PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 24

Correction

(1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan subunsur Kekanseleraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi: a. pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; b. perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; c. pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; d. pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; e. pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan di luar daftar isian pelaksanaan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler; f. manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; g. perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja; dan h. evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler. (2) Kategori nilai kualitas dan persentase angka kredit subunsur kegiatan Kekanseleraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni: a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan nilai 100 (seratus) setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit, apabila hasil kerja sempurna sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, tolok ukur, dan dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi; b. nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, dan dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi, namun terdapat 1 (satu) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi; c. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, namun terdapat 1 (satu) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi serta belum dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi; d. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, namun masih ditemukan kesalahan yaitu bukti fisik tidak lengkap dan/atau 2 (dua) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi; dan e. nilai 50 (lima puluh) ke bawah setara dengan 0 (nol) angka kredit, apabila hasil kerja tidak sesuai kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, dan tolok ukur. (3) Kriteria ukuran yang dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kualitas hasil kerja berupa produk yang dapat digunakan oleh Penata Kanselerai satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dan/atau Penata Kanselerai dalam jenjang yang sama sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas, serta oleh Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat. (4) Kriteria ukuran yang belum dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kualitas hasil kerja berupa produk yang belum dapat digunakan oleh Penata Kanselerai satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dan/atau Penata Kanselerai dalam jenjang yang sama sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas, serta oleh Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketiga

Article 22

BAB 1

Article 22

Article 23

BAB 2

Article 23

Article 24

BAB 3

Article 24

Article 25

BAB 4

Article 25

Article 26

BAB 5

Article 26

BAB Keempat

Article 27

Article 28

BAB IV

Article 29