggunaan Sementara BMN.

BAB 3

Tata Cara Penggunaan Sementara BMN

Article 14

Correction

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 2

Persyaratan Pemindahtanganan BMN

Article 23

Correction

(1) Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memenuhi persyaratan: a. teknis; dan/atau b. ekonomis. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. secara fisik BMN tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki; b. secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; c. BMN mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan yang mengakibatkan terkikis, aus, dan sejenisnya; atau d. berkurangnya BMN dalam timbangan atau ukuran yang disebabkan oleh penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan. (3) Persyaratan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional dan pemeliharaan BMN lebih besar daripada manfaat yang diperoleh.

Article 24

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian data administrasi dan fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. (2) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Barang, dilampiri Berita Acara Penelitian dan Penilaian.

Article 25

(1) Permohonan Penjualan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. penjelasan dan pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis penjualan BMN; dan b. data administratif BMN meliputi tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, surat Penetapan Status Penggunaan, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan. (3) Penentuan nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.06/2015 Tahun 2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara.

Article 26

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian dan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Article 27

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. data objek penjualan meliputi tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, jenis, jumlah, dan nilai perolehan dan nilai limit terendah penjualan; dan b. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengguna Barang. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Article 28

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Article 29

(1) Hasil penjualan BMN wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang kepada Pengguna Barang, paling sedikit memuat Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Surat Persetujuan Penjualan Secara Lelang dari Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara. (3) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (4) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna. (5) BMN yang tidak laku dijual secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27: a. dilakukan penurunan nilai limit setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang; b. dilakukan Pemindahtanganan dalam bentuk lainnya; atau c. dalam hal tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk lain, dilakukan Pemusnahan setelah mendapat persetujuan Pengguna Barang.

Article 30

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pengguna Barang memberitahukannya secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB 3

Tata Cara Pemindahtanganan BMN

Article 24

Correction

Article 25

Correction

Article 26

Article 27

Article 28

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Article 29

Article 30

Article 31

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal yang bertugas untuk melakukan penelitian fisik serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis. (2) Tim menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengguna Barang, dilampiri Berita Acara Penelitian dan Penilaian.

Article 32

(1) Permohonan Penjualan Bongkaran BMN diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. alasan pengajuan permohonan persetujuan penjualan Bongkaran BMN; b. fotokopi dokumen penganggaran kegiatan renovasi, rehabilitasi dan restorasi yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; c. surat penunjukan tim untuk menilai Bongkaran BMN; d. laporan penilaian Bongkaran BMN; dan e. surat penetapan nilai Bongkaran BMN.

Article 33

(1) Pengguna Barang melakukan penelitian dan pengkajian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

Article 34

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan paling sedikit memuat: a. data objek penjualan; dan b. kewajiban Kuasa Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan penjualan kepada Pengguna Barang. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Article 35

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan penjualan Bongkaran BMN secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Article 36

(1) Hasil penjualan Bongkaran BMN wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan Bongkaran BMN secara lelang kepada Pengguna Barang, dengan laporan paling sedikit memuat Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, Surat Persetujuan Penjualan Bongkaran Secara Lelang dari Pengguna Barang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.

Article 37

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB 4

Tata Cara Penjualan Bongkaran BMN karena Perbaikan

Article 31

Correction

Article 32

Correction

Article 33

Article 34

Article 35

Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan penjualan Bongkaran BMN secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Article 36

Article 37

BAB Kedua

Hibah

Article 38

Correction

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN berupa Hibah terhadap: a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan; b. BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan c. Bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi, atau restorasi. (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan c. BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 39

(1) Hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. bukan merupakan barang rahasia negara; b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. (3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk hubungan antarnegara, hubungan antardaerah, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hubungan antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB 1

Umum

Article 38

Correction

Article 39

Article 40

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mempersiapkan pengusulan hibah BMN sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a. (2) Tugas tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya; b. melakukan penelitian data administratif, yaitu: 1. data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, lokasi tanah, luas, nilai tanah; 2. data bangunan antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status kepemilikan serta nilai bangunan; c. melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan d. menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada Pengguna Barang.

Article 41

(1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan; b. calon penerima hibah; c. rincian peruntukan, jenis/spesifikasi status dan bukti kepemilikan, dan lokasi; dan d. hasil audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Article 42

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Article 43

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

BAB 2

Tata Cara Hibah atas BMN yang dari awal Perolehan Dimaksudkan untuk Dihibahkan dalam rangka Kegiatan Pemerintahan Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Article 40

Correction

Article 41

Article 42

Article 43

Article 44

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mempersiapkan pengusulan hibah BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a. (2) Tugas tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penelitian data administratif BMN yang akan dihibahkan berupa tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. penelitian fisik atas BMN yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan c. penyampaian laporan hasil penelitian data administratif dan fisik dituangkan dalam Berita Acara Penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang.

Article 45

(1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan; b. kelengkapan data; c. hasil penelitian dalam bentuk berita acara tim internal Kuasa Pengguna Barang; dan d. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

Article 46

Article 47

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Article 48

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Article 49

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Article 50

(1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan hibah kepada Pengguna Barang. (2) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (3) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Article 51

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47, Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 46 selesai dilakukan.

BAB 3

Tata Cara Hibah atas BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

Article 44

Correction

Article 45

(1) Permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan; b. kelengkapan data; c. hasil penelitian dalam bentuk berita acara tim internal Kuasa Pengguna Barang; dan d. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

Article 46

Article 47

Article 48

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Article 49

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Article 50

Article 51

Article 52

(1) Kuasa Pengguna Barang membentuk tim internal untuk mempersiapkan pengusulan hibah atas Bongkaran BMN. (2) Tugas tim internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penelitian data administratif BMN yang akan dihibahkan berupa tahun perolehan, spesifikasi atau identitas teknis, bukti kepemilikan, dan nilai perolehan; b. penelitian fisik atas BMN yang akan dihibahkan untuk mencocokkan data administratif yang ada; dan c. penyampaian laporan hasil penelitian data administratif dan fisik dituangkan dalam Berita Acara Penelitian kepada Kuasa Pengguna Barang.

Article 53

(1) Permohonan Hibah Bongkaran BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pertimbangan; b. kelengkapan data; c. hasil penelitian dalam bentuk berita acara tim internal Kuasa Pengguna Barang; dan d. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari calon penerima hibah.

Article 54

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling lama 3 (tiga) kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).

Article 55

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) selesai dilakukan. (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penandatanganan surat persetujuan.

Article 56

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Article 57

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Article 58

Article 59

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 selesai dilakukan.

BAB 4

Tata Cara Hibah atas Bongkaran BMN karena Perbaikan

Article 52

Correction

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Kuasa Pengguna Barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 47.

Article 57

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Article 58

Article 59

BAB IV

PEMUSNAHAN

Article 60

Correction

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN dalam hal: a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap BMN berupa: a. persediaan; b. Aset Tetap lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per-unit/satuan; dan d. Bongkaran BMN karena perbaikan berupa renovasi, rehabilitasi atau restorasi.

Article 61

(1) Permohonan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 60.

Article 62

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60.

Article 63

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pengguna Barang membuat surat persetujuan. (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 64

(1) Pemusnahan BMN dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Pengguna Barang.

Article 65

(1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan kepada Pengguna Barang, paling sedikit memuat Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pelaksanaan Pemusnahan. (2) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (3) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

Article 66

Dalam hal Pengguna Barang tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pengguna Barang menyampaikan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) selesai dilakukan.

BAB V

PENGHAPUSAN

Article 67

Correction

Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan BMN berupa: a. persediaan; b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per- unit/satuan.

Article 68

Correction

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Article 69

(1) Permohonan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 diajukan secara tertulis oleh Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68.

Article 70

Article 71

(1) Pengguna Barang meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 68.

Article 72

(1) Dalam hal Pengguna Barang menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pengguna Barang membuat Surat Keputusan Penghapusan (2) Surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format dan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 73

(1) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengguna Barang, paling sedikit memuat Berita Acara Pelaksanaan Penghapusan. (2) Pengguna Barang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan. (3) Kuasa Pengguna Barang menghapuskan BMN tersebut dari Daftar Barang Kuasa Pengguna.

BAB Kedua

Tata Cara Penghapusan BMN

Article 69

Correction

Article 70

Correction

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang yang paling sedikit memuat: a. pertimbangan dan alasan Penghapusan BMN; dan b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, nomor aset/Nomor Urut Pendaftaran, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan. (2) Dalam hal permohonan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan: a. hilang, permohonan dilengkapi dengan: 1. Surat keterangan dari kepolisian; dan 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang sekurang-kurangnya memuat: a) identitas Kuasa Pengguna Barang/ pejabat yang ditunjuk; b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan c) pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi dapat ditemukan. b. rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang paling sedikit memuat: 1. identitas Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; 2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan 3. pernyataan bahwa BMN telah rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk hewan/ikan/tanaman. c. keadaan kahar (force majeure), permohonan dilengkapi dengan 2 (dua) dokumen sebagai berikut: 1. Surat keterangan dari instansi yang berwenang: a) mengenai terjadinya keadaan kahar (force majeure); atau b) mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure). 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk yang paling sedikit memuat: a) identitas Kuasa Pengguna Barang/pejabat yang ditunjuk; b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan c) pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan kahar (force majeure).

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Luar Negeri

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

BAB II

Article 4

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB III

BAB Kesatu

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 3

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29