PERMEN

Peraturan Menteri Nomor p-6-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

PERMEN Nomor p-6-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah unit pelaksana teknis di bidang Pemantapan Kawasan Hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (2) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 2

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Article 4

Correction

(1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan; c. Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan; d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Article 5

Correction

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan.

Article 6

Seksi Pemolaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyiapan bahan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan, penataan batas dan pemetaan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan, penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan.

Article 7

Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Article 4

ayat (1) huruf c, mempunyai tugas penyiapan bahan penilaian penggunaan kawasan hutan, inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah, penyusunan dan penyajian data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam, pengelolaan sistem informasi geografis kehutanan dan tata lingkungan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta ketata lingkungan.

Article 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor p-6-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 4

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21