Correct Article 5

(1) Direktur Jenderal bertanggung jawab melaksanakan pengadaan Kertas Perjanjian dan Map Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Pengadaan Kertas Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kertas Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh badan usaha milik negara yang memenuhi kriteria: a. seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham; b. menerima penugasan untuk membuat dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan c. memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut: 1) memiliki kapasitas dan kapabilitas pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti, meliputi pembuatan desain, penyediaan seluruh bahan baku, pembuatan dokumen negara dalam format cetakan dan/atau elektronik, dan proses lain dalam pembuatan dokumen negara yang memiliki fitur sekuriti; 2) memiliki pabrik dan gudang khusus untuk menyimpan bahan baku dan barang jadi di wilayah Republik INDONESIA; dan 3) dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Republik INDONESIA.