PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perwakilan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB. 2. Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik INDONESIA, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional. 3. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan, wakil Kepala Perwakilan, dan deputi wakil tetap. 4. Unsur Pelaksana adalah pejabat diplomatik dan pejabat penugasan. 5. Unsur Penunjang adalah penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 6. Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan keputusan atau keputusan Menteri Luar Negeri. 7. Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang disahkan oleh penetapan pengadilan yang masih menjadi tanggungan PDLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan mendampingi pasangan atau orang tua dalam penugasan di Perwakilan. 8. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik INDONESIA, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik INDONESIA untuk kepentingan dinas/negara. 9. Bantuan Biaya Pendidikan Anak adalah bantuan biaya pendidikan anak-anak PDLN yang bekerja pada Perwakilan. 10. Persekot adalah pinjaman yang diberikan kepada pejabat/pegawai kementerian/Lembaga yang ditempatkan dan dipindahkan pada satuan kerja Perwakilan/ satuan kerja atase teknis. 11. Biaya Representasi adalah biaya untuk suatu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang diplomasi dan hal yang menunjang pelaksanaan tugas diplomasi yang dilakukan oleh PDLN. 12. Biaya Operasional Khusus adalah dana yang disediakan bagi Kepala Perwakilan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, serta bukan merupakan tambahan penghasilan. 13. Pendampingan Atas Biaya Dinas adalah keikutsertaan istri/suami PDLN dalam Perjalanan Dinas di wilayah negara akreditasi atau wilayah kerja. 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB XI

BIAYA OPERASIONAL KHUSUS

Article 15

Correction

(1) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i disediakan bagi Kepala Perwakilan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis dan khusus. (2) Penggunaan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fleksibel dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta prinsip efektif dan efisien. (3) Penetapan besaran Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap bulan Kepala Perwakilan dapat mencairkan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu 1 (satu) tahun yang disediakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran dengan mengajukan permohonan pencairan Biaya Operasional Khusus kepada pejabat pembuat komitmen dan bendahara. (5) Dalam hal terdapat sisa Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada akhir bulan sebelumnya, sisa dana dimaksud dapat digunakan sebagai tambahan Biaya Operasional Khusus pada bulan berjalan. (6) Bukti pencairan Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan untuk pertanggungjawaban kepada bendahara pengeluaran berupa tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan. (7) Bukti penggunaan Biaya Operasional Khusus berupa rekapitulasi pengeluaran dengan dilampiri tanda bukti asli. (8) Pengelolaan Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepala Perwakilan dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan kode “RAHASIA”.

Article 16

(1) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat juga diberikan kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan konsuler yang telah mendapat persetujuan Kementerian dan menjabat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. (2) Biaya Operasional Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sampai dengan ketibaan Kepala Perwakilan definitif. (3) Dalam hal ketibaan Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan yang sama dengan pemberian Biaya Operasional Khusus kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan konsuler, maka pemberian Biaya Operasional Khusus kepada Kepala Perwakilan definitif diberikan pada bulan berikutnya.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

Article 10

BAB VIII

Article 11

BAB IX

Article 12

BAB X

Article 13

Article 14

BAB XI

Article 15

Article 16

BAB XII

Article 17

Article 18

Article 19