PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-67-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang PENUGASAN MEDEBEWIN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI BERAU BUPATI MALINAU DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM FOREST AND CLIMATE CHANGE

PERMEN Nomor p-67-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 8

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 201530 September 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd ttdtt SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P. /Menlhk-II/2015. TENTANG PENUGASAN (MEDEBEWIN) SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA BUPATI BERAU, BUPATI MALINAU, DAN BUPATI KAPUAS HULU DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PROGRAM HUTAN DAN PERUBAHAN IKLIM (FOREST AND CLIMATE CHANGE) No Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan Keterangan Pelaksana Jenis yang Ditugaspembantuankan 1. Bupati Berau 1. Investasi pada Kesiapan di Tingkat Kabupaten. a. Penyusunan dan Penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten. b. Membangun Sistem Monitoring Karbon (MRV) pada Tingkat Kabupaten. c. Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat Kabupaten. 2. Investasi Kegiatan Percontohan (Demonstration Activity/DA). a. Perencanaan Kegiatan Percontohan. b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan. c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan. d. Pemantauan Pengurangan Emisi di No Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan Keterangan Pelaksana Jenis yang Ditugaspembantuankan Tingkat Demonstration Activity/DA. 3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif dan Mekanisme Resolusi Konflik. a. mengembangkan dan Menguji Model Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat). b. mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik. 4. Pengelolaan program dan pendukung kegiatan. 2. Bupati Malinau 1. Investasi pada kesiapan di tingkat kabupaten. a. Penyusunan dan penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten. b. Membangun sistem monitoring karbon (MRV) pada tingkat Kabupaten. c. Pemantauan pengurangan emisi di tingkat kabupaten. 2. Investasi Kegiatan Percontohan (Demonstration Activity/DA) a. Perencanaan Kegiatan Percontohan. b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan. c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan. d. Pemantauan Pengurangan Emisi di Tingkat Demonstration Activity/DA. 3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Pengembangan Mekanisme Resolusi No Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan Keterangan Pelaksana Jenis yang Ditugaspembantuankan Konflik. a. mengembangkan dan Menguji Model Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat). b. mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik. 4. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan. 3. Bupati Kapuas Hulu 1. Investasi Kesiapan di Tingkat Kabupaten. a. Penyusunan dan penetapan Tingkat Emisi Acuan (REL) Kabupaten. b. Membangun sistem monitoring karbon (MRV) pada tingkat Kabupaten. c. Pemantauan pengurangan emisi di tingkat kabupaten. 2. Investasi Kegiatan Percontohan (Demonstration Activity/DA). a. Perencanaan Kegiatan Percontohan. b. Pelaksanaan Kegiatan Percontohan. c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Percontohan (Demonstration Activity/DA). d. Pemantauan pengurangan emisi di tingkat Demonstration Activity/DA. 3. Pengembangan Model Pembayaran Insentif yang Inovatif dan Adil serta Pengembangan Mekanisme Resolusi Konflik. a. Mengembangkan dan Menguji Model No Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditugaspembantuankan Keterangan Pelaksana Jenis yang Ditugaspembantuankan Pembayaran Insentif (Distribusi Pembagian Manfaat). b. Mengembangkan Kelembagaan dan Mekanisme Resolusi Konflik. 4. Pengelolaan Program dan Pendukung Kegiatan. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

BAB VI

Article 7

BAB VII

Article 8